Financial administration of village governments in Indonesia still experiences deficiencies in various aspects. Problems with village government financial administration occurred in Curug Village, Tirto District, Pekalongan Regency. Village Financial Management is strictly regulated in Law Number 6 of 2014. As Implementation Guidelines regarding Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 43 of 2014 has been stipulated which regulates the Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Government Regulation Number 43 of 2014 emphasizes village financial management.Training activities were carried out by presenting material regarding Village Financial Administration followed by questions and answers between resource persons and participants. Through this training activity, it is hoped that the Curug Village Government apparatus, Tirto District, Pekalongan Regency will be able to administer their village finances well so that the Curug Village Government, Tirto District, Pekalongan Regency will be able to apply the principles of Good Governance.Through the implementation of this community service activity, it is hoped that the Curug Village Government apparatus, Tirto District, Pekalongan Regency can increase their understanding of village government financial administration practices, especially the practice of recording village income and expenditure transactions in the General Cash Book and General Cash Assistant Book.Keywords: Governance; finance; village.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan investasi daerah yang sebaiknya diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dalam rangka meningkatkan investasi daerah di Kabupaten Sorong. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam, teknik observasi langsung dan teknik dokumentasi. Pengujian kredibilitas data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan strategi investasi daerah yang sebaiknya diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong yaitu a. Kebijakan Strategi Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten Sorong dengan Provinsi Papua Barat Daya dan Penyediaan Sarana Energi, Listrik, Air dan Pos Telekomunikasi; b. Kebijakan Strategi Mengurangi biaya transaksi dan praktik biaya tinggi, Memperbaiki kebijakan investasi yang bersifat nondiskriminatif dan Merumuskan sistem insentif; c. Kebijakan Strategi Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, memperbaiki sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah terutama dalam pengembangan dan operasionalisasi investasi usaha, membentuk dan memberdayakan lembaga fasilitasi dan promosi investasi, dan menyusun sistem dan prosedur investasi yang jelas, pengembangan pola kemitraan antara UMKM serta koperasi dengan Usaha Skala Besar, Kebijakan permodalan, Kebijakan pengembangan manajerial, Kebijakan pengembangan kewirausahaan, Kebijakan pengembangan wadah kelompok usaha; dan e. Kebijakan strategi pembangunan kawasan investasi prioritas.

This study aims to determine whether it is necessary to design and implement the interconnection of office administration applications (Srikandi) with licensing service applications (SiCantik Cloud). This research is classified as case study research which is qualitative research. Research data was collected using in-depth interviews, direct observation and documentation methods. To test the credibility of the data, a triangulation test was carried out. The results of this study indicate the need to design and implement the interconnection of the Srikandi application with the SiCantik Cloud application at the One-Stop Integrated Investment and Licensing Service, Sorong Regency.

ABSTRACT  This study aims to determine the effect of DAU on Economic Growth with Capital Expenditure as a mediating variable related to the effect of DAU on Economic Growth. The research population is the Regency/City in Central Java. The research data were collected using the documentation method available at the Central Statistics Agency. The Sampling Technique uses the Saturated Sampling Technique, which means that the entire population is taken as a sample, as many as 35 districts/cities. Data analysis uses path analysis which includes the 1st path regression equation and 2nd path regression equation. Hypothesis testing using t test. The results of hypothesis testing show that: 1) DAU has an effect on Capital Expenditures; 2) DAU has no effect on Economic Growth; and 3) Capital Expenditure has no effect on Economic Growth; and 4) Capital Expenditure is not a mediating variable related to the effect of DAU on Economic Growth.  Keywords:           DAU, Capital Expenditure, Economic Growth, Mediation Variables, Path Analysis

ABSTRAKSIPenelitian bertujuan mengetahui penilaian kinerja keuangan perusahaan untuk saham Jakarta Islamic Index (JII) dan saham Index LQ45 dengan menggunakan Du Pont System dan mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan untuk saham Jakarta Islamic Index (JII) dengan Index LQ45 .Populasinya adalah saham Jakarta Islamic Index berjumlah 30 emiten dan Index LQ45 berjumlah 45 emiten. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Teknik analisa yang digunakan yakni Du Pount System, uji asumsi klasik, dan Uji Independent Sample t test.Hasil perhitungan analisa Du Pont periode tahun 2014 2018 untuk Indeks Saham JII rata-rata ROI berada di bawah rata-rata industri hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba kurang baik dan rata-rata ROE lebih dari satu hal ini menunjukkan semakin efektif dan efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Hasil perhitungan analisa Du Pont periode tahun 2014 2018 untuk Indeks Saham LQ45 diperoleh rata-rata ROI berada di bawah rata-rata industri yang menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba kurang baik, dan rata-rata ROE lebih dari satu hal ini menunjukkan semakin efektif dan efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan yang diukur dengan ROI untuk jenis saham JII dan LQ45 yang menggambarkan terdapat perbedaan laba bersih yang didapatkan perusahaan dari seluruh kekayaan yang dimilikinya. Sedangkan kinerja keuangan yang diukur dengan ROE untuk jenis saham JII dan LQ45 tidak terdapat   perbedaan yang signifikan yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan perusahaan dan tidak terdapat perbedaan efisiensi penggunaan modal sendiri oleh perusahaan.

Abstrak                   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menggambarkan posisi keuangan, kondisi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.                   Penelitian ini menggunakan data primer yang diproleh dengan cara menyebar kuesioner kepada 7 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebanyak 35 kuesioner yang didistribusikan. Sampel dalam penelitian ini adalah ASN Pemerintah Kota Semarang yang dipilih menjadi responden. Adapun variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Kompetensi SDM, SAKD dan SPI sedangkan variabel endogennya yaitu Kualitas LKPD. Teknik pengambilan sampel meliputi 2 tahap yaitu tahap penentuan OPD yang menjadi sampel dan tahap penentuan responden pada OPD yang sebagai obyek sampel. Pemilihan responden menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan metode Partial Least Square (PLS).                   Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas LKPD. Variabel SAKD tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas LKPD. Adapun variabel SPI berpengaruh terhadap kualitas LKPD.  Kata kunci : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern.

ABSTRAK Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan regulasi yang diterbitkanoleh pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat cross sectional dimanapengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh menggunakan wawancara lisan dan tertulis.Data sekunder yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007yang dikomparasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Obyekpenelitian berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007. Penelitian iniberlangsung pada tahun 2014, maka regulasi yang ditelaah merupakan regulasi sebelum tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007berisi ketentuan yang sudah tidak selaras lagi dengan ketentuan baru yang ditetapkan PemerintahPusat, dalam hal ini khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 maka dariitu sebaiknya Perda Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 segera diubah atau diganti denganPerda baru.Kata Kunci: Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007