Salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah prinsip kebebasan manusia yang terejawantahkan dalam hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, adanya hak asasi manusia ini dirasakan sering salah diartikan sebagai kebebasan yang tidak terbatas, sehingga prinsip kebebasan manusia ini berubah menjadi kebebasan manusia yang terbatas. Salah satu pembatasannya adalah terkait dengan asas safety beyond economic reason. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang dimaksud asas safety beyond economic reason? 2)Bagaimana penerapan asas safety beyond economic reason dalam Putusan Mahkamah Konstitusi? Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan, bahwa 1) asas safety beyond economic reason merupakan asas baru yang lahir dalam negara hukum modern, dimana hak untuk bekerja dibatasi dengan adanya hak untuk keamanan dan keselamatan yang merupakan ekses hak untuk hidup, sehingga seseorang dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun harus dalam kondisi yang aman 2) Penggunaan asas safety beyond economic reason di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 dari ratio decedendi nomor [3.9.1], halaman 33, dimana Mahkamah Menyebutkan, bahwa: Sesuai dengan dasar filosofis tersebut, angkutan jalan bertujuan untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional guna memajukan kesejahteraan umum, oleh karena itu sebagai sistem transportasi nasional maka angkutan jalan harus mewujudkan keamanan dan keselamatan (penebalan dari penulis).   Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menyebutkan: Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ merupakan norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan.

Penulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai realisasi penggunaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai manifestasi Asas Kecermatan dalam Batu Uji terhadap KTUN. Latar belakang dari penulisan ini adalah terkait peran AUPB sebagai Batu Uji KTUN yang sudah diterapkan di ruang lingkup PTUN, namun belum secara spesifik menjelaskan mengenai realisasi bentuk dari AUPB. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulisan hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis dan mengkritisi terhadap pelaksanaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai manifestasi dari Asas Kecermatan dalam KTUN. Penulisan ini akan melengkapi penulisan sebelumnya, kelebihan penelitian ini adalah secara spesifik membahas Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai realisasi dari Asas Kecermatan yang merupakan bagian dari AUPB, serta peran dan kedudukan Verifikasi Manual sebagai Batu Uji dalam KTUN. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa penggunaan Verifikasi Manual (Fakta Sosial) sebagai batu uji KTUN berperan dalam memberikan jaminan agar setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi tidak hanya sejalan dengan hukum yang berlaku, tetapi juga sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga mampu mewujudkan keadilan yang sebenar benarnya, berdasarkan fakta yang sesungguhnya.