The aim of this research is to compare the roles and duties of BAZNAS and LAZ based on the old zakat law and the new zakat law, as well as the synergy of roles between the two. The urgency of this research is that it is hoped that this research can provide input for the implementation of zakat management in Indonesia to be more optimal, as well as input for the revision of the zakat law related to the duties and roles of the two zakat management institutions. The type of research used in this research is normative juridical with a statutory and comparative approach, with analytical descriptive research specifications, and the type of data used is secondary data. The results of this research show that BAZNAS and LAS, both have similar tasks and similar goals, they are not competitors with each other, in fact, they are partners and must work together so that zakat management becomes more effective and efficient so that the potential of zakat in society can be maximally absorbed. The findings from this research are that there is harmonization of roles between BAZNAS and LAZ, this harmonization does not yet exist in the Zakat Law. It is hoped that the new zakat law will include this as part of an effort to increase the quality of implementing the functions of BAZNAS and LAZ as they should in accordance with current developments, especially in the digital era.




Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perbandingan peran dan tugas BAZNAS dan LAZ berdasarkan UU zakat lama dan UU zakat yang baru, serta sinergi peran di antara keduanya. Urgensi penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia agar lebih maksimal, serta masukan revisi Undang-Undang Zakat terkait dengan tugas dan peran kedua lembaga pengelola zakat tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS dan LAS, keduanya memiliki persamaan tugas dan kesamaan tujuan, keduanya bukan pesaing satu sama lain, justru keduanya merupakan mitra dan harus bersinergi, agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, dan efesien sehingga potensi zakat di masyarakat dapat terserap secara maksimal. Temuan dari penelitian ini adanya harmonisasi peran antara BAZNAS dan LAZ, harmonisasi ini belum ada dalam Undang-Undang Zakat. Harapannya Undang-Undang Zakat yang baru nanti memasukkan terkait hal tersebut sebagain upaya untuk peningkatan kulitas penerapan fungsi BAZNAS dan LAZ sebagaimana mestinya sesuai dengan perkembangan zaman terutama di era digital.

The purpose of this study was to find out the reasons for the judge's and the judge's considerations in refusing the application for itsbat marriage and to determine the impact of refusing itsbat marriage on the fulfillment of children's rights, especially in civil matters. This research is expected to be able to provide views and understanding to people who want to apply for itsbat marriage. Itsbat marriage as an effort to protect women who marry under the hands. This research method uses a normative juridical approach by using secondary data through sources of legislation and literature searches. This study uses a novelty perspective, namely an analysis of the judge's decision in rejecting the application for itsbat marriage and based on Islamic legal regulations, namely the Compilation of Islamic Law in opening up opportunities for them to apply for itsbat marriage to the Religious Courts which in the future will have legal force on their marriage. The conclusion of this study is the reason the judge rejects the application for itsbat marriage, one of which is because the applicant cannot prove that there has been a marriage that was not registered before. The impact of the rejection of the application for itsbat marriage on marriages that are not registered, then the marriage has no legal force so that if there is a dispute in the future, the husband and wife cannot take legal action. Then the impact on the fulfillment of children's rights, in this case civil rights, of course, the child is considered an illegitimate child or the child's status is a child out of wedlock, only has a civil relationship with the mother and mother's family, the legal status becomes unclear and the child is not entitled to heirs.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan hakim maupun pertimbangan hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah dan untuk mengetahui dampak penolakan itsbat nikah terhadap pemenuhan hak anak dalam urusan keperdataan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan dan pemahaman kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagai upaya proteksi terhadap perempuan yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui sumber peraturan perundang-undangan dan penelusuran literatur. Penelitian ini menggunakan kebaruan perspektif yaitu adanya analisis terhadap putusan hakim dalam penolakan permohonan itsbat nikah dan berlandaskan pada peraturan hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam dalam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama yang mana kedepannya mempunyai kekuatan hukum pada perkawinannya. Kesimpulan dari penelitian ini yang menjadi alasan hakim menolak permohonan itsbat nikah salah satunya karena pemohon tidak bisa membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan sebelumnya. Dampak penolakan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Kemudian dampak terhadap pemenuhan hak anak dalam hal ini hak keperdataan tentunya anak tersebut dianggap anak tidak sah atau status anak tersebut menjadi anak di luar kawin, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, status hukum menjadi tidak jelas dan anak tidak berhak menjadi ahli waris.