The purpose of this paper is to determine public awareness of the evidence of ownership of land rights in Dukuh Sawahan and what factors hinder public awareness and how to solve them. This type of research is sociological juridical using primary data and supported by secondary data. The data analysis used is descriptive qualitative. The results of the discussion in this study, namely the community does not know about the types of land rights and the contents of the certificate as proof of ownership of land rights, there is an understanding that the certificate and SPPT are proof of ownership of land rights even though this is contrary to the provisions of the Jepara Regency Regional Regulation. Number 12 of 2012 concerning Rural and Urban Land and Building Taxes and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, the community accepts the existence of certificates as proof of ownership of strong land rights other than SPPT, and in terms of legal actions, people who have certificates can be said to be few. Meanwhile, there are three factors that hinder public awareness, namely the lack of socialization, the high cost of constructing and splitting land parcels that are in agreement, and the growing perception in the community. The solutions to these obstacles are massive socialization, opening savings in routine activities, and legal consultants.
Keywords: Land Rights; Proof Of Ownership; Public Awareness



Tujuan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui kesadaran masyarakat terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah di Dukuh Sawahan dan faktor apa yang menghambat kesadaran masyarakat tersebut serta bagaimana solusinya. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan didukung data sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil pembahasan dalam penelitian ini, yaitu masyarakat belum mengetahui mengenai jenis-jenis hak atas tanah dan isi dari sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, adanya pemahaman bahwa sertipikat dan SPPT merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah padahal hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Perda Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, masyarakat menerima keberadaan sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat selain SPPT, serta dari segi tindakan hukum masyarakat yang memiliki sertipikat dapat dikatakan sedikit. Sementara itu, terdapat tiga faktor penghambat kesadaran masyarakat, yaitu tidak ada sosialisasi, mahalnya biaya pembuatan dan pemecahan bidang tanah yang bersetipikat, dan persepsi yang berkembang di masyarakat. Adapun solusi dari hambatan tersebut, yaitu sosialisasi secara masif, pembukaan tabungan dalam kegiatan rutinan, dan konsultan hukum.
Kata kunci: Bukti Kepemilikan; Hak Atas Tanah; Kesadaran Masyarakat