The 2024 Simultaneous Regional Elections (Pilkada) must basically be able to guarantee and maintain public participation in various considerations for decision-making, campaigns, and public hearings, including in all processes leading up to the implementation of the Simultaneous Regional Elections. Public participation is not just the public giving their right to vote in the General Election/Pilkada, but more than that, Public Participation should ideally be meaningful participation in the planning, process and implementation of the Pilkada. The Research Method Using This research approach uses an analytical approach, namely analyzing cases that occurred in the preparation process for the 2024 Pilkada. The results of the study found that policy makers have not fully seen public participation as a necessity. This is illustrated by the sudden and seemingly rushed policy-making on the Revision of the Pilkada Law. In addition, many candidates offered from the elite are not from local communities who do have a role in development in the local area. This is homework to realize a local democracy that is advanced and considered.

<p>Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang tentang pentingnya kepemilikan sertipikat tanah sebagai bukti hak atas tanah. Melalui sosialisasi dan penyuluhan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat dan prosedur pembuatan sertipikat tanah. Selain itu, diupayakan pula peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah untuk menghindari konflik dan masalah hukum di masa depan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertipikat tanah sebagai dokumen legal yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah.</p>

Indonesia is one of the world's largest suppliers of nickel materials. Indonesia's nickel production can reach 190 thousand tons per year. Along with the development of domestic mining activities, problems arise that occur in mining activities, especially nickel. So the government issued a policy, namely limiting the export of raw nickel ore abroad to increase domestic downstream. However, nickel export activities which are part of international trade activities have led to a lawsuit filed by the European Union to the Government of Indonesia because it is considered to violate Article XI of GATT. The method used in this study is the normative juridical method. The existence of a ban on nickel exports on the grounds of domestic downstream is considered to violate the rules and the European Union in its lawsuit is considered by the World Trade Organization (WTO) Panel to be declared victorious and Indonesia must comply with the ruling by removing the ban on nickel ore exports and making changes to existing regulations and laws. The Indonesian government in its policy to deal with a lawsuit by the European Union to the WTO will depend on the specific situation that led to the lawsuit by taking steps in accordance with applicable rules. The nickel downstream policy imposed by the Government of Indonesia is inseparable from the positive and negative impacts of the policy, it is solely for the welfare of its people.AbstrakNegara Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar bahan nikel dunia. Produksi Nikel Indonesia dapat mencapai 190 ribu ton per tahun. Seiring berkembangnya aktivitas pertambangan dalam negeri, timbul adanya permasalahan yang terjadi pada aktivitas pertambangan terutama nikel. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembatasan ekspor bijih nikel mentah ke luar negeri guna meningkatkan hilirisasi dalam negeri. Namun, kegiatan ekspor nikel yang merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional ini menimbulkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada Pemerintah Indonesia karena dianggap melanggar Pasal XI GATT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adanya larangan ekspor nikel dengan alasan hilirisasi dalam negeri dianggap melanggar aturan dan Uni Eropa pada gugatannya dianggap oleh Panel World Trade Organization (WTO) dinyatakan menang dan Indonesia harus patuh pada putusan tersebut dengan langkah menghapus larangan ekspor bijih nikel dan dilakukan perubahan pada peraturan dan undang-undang yang telah ada. Pemerintah Indonesia dalam kebijakannya yang dilakukan untuk menghadapi adanya gugatan oleh Uni Eropa kepada WTO akan bergantung pada situasi spesifik yang menyebabkan adanya gugatan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan hilirisasi nikel yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan tersebut hal itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Permasalahan  kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). undang-undang tidak dapat dilepaskan dari tuntutan masyarakat. Disahkannya UU PKDRT tersebut, merupakan  suatu pemikiran  yang komprehensif dari negara dengan political will untuk  memperhatikan  dan  memberikan  perlindungan  bagi  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga. Kegiatan Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum. Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Kemitraan  Masyarakat (PKM), terlihat Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Soko Kidul Kec. Kebonagung telah memahami dampak negatif KDRT, pencegahan dan upaya dalam penanganan KDRT  yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan  anggota PKK melalui peningkatan pemahaman secara Komprehensif

Penempatan pekerja migran di luar negeri, sering dimanfaatkan calo untuk menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan calon pekerja migran menjadi korban dengan janji kemudahan untuk bekerja diluar negeri, termasuk melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah. Salah satu kasusnya terjadi di Lombok dan telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Praya. Banyak oknum tidak bertanggungjawab ikut campur tangan dalam perekrutan calon pekerja migran Indonesia  secara ilegal karena itu dibutuhkan penegakan hukum yang optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pengiriman PMI ilegal ini. Penelitian ini mengkaji tentang pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta menempatan pekerja migran Indonesia ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran Indonesia Ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya, didasari dengan pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa, majelis hakim memperhatikan unsur yang tekandung dalam pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan pasal 55 KUHP, keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti, juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.