Pneumonia adalah infeksi komorbid sering terjadi pada individu, menyerang saluran pernapasan berdampak pada masalah keperawatan bersihan jalan nafas, gangguan pertukaran gas. Pneumonia tidak hanya menjadi masalah kesehatan pada anak, tetapi juga merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada dewasa. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi asuhan keperawatan  pasien dengan pneumonia berupa pengkajian, diagnosa, intervensi, dan evaluasi, dengan masalah keperawatan gangguan pertukaran gas di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. Merupakan penelitian studi kasus, dengan pengumpulan data melalui kegiatan wawancara, observasi, dan perawatan.Jumlah sampel  sebanyak 6 orang pneumonia yang mengalami masalah keperawatan, gangguan pertukaran gas, pola pernafasan yang tidak efektif. Intervensi keperawatan  mencakup pemantauan pernapasan dan manajemen saluran napas. Analisa data berdasarkan SDKI, implementasi dilakukan dengan panduan SIKI, implementasi (SIKI), evaluasi keperawatan dilakukan berdasarkan standar luaran yang dikeluarkan oleh PPNI (SLKI). Hasil evaluasi akhir didapatkan permasalahan keperawatan dapat teratasi sebagian. Direkomendasikan peneliti selanjutnya untuk melakukan studi serupa dengan  menekankan teknik terapeutik berupa posisi semi fowler berbasis EBN sehingga dapat mengatasi masalah keperawatan

Revolusi Industri 4.0 telah membawa pesatnya perkembangan teknologi informasi dan memberikan dampak besar pada berbagai bidang termasuk industri. Pilar teknologi terpenting dalam Revolusi Industri 4.0 meliputi big data, kecerdasan buatan, Internet of Things, komputasi awan, dan manufaktur aditif. PKM ini diadakan sebagai upaya dalam menambah kemampuan pengolahan dan visualisasi data khususnya di Runtun Waktu sehingga laporan menjadi menarik dan interaktif bagi mitra. Mitra PKM ini terdiri dari guru dan Gen Z dari wilayah Jabodetabek. PKM ingin agar Mitra PKM dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan dari data yang kompleks serta memantau kondisi bisnis dan bidang lainnya yang dapat terupdate secara real time. Guna mengukur kemampuan Mitra sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan, maka setiap Mitra PKM diminta menjawab Quiz sebelum dan sesudah pelatihan. Didasarkan hasil quiz dan kuesioner yang diberikan peserta PKM, sebanyak 85% setara dengan 110 dari total 130 peserta menilai bahwasanya pelaksanaan PKM berjalan dengan baik dan memberikan saran agar pelatihan dapat dilanjutkan dengan topik lain untuk menambah wawasan peserta di era digitalisasi saat ini. 

This study aims to describe teachers' strategies in improving reading skills through the implementation of PJBL in Indonesian language learning. This study uses a descriptive qualitative approach with the research subject being a grade 1 teacher at SDN Kedung Rawan II Krembung. The data collection techniques used in the research are observation, interviews, and documentation. The data obtained is then analyzed through several stages, including data collection, data condensation, data presentation, and data verification. The results showed that teachers used eight main strategies to improve initial reading skills, including understanding reading concepts, using reading techniques, and individualized support. In addition, to improve the character of reading enthusiasts, teachers integrate innovative and creative literacy activities in the learning process. The results of this study are expected to provide practical guidance for teachers in implementing PJBL learning to develop reading skills and reading interest effectively.

The problem of hypertension increases every year, this is caused by many factors, one of which is still low dietary requirements. Actions to support diet compliance require family support and self-motivation. The aim of this research was to determine the relationship between family support and self-motivation with diet compliance in adult hypertensive sufferers at the Dinoyo Community Health Center, Malang City. The research design used cross sectional. The study population was 511 hypertensive sufferers with a total sample of 84 hypertensive sufferers. Samples were taken using the Accidental Sampling technique. The independent variables are family support and self-motivation, the dependent variable is compliance with hypertension. The instrument used is a questionnaire sheet. Data analysis used Fisher's exact test. The research results showed that the majority of respondents had good family support (67.9%). Almost all respondents have high self-motivation (91.7%). Most respondents had high diet compliance (50.7%). There is a relationship between family support (p=0.024; OR=3.3) and self-motivation (p=0.000; OR=0.3) with diet compliance in hypertension sufferers. Further research can conduct research directly examining family data regarding the family's.Masalah hipertensi setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh banyak faktor salah satunya kepatuhan diet yang masih rendah. Tindakan untuk mendukung kepatuhan diet diperlukan dukungan keluarga dan motivasi diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dan motivasi diri dengan kepatuhan diet pada penderita hipertensi usia dewasa di Puskesmas Dinoyo Kota Malang. Desain penelitian menggunakan cross sectional. Populasi penelitian sebanyak 511 penderita hipertensi dengan jumlah sampel sebanyak 84 orang penderita hipertensi. Sampel diambil dengan teknik accidental sampling. Variabel independen adalah dukungan keluarga dan motivasi diri, variabel dependen adalah kepatuhan diet hipertensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar kuesioner. Analisis data menggunakan uji fisher's exact test. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden memiliki dukungan keluarga yang baik (67,9%). Hampir seluruh responden memiliki motivasi diri yang tinggi (91,7%). Sebagian responden memiliki kepatuhan diet yang tinggi (50,7%). Ada hubungan dukungan keluarga (p=0,024; OR=3,3) dan motivasi diri (p=0,000; OR=0,3) dengan kepatuhan diet pada penderita hipertensi. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang mengkaji secara langsung data keluarga.  

