PT Yakult Indonesia Persada, yang beroperasi sejak 1991 dan memiliki lisensi dari Yakult Honsha Co. Ltd. dari Jepang, berkonsentrasi pada pembuatan dan pemasaran minuman susu fermentasi Yakult yang membantu kesehatan pencernaan. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat di seluruh Indonesia, pabrik Yakult sekarang berlokasi di Sukabumi dan Mojokerto, yang awalnya berlokasi di Jakarta. Perusahaan menganut “Shirotaisme,” prinsip kesehatan yang menekankan penggunaan probiotik untuk mencegah penyakit. Bakteri L. casei Shirota strain dari Yakult telah ditunjukkan untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dengan menyeimbangkan flora usus dan mengurangi bakteri jahat. Melalui sosialisasi dan kunjungan langsung ke fasilitas produksi, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda tentang manfaat bakteri. Proses kegiatan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, demonstrasi, dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta sangat terlibat dan lebih memahami pentingnya bakteri baik untuk kesehatan pencernaan. Diharapkan informasi ini akan mendorong orang untuk menerapkan gaya hidup sehat dan mengonsumsi Yakult setiap hari.

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the drivers of the Indonesian economy that have great potential to improve the economy and community welfare. The development of MSMEs, which has so far taken the form of training, technical guidance and entrepreneurship workshops attended by ASIPA members and general MSMEs in the ASIPA Community of South Tangerang City, has had a positive effect on several actors, although not all of them have been able to implement what has been given during the training. This research aims to discuss how the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Development Policy is implemented in the ASIPA South Tangerang Community, using a qualitative approach with descriptive methods. This research analysis uses the theory put forward by Edward