This study examines the comparative role of local governments in achieving Sustainable Development Goal 14 (SDG 14) concerning Marine Geoparks in the Riau Islands and West Papua. The primary focus is on analyzing regulatory hierarchy gaps to demonstrate the importance of local government involvement in achieving sustainable development goals and the need for regulatory improvements to support effective marine resource management. This research employs a normative analysis method and a statutory approach to compare regulations and local government roles in the Riau Islands and West Papua. The study utilizes secondary data obtained through library research and processed using descriptive analysis techniques. The data consists of secondary sources, including primary legal sources and relevant literature. The findings indicate that sustainable development implementation under SDG 14 in the Raja Ampat Marine Geopark is more effective and well-organized, supported by Raja Ampat Regional Regulation No. 27 of 2008 and No. 8 of 2016. In contrast, the Natuna Marine Geopark faces several challenges, such as the lack of specific Geopark regulations, limited accessibility, and minimal utilization of digital technology for promotion and monitoring.
Penelitian ini membahas perbandingan peran pemerintah daerah dalam pembangunan berkelanjutan tujuan 14 Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang disebut pembangunan berkelanjutan terkait Marine Geopark di Kepulauan Riau dan Papua Barat. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kekosongan hierarki peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlunya perbaikan dalam hierarki peraturan untuk mendukung pengelolaan sumber daya laut secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu analisis normatif dan jenis pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (Statue Approach) untuk mengkaji pemahaman melalui perbandingan regulasi dan peran pemerintah daerah di Kepulauan Riau dan Papua Barat. Jenis data yang dikaji adalah data sekunder yang diperoleh dengan teknik studi kepustakaan (library research) yang diolah menggunakan teknik deskriptif analisis. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder, mencakup sumber hukum primer, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan 14 SDGs yang diterapkan terhadap Marine Geopark Raja Ampat jauh lebih efektif dan teroganisir dengan didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 dan Perda Nomor 8 Tahun 2016. Sebaliknya, Marine Geopark Natuna masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan regulasi yang spesifik untuk Geopark, aksesibilitas yang terbatas, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan monitoring kawasan.