Tulisan ini  melalui berbagai literatur yang tersedia, menelusuri dan memproblematisasi pergeseran identitas sosial-kultural sebuah kelompok etnis minoritas yang bermukim di Provinsi Jambi, yang paling tidak memiliki tiga nama: Orang Kubu, Orang Rimba dan Suku Anak Dalam. Melalui penelusuran nama ini terlihat bagaimana pola relasi kuasa yang secara historis terjadi antara kelompok minoritas etnis ini dengan kelompok etnis yang lebih besar yang lebih dominan serta dengan negara. Dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang ini, para peneliti, akademisi, aktifis sosial dan aparat negara; melakukan peran sebagai interlokutor yang penting dan mengukuhkan penggunaan nama-nama itu sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Sebagai sebuah kelompok etnis minoritas yang ruang kehidupannya, yaitu lingkungan hutan tropis Bukit Dua-Belas, yang telah banyak berubah karena dijadikan pemukiman transmigrasi dan perkebunan sawit. Karena posisinya yang lemah dalam hubungan dengan kelompok yang lebih dominan dan negara; dalam interaksi itu berlangsung prosess marjinalisasi. Masa depan kelompok minoritas etnik ini prospeknya buruk dan hanya melalui uluran tangan yang tepat dari negara mereka akan terselamatkan dari kepunahan.

This article traces what is known as adatrechtpolitiek within the contexts of social unrest among the natives inspired by Islam. Adat is a form of identity politics from above and cannot be isolated from the colonial policy to contain the rise of political Islam. As adat posits exclusive and distinct characteristics it is problematic after independence to revive it for social engineering as Indonesia is a common project that is based on equality of its citizens. The main question is therefore whether or not the deployment of adat in the current political development will be an impediment for Indonesia as a common project. Using evidence from several adat communities, this article exposes the impasse of continuing adat politics as only masking real challenges confronted by contemporary Indonesian society. In the current rise of conservative Islam, rehearsing adat as identity politics is dangerous in promoting a divided society. Inclusive citizenship as an embodiment of a common project in which the right of individual and the right of community is accommodated should be the ultimate solution to eradicate inequality and to fulfill social justice.