Secara spesifik tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum adat di Bali, yaitu kewenangan kerta desa dalam menyelesaikan perkara adat dan kekuatan hukum putusan yang dikeluarkan oleh kerta desa adat dalam menangani perkara adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hukum adat di Bali sendiri tertuang di dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 yang mewajibkan setiap desa adat memiliki awig-awig (aturan desa yang mengatur hak dan kewajiban krama desa adat) di Bali. Kewenangan kerta desa adat dalam menggelar peradilan adat dan menjatuhkan sanksi merupakan kewenangan yang langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu termuat di dalam Perda Provinsi Bali. Kekuatan hukum putusan yang diberikan oleh kerta desa adat adalah mengikat dan final bagi setiap orang yang melanggar aturan desa adat.

DPR memiliki fungsi pengawasan kepada kinerja Presiden disertai dengan hak mengusulkan pemberhentian Presiden kepada MPR, sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan. Namun dalam sistem presidensial, hal ini bertentangan dengan syarat fixed term executive. Selain itu politisasi DPR dalam penggunaan hak tersebut menimbulkan anggapan bahwa fungsi pengawasan akan melemahkan sistem presidensial. Hal ini selanjutnya diteliti dan disajikan dalam penulisan analitik deskriptif, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan analisis, fungsi pengawasan DPR dalam sistem presidensial tidak melemahkan sistem presidensial. Pengawasan merupakan perimbangan dan pengawasan terhadap kekuasaan Presiden. DPR sebagai lembaga pengawas harus taat pada asas transparansi, akuntabeL, independen dan imparsial. Selain itu adanya MK sebagai penentu keabsahan usul pemberhentian Presiden yang juga dapat mencegah politisasi dalam pemberhentian Presiden. Dengan demikian maka tercipta fungsi pengawasan DPR yang mampu mendukung jalannya sistem presidensial serta membentuk kekuasaan berimbang antar 3 (tiga) bidang kekuasaan negara menurut pandangan Montesquieu.