This study aims to analyze the progressive legal perspective on the considerations of judges in granting obligatory wills to non-Muslim heirs, uncover how this decision embodies legal discovery, and identify challenges and criticisms that arise both from Islamic law and positive law perspectives in Indonesia.In the progressive legal analysis, this decision demonstrates the courage of the Supreme Court judges in prioritizing substantive justice by considering the social context and pluralism of Indonesian society. The judges employed the method of ijtihad and Islamic jurisprudence principles to justify the granting of obligatory wills to non-Muslim children as a form of protecting human rights. However, this decision is not without criticism, with some arguing that the judges may have overstepped their authority and created legal uncertainty, particularly from the standpoint of conservative scholars who emphasize strict adherence to the texts of the Qur'an and Hadith. Additionally, challenges also arise from the perspective of positive law in Indonesia, concerning the judges' authority in creating precedents outside formal legislative mechanisms. These findings reinforce the urgency of developing more dynamic and responsive methods of legal interpretation to meet the needs of substantive justice. The impact of this decision shows that progressive legal discovery can set a precedent in Indonesia's legal practice, which, when applied prudently, can balance legal certainty and substantive justice. The study’s recommendations emphasize the importance of further discussions on the role of judges in harmonizing principles of justice with written law, as well as the application of legal discovery methods that support inclusivity and justice within a pluralistic society.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum progresif terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim, mengungkap bagaimana putusan ini mencerminkan penemuan hukum, serta mengidentifikasi tantangan dan kritik yang muncul baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam analisis hukum progresif, putusan ini menunjukkan keberanian hakim Mahkamah Agung dalam mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan konteks sosial dan pluralitas masyarakat Indonesia. Hakim menggunakan metode ijtihad dan kaidah fiqih hukum Islam untuk menjustifikasi pemberian wasiat wajibah kepada anak non-Muslim sebagai bentuk perlindungan hak-hak kemanusiaan. Namun, putusan ini tidak luput dari kritik yang menyatakan bahwa hakim berpotensi melampaui kewenangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dari sudut pandang ulama konservatif yang menekankan pentingnya kepatuhan pada teks Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, tantangan dari perspektif hukum positif di Indonesia juga muncul terkait otoritas hakim dalam menciptakan preseden di luar mekanisme formal legislasi. Temuan ini memperkuat urgensi untuk mengembangkan metode interpretasi hukum yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif. Dampak putusan ini menunjukkan bahwa penemuan hukum progresif dapat menjadi preseden dalam praktik hukum di Indonesia, yang jika diterapkan dengan bijak, mampu menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif. Rekomendasi dari penelitian ini menekankan pentingnya diskusi lebih lanjut mengenai peran hakim dalam mengharmonisasikan prinsip-prinsip keadilan dengan hukum tertulis, serta penerapan metode penemuan hukum yang mendukung inklusivitas dan keadilan di tengah masyarakat plural.

This article aims to analyze the legal certainty of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU related to the implementation of the duties, authorities, and responsibilities of bankruptcy supervisory judges in supervising the management and execution of bankruptcy property in the Surabaya Commercial Court. The research method used in this article is empirical juridical with case approach. The writing of this article first reviewed previous research related to the role and authority of supervisory judges in the Commercial Court, but in each article only describes the contents of the provisions of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU related to the role and authority of bankruptcy law supervisory judges, and then this article analyzes the legal certainty of the enforcement of the authority and responsibility of the supervisory judge in the Surabaya Commercial Court on charges of having received bribes from PT Sky Camping Indonesia (SCI) as a curator in the bankruptcy process. The results of this article show that the legal certainty of Law No. 37 of 2004 on Insolvency and PKPU related to the authority and responsibility of supervisory judges, in practice in the field is not fully operational. The supervisory judge does not carry out his duties and authority to oversee the management and release of bankruptcy property because it has received bribes from PT SCI as a curator so that the supervisory judge determines the verdict of the debtor's bankruptcy assets to non-bankruptcy.Artikel ini bertujuan untuk menganalisa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Hakim Pengawas kepailitan dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Penelitian artikel ini terlebih dahulu mereview penelitian-penelitian sebelumnya terkait peran dan wewenang Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga, namun pada masing-masing artikel tersebut hanya memaparkan isi ketentuan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait peran dan wewenang Hakim Pengawas hukum kepailitan, selanjutnya artikel ini menganalisa kepastian hukum pelaksaan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Surabaya atas dakwaan telah menerima suap dari PT Sky Camping Indonesia (SCI) sebagai Kurator dalam proses kepailitan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas, dalam praktiknya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan. Hakim Pengawas menyalahgunakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit dikarenakan telah menerima suap dari PT SCI sebagai Kurator supaya Hakim Pengawas menetapkan putusan aset pailit debitur menjadi non pailit.