The rapid expansion of fintech lending services, particularly cross-border peer-to-peer (P2P) lending, has created significant legal challenges concerning consumer protection. This study examines whether existing legal frameworks adequately safeguard consumer rights within the borderless digital lending environment. Utilizing a normative-juridical method combined with a comparative approach, the research analyzes Indonesia’s regulatory structure alongside selected international frameworks. The findings reveal substantial gaps in consumer protection, exacerbated by the proliferation of illegal online lending platforms, regulatory fragmentation across jurisdictions, and the misuse of personal data. National regulations often prove insufficient to address complex cross-border legal issues. This study underscores the urgency of global regulatory harmonization, enhanced national oversight mechanisms, and improved digital literacy among consumers. It concludes with recommendations for regulatory reform, the establishment of international supervisory cooperation, and the strengthening of institutional roles, particularly by financial and communication authorities, to ensure robust consumer protection in the evolving fintech lending ecosystem.

International human trafficking is a serious crime that causes harm to millions of individuals in various parts of the world. The purpose of this article is to examine the challenges and prospects in law enforcement efforts against international human trafficking. Through an analytical approach, this research will investigate various aspects included in the relevant international legal framework, effective law enforcement strategies, as well as cooperative efforts between countries in handling human trafficking cases.

The case of sexual violence against children from the perspective of international law highlights the importance of protecting children from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. The purpose of this paper is to understand the forms of international law rules regarding cases of sexual violence against children and how international law prosecutes the perpetrators. The discussion of cases of sexual violence against children shows that these cases have serious and widespread impacts, with nearly 1.7 billion children worldwide experiencing violence. To address this issue, it is necessary to strengthen the legal framework that considers all behaviors related to Child Sexual Abuse and Male Sexual Abuse (CSAM) as criminal acts. Increasing resources in law enforcement, cooperation with the private sector, education, and relevant research are also important to increase our awareness of sexual violence. The conclusion that can be drawn is that children are indeed a new generation that will continue the continuity of nations and states, so it is only fair for us and law enforcement to ensure that all human rights of children are fulfilled.

Trafficking is currently a serious and urgent global problem. Indonesia itself is also a barn of human trafficking victims, especially related to the labor migration of Indonesian Migrant Workers (PMI) sent abroad. Many migrant workers are victims of exploitation and human rights violations due to human trafficking. Therefore, it is important to strengthen the protection of PMI rights through national and international legal frameworks. This research aims to analyze the legal framework for the protection of migrant workers as victims of human trafficking abroad. The method used is normative legal research by examining relevant national and international laws and regulations. The results show that Indonesia has a strong commitment through the ratification of various international legal instruments to protect migrant workers. However, law enforcement still faces various obstacles and there is a need for stronger cross-border cooperation. Therefore, a more comprehensive policy is needed to improve the protection of migrant workers.

Kemudahan dalam mengakses internet dan  media sosial merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut berimbas kepada semakin meningkatnya pengguna internet. Laporan We Are Social menunjukkan dari 77% populasi Indonesia menjadi pengguna internet aktif atau  mencapai 212,9 juta orang pada Januari 2023. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menimbulkan dampak negatif yaitu munculnya cybercrime salah satunya adalah cyberporn. Kasus pornografi cenderung lebih merugikan perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan seringkali menjadi pihak yang paling dipersalahkan sekaligus paling dirugikan..Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui problematika dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet di tingkat penyidikan di unit PPA Polres Sukoharjo dan upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet. Hasil dari penelitian ini yaitu problematika dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet di tingkat penyidikan di Unit PPA Polres Sukoharjo yaitu: 1. Gadget (media untuk membuat, menyimpan, dan/atau menyebarkan) rusak atau dijual, 2. Keberatan jika gadget disita, 3. Korban merasa itu aib, 4. Korban dan pelaku hanya saling mengenal melalui sosmed atau dating app, saat akan dilacak akun sudah dihapus dan 5. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai. Upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana pornografi menggunakan media internet diwujudkan melalui kehadiran berbagai peraturan dan perundang-undangan. Peraturan terkait tindak pidana pornografi sejauh ini telah mendapatkan aturan secara khusus dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Kejahatan kesusilaan juga telah diatur dalam Bab XIV KUHP.

Sektor minyak dan gas  merupakan salah satu sektor yang sangat penting.Untuk pembangunan nasional Indonesia. Sektor ini memiliki nilai ekonomi  yang tinggi  menguasai untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, seperti dalam pasal 33 UUD Dibangun pada tahun 1945 dan mengingat kontribusinya yang sangat penting, pemeliharaannya perlu dipertahankan, besar untuk pembangunan nasional. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan Pengaturan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penerapan hukum terhadap pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg.