This study have a purpose to review the validity of HGB as an object of mortgage rights and consequences of HGB as an object of mortgage rights without consent of holder of management rights. HGB is another type of land right, on top of the land management rights with the approval of the management rights holder, may be imposed with a mortgage. However, it is often found that HGB holders impose mortgage rights without the consent of management rights holders, so the legitimacy and legal consequences need to be questioned. Against this background it is important to carry out more analysis for the legality and legal consequences of HGB as an object of mortgage rights without the approval of holder of management rights. The applied research strategy uses a normative juridical with qualitative descriptive data analysis techniques and statute approach. The newness of this study is not only discuss how to imposition mortgage rights on HGB, but will also  discussion focused on validity and consequences if HGB as an object of mortgage rights is implemented out without consent of holder of management rights. The conclusion that can be cited from this discussion is that HGB as object of mortgage without consent of holder management rights does not have legal validity and as a result the imposition of mortgage rights can be requested for cancellation and can be null and void by law with a ruling from a court. Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk menelaah mengenai keabsahan HGB sebagai objek hak tanggungan dan akibat hukum dari HGB sebagai objek hak tanggungan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan pemegang hak pengelolaan. HGB merupakan salah satu hak atas tanah yang berdiri di atas tanah hak pengelolaan dan dapat dibebani hak tanggungan dengan persyaratan harus disetujui oleh pemegang hak pengelolaan. Namun, seringkali ditemukan pemegang HGB membebankan hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan, sehingga keabsahan serta akibat hukumnya perlu dipertanyakan. Dengan latar belakang tersebut, penting adanya penelitian lebih lanjut mengenai keabsahan dan akibat hukum HGB sebagai objek hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan. Metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan teknik pendekatan yang menggunakan undang-undang dan metode analisa berupa deskriptif kualitatif. Kebaruan dari penelitian ini adalah pembahasan tidak hanya membahas mengenai bagaimana membebankan hak tanggungan terhadap HGB, namun akan difokuskan juga kepada keabsahan dan akibat hukum HGB sebagai objek hak tanggungan dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan. Kesimpulan yang dapat dikutip dari pembahasan ini adalah HGB sebagai objek hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan tidak memiliki keabsahan secara hukum dan akibatnya, pembebanan hak tanggungan tersebut dapat dimintakan pembatalan dan dapat batal demi hukum dengan putusan pengadilan.

This study aims to determine the status and responsibility of maintaining adopted children after divorce between adoptive parents. Due to the discussion of the topic of the status and responsibility of the maintenance of adopted children, there has been no discussion that has a focus on the rights of adopted children. The divorce of the child's adoptive parents creates uncertainty for the child regarding the existing legal status, not infrequently the perception among the community about the position of the adopted child and the condition of the adopted child who is a child who is maintained and considered like a legitimate child results in the fulfillment of all maintenance for the adopted child in terms of maintenance to provide welfare and protection of the adopted child. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are adopted children whose adoptive parents divorce will not change the legal status of the adopted child towards both adoptive parents and Child Maintenance and Protection becomes an obligation of these parents to be responsible, maintain, and prioritize the rights of adopted children even though they are divorced in accordance with several existing laws and regulations and forms of division in fulfilling maintenance obligations Basically, it does not have special provisions because the most important thing is to prioritize the welfare of the child through the maintenance of the child until the child has grown up. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan tanggung jawab pemeliharaan anak angkat setelah perceraian antara orang tua angkatnya. Dikarenakan pembahasan topik mengenai status dan tanggung jawab pemeliharaan anak angkat belum ada pembahasan yang memiliki fokus pada hak-hak anak angkat. Perceraian orang tua angkat anak menimbulkan ketidakjelasan bagi anak tersebut mengenai status hukum yang telah ada, tidak jarang persepsi diantara masyarakat mengenai kedudukan anak angkat tersebut serta keadaan anak angkat yang merupakan anak yang dipelihara dan dianggap layaknya anak sah mengakibatkan harus terpenuhinya segala pemeliharaan terhadap anak angkat keadaan dalam hal pemeliharaan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak angkat. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini yaitu Anak angkat yang orang tua angkatnya bercerai tidak akan merubah status hukum anak angkat tersebut terhadap kedua orang tua angkatnya dan Pemeliharaan dan Perlindungan anak menjadi sebuah kewajiban orang tua tersebut untuk bertanggung jawab, memelihara, dan mengedepankan hak-hak anak angkat walaupun sudah dalam status bercerai sesuai dengan yang tercantum pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan Bentuk pembagian dalam pemenuhan kewajiban Pemeliharaan pada dasarnya tidak memiliki ketentuan khusus karena hal terpenting adanya tetap mengedepankan kesejahteraan anak melalui pemeliharaan anak tersebut sampai anak tersebut telah dewasa.     

This research aims to examine the application of the division of marital assets after divorce by analyzing the case in decision number 2802/Pdt.G/2018/Dpk. The focus of this research is on the division of marital assets and how the theory of justice is applied in the division process. This research is important as it highlights the division of marital assets as a sensitive issue in society, and the importance of justice as a key factor in the division that can influence court decisions. Therefore, it is necessary to analyze the factors considered by the panel of judges in cases involving the division of marital assets. This research adopts a normative legal research method by analyzing the applicable legal regulations and supported by other legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings of this research indicate that the existing regulations governing the division of marital assets do not fully meet the criteria of justice for wives who bear a double burden in marriage. Judges are allowed to deviate from existing laws and engage in contra legem practices to achieve justice for all parties involved in the marriage. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji penerapan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dengan menganalisis perkara pada putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/Dpk. Penelitian ini berfokus pada pembagian atas harta bersama dan bagaimana teori keadilan diterapkan dalam proses pembagian tersebut. Penelitian ini menjadi penting dengan menyoroti pembagian harta bersama sebagai isu yang cukup sensitif dalam masyarakat dan pentingnya keadilan sebagai faktor utama dalam pembagian tersebut yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Maka dari itu, dirasa perlu adanya urgensi untuk menganalisis faktor-faktor pertimbangan oleh majelis hakim dalam kasus pembagian atas harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku dengan didukung oleh bahan hukum lainnya, antara lain bahan hukum primer, sekunder, serta  tersier. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peraturan yang telah diundangkan yang mengatur mengenai pembagian atas harta bersama belum sepenuhnya memenuhi kriteria keadilan bagi istri yang memiliki beban ganda dalam perkawinan. Hakim dalam memutuskan terkait diizinkan untuk melanggar hukum yang ada dengan melakukan contra legem guna mencapai keadilan bagi semua pihak dalam perkawinan.