Penelitian ini berujuan untuk mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa dan faktor-faktor apa yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa di Desa Labuang. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan lembaga badan permusyawaratan desa yang disingkat BPD yang pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi desa yang mampu memeperhatikan kepentingan masyarakat di sebuah wilayah khususnya pada sebua desa. Penelitian ini adalah tipe penelitian deskripitif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena tentang suatu tata laksana kerjasama BPD dengan Kepala desa, dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan   belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD   masih   rendah,   khususnya   dalam   bidang pendidikan   sehingga   dalam menjalankan   peran   dan   fungsinya   BPD   tidak   mengerti   apa   yang   harus dilakukan   terkait   dengan   fungsi   kontrol   dan   fungsi   pengawasan   yang menjadi   kewenangannya   dalam   mengontrol   dan   mengawasi   kinerja pemerintah desa/kepala desa, anggaran operasional BPD sangat   minim serta sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri   sehingga   dalam     menjalankan   tugasnya, anggota   BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa.