Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu. Ibadah haji membutuhkan biaya yang banyak dan saat ini harus antri untuk waktu yang lama bagi calon jamaah haji Reguler. Agar dapat berangkat haji dengan cepat, calon jamaah haji dapat berangkat dengan menggunakan fasiltas kuota Haji Khusus dan Haji Furoda, yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dengan biaya lebih mahal. Salah satu syarat untuk berangkat haji adalah dengan menggunakan visa haji legal, yakni visa haji kuota Indonesia (kuota haji regular dan haji khusus) dan visa haji mujamalah (Undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi) untuk Haji Furoda. Meskipun ada larangan, namun masih banyak calon jamaah haji yang diberangkatkan dengan menggunakan visa non haji oleh PIHK, karena lebih cepat berangkat. Artikel ini menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi jamaah haji Indonesia dan konsekuensi hukum bagi jamaah haji Indonesia yang menggunakan Visa Non Haji. Penelitian hukum normative ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa calon jamaah haji yang berangkat dengan menggunakan visa non haji harus mendapat perlindungan hukum, karena mereka juga menjadi korban. Kepada Penyelangga Ibadah Haji Khusus selain harus memberikan ganti rugi juga dapat dituntut secara pidana dan sanksi nadministrasi berupa pencabutan izin operasional. Konsekuemsi bagi jamaah haji dengan visa non haji antara lain : dapat, dideportasi, denda sejumkah uang, larangan masuk ke Tanah Suci selama 10 tahun dan sulit mendapat perlindungan hukum.

In various business relationships, activities in banking, land, social activities, etc., the need for written evidence in the form of authentic deeds is increasing in line with the growing demand for legal certainty in various economic and social relationships, both at the national, regional and regional levels. and globally. Through an authentic deed that clearly determines rights and obligations, guarantees legal certainty, and at the same time it is hoped that disputes can be avoided. Even though these disputes cannot be avoided, in the process of resolving disputes, authentic deeds which are the strongest and most complete written evidence make a real contribution to resolving cases cheaply and quickly. The objectives to be achieved in the research are:To find out the qualifications of unlawful acts for the actions of a Notary who has handed over a land certificate for the object of sale and purchase without the agreement of the parties. And to find out that the Notary who submitted the Deed of Sale and Purchase without an agreement violated the notary's oath of office.Notaries have an obligation to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner and safeguard the interests of parties involved in carrying out legal actions. In accordance with the provisions of Article 85 UUJN, the sanctions that can be imposed on a Notary are verbal warning, written warning, temporary dismissal, honorable dismissal, or dishonorable dismissal. Committing other acts which are generally referred to as violations of the Notary's Code of Ethics