<p>Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang tentang pentingnya kepemilikan sertipikat tanah sebagai bukti hak atas tanah. Melalui sosialisasi dan penyuluhan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat dan prosedur pembuatan sertipikat tanah. Selain itu, diupayakan pula peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah untuk menghindari konflik dan masalah hukum di masa depan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertipikat tanah sebagai dokumen legal yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah.</p>

Recent developments in the property sector have increased the demand for financing, with regards to land that will be used as collateral for credit, this is done through the binding of a Deed of Granting Mortgage Rights. In this binding, the Land Deed Official has a very important role until the Mortgage Rights Certificate is issued. The implementation and responsibilities of Land Deed Making Officials in the City of Semarang are carried out in 3 offices, namely the Office of the Notary-Land Deed Making Official (PPAT) Jatmiko Nugroho, SH., M.Si, the Notary-PPAT Office Sasmito Raharjo, SH., MH, and the Office Notary Dr, Muhammad Hafidh, SH., M.Kn in this research will discuss the Implementation and Responsibilities of Land Deed Officials in Registration of Mortgage Rights, obstacles and how to resolve them. The method used is a sociological juridical research method, with research specifications namely analytical descriptive. The data used in this research are primary data and secondary data through qualitative analysis. The research results show that the implementation and responsibilities of the Land Deed Official in registering mortgage rights in Semarang City are as follows, namely the implementation and responsibilities of the Official include checking certificates, making land deeds, explaining to the parties involved, verifying documents, signing land deeds, registration at the land office until receipt of the Mortgage Rights Certificate. The obstacles in this research are an unstable network, writing errors in the deed, time constraints, banks/creditors who don't understand the application, changing creditor staff with solutions namely improving the internet network system, data correction efforts, application training and thoroughness from various parties.AbstrakAdanya perkembangan zaman mengenai sektor properti meningkatkan  permintaan pembiayaan, berkaitan dengan tanah yang akan digunakan sebagai jaminan kredit dilakukan melalui pengikatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dalam pengikatan tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran yang sangat penting hingga terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Semarang dilakukan di 3 Kantor yaitu Kantor Notaris- Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jatmiko Nugroho, SH., M.Si, Kantor Notaris-PPAT Sasmito Raharjo, SH., MH, dan Kantor Notaris Dr, Muhammad Hafidh, SH., M.Kn dalam penelitian ini akan membahas mengenai Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Tanggungan, hambatan dan bagaimana penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pendaftaran hak tanggungan di Kota Semarang adalah sebagai berikut yaitu sebagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab Pejabat mencakup pengecekan sertipikat, pembuatan akta tanah, penjelasan kepada pihak yang terlibat, verifikasi dokumen, penandatanganan akta tanah, pendaftaran ke kantor pertanahan hingga penerimaan Sertifikat Hak tanggungan.  Adapun hambatan dalam penelitian ini yaitu jaringan yang kurang stabil, kesalahan penulisan pada akta, keterbatasan waktu, pihak bank/kreditur yang kurang memahami aplikasi, pergantian staff kreditur dengan penyelesaian yaitu peningkatan sistem jaringan internet, upaya pengkoreksian data, pelatihan aplikasi dan ketelitian dari berbagai pihak.

<p>Kegiatan surat-menyurat dalam masyarakat, terutama di instansi, departemen atau lembaga dipergunakan ragam surat dinas yang sesuai dengan pedoman. Dalam pelaksanaannya, penulis surat sering mengabaikan hal-hal yang terkait dengan syarat surat yang baik. Pengabaian tersebut bisa menyebabkan informasi yang disampaikan tidak sampai kepada penerima pesan dengan tepat. Kesalahan ini terjadi, biasanya, karena pengonsep surat dinas atau bahkan juga pejabat/pemimpin yang menandatangani surat tersebut kurang memahami kaidah bahasa baku. Dari analisis tersebut dilakukan pelatihan membuat surat dinas dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan menulis surat dinas yang benar. Sasaran adalah para pengurus PKK dan pejabat kelurahan di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang.  Metode yang digunakan adalah dengan pelatihan, diskusi, dan praktik membuat surat resmi. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan <em>pretest </em>dan <em>postest.</em>  Hasilnya bahwa terjadi peningkatan pemahaman para pengurus PKK dan pegawai Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang berkaitan dengan surat-menyurat dinas. Rata-rata peningkatannya adalah 45,973%. Sementara<em>, </em>hasil praktik peserta dalam menulis surat dinas adalah bahwa sebagian besar peserta mampu menulis surat dinas yang baik.</p>

 This research aims to analyze the obstacles in handling election crimes and find the ideal argumentation basis to be used as an improvement to the handling of election crimes. The current handling of election criminal offenses is affected by problems of substance and structure. In terms of substance, there are several articles that regulate elements that are difficult to prove, such as articles related to money politics, political dowries, and unscheduled campaigns, while in terms of structure, the existence of integrated law enforcement centers tends to differ with each other in the process of handling election criminal offenses, which has an impact on the discontinuation of handling election criminal offenses. In addition, there is a change in the personnel of investigators and prosecutors when the process of handling violations is ongoing. This research is normative research. The results of the research illustrate that the redesign of the handling of election criminal offenses is carried out with two approaches, namely first, Article 492, Article 494, Article 495 paragraph (1) and paragraph (2), Article 513, Article 515, Article 518, Article 545. Second, the redesign of the handling of electoral crimes through the enactment of the concept of the provisions of Article 486 paragraph (2) and paragraph (4) expressly in the pattern of handling electoral crimes by the Gakkumdu center by placing the span of control of the termination of the investigation and prosecution process through legal instruments issued by Bawaslu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dalam penanganan tindak pidana Pemilu serta menemukan basis argumentasi yang ideal untuk digunakan sebagai perbaikan terhadap penanganan tindak pidana Pemilu. Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu saat ini dipengaruhi oleh problematika subtansi dan struktur. Dari sisi substansi, terdapat beberapa pasal yang mengatur Unsur-unsur yang sulit dibuktikan semisal pasal terkait politik uang, mahar politik, dan kampanye luar jadwal, sedangkan dari sisi struktur, keberadaan sentra penegakan hukum terpadu cenderung saling berbeda pandangan dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu, yang berdampak pada tidak dilanjutkanya penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Di samping itu pula, dalam terjadi pergantian personil penyidik dan penuntut di saat proses penanganan pelanggaran tengah berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Adapun hasil penelitian memberikan gambaran yakni redesain terhadap penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dilakukan dengan dua pendekatan yakni pertama, Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, Pasal 515, Pasal 518, Pasal 545. Kedua, redesain terhadap penanganan tindak pidana Pemilu melalui dengan memberlakukan konsep ketentuan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) secara tegas pada pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu dengan menempatkan rentang kendali penghentian proses penyidikan dan penuntutan melalui instrument hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu.  

Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian mempergunakan pendekatan studi kasus bermaksud menemukan gambar menyeluruh mengenai suatu keadaan. Adapun metode penentuan sampel didasarkan atas hukum probabilitas. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan bahan hukum primer sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi pendaftaran hak atas tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan apa saja kendala yang dialami beserta bagaimana solusi dalam menangani kendala tersebut. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sudah berjalan baik, meskipun masih mengalami beberapa kendala yaitu seperti pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan data fisik dan data yuridis, ketepatan waktu dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah, ketepatan biaya dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah pertama kali, pengetahuan masyarakat terhadap prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah pertama kali. 

 The purpose of this study is to analyze the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration in terms of guaranteeing legal certainty and protection to holders of land rights. This study aims to test the effectiveness of the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997, especially the application of Article 32 paragraph (2) in the event of cancellation of the transfer of rights. This type of research is normative juridical with a case approach, descriptive analytical research specifications. The results of the study show that the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 are not effective enough to provide legal protection for land buyers, because the sale and purchase that occurs later by a court decision of the seller is declared bankrupt. The provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 were not considered by the Panel of Judges examining case Number 3/Pdt.Sus–Other Claims/2018/PN.Smg jo. Number 16/Pdt.Sus–Bankrupt/2017/PN Niaga Smg jo. Number 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg dated 5 September 2018 jo. Number 2 K/PDT.Sus–Bankrupt/2019 February 21 2019, because in the Paulina action case the Panel of Judges provided legal considerations based on the provisions of Article 41, 42 Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, sale and purchase object of dispute as referred to the Deed of Sale and Purchase Number 340 of 2017 dated August 16 2017, while the seller was declared bankrupt on December 18 2017, the sale and purchase was carried out only 4 (four) months before the bankruptcy decision was pronounced, then the sale and purchase of Property Rights Certificate Number 4086/ The Salatiga sub-district must be cancelled. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam  kaitan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah. Penelitian ini hendak menguji efektifitas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 khususnya penerapan Pasal 32 ayat (2) dalam hal terjadinya pembatalan peralihan hak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak cukup efektif memberikan perlindungan hukum bagi pembeli tanah, karena jual beli yang terjadi kemudian oleh putusan pengadilan penjual dinyatakan pailit. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksan perkara Nomor 3/Pdt.Sus–Gugatan Lain-lain/2018/PN.Smg jo. Nomor 16/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg tanggal 5 September 2018 jo. Nomor 2 K/PDT.Sus–Pailit/2019 21 Februari 2019, karena di dalam perkara action paulina Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 41, 42 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jual beli objek sengketa sebagaimana  Akta Jual Beli Nomor 340 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017, sedangkan penjual dinyatakan pailit pada tanggal 18 Desember 2017 maka jual beli tersebut dilakukan hanya 4 (empat) bulan sebelum putusan pailit diucapkan, maka jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4086/Kelurahan Salatiga tersebut harus dibatalkan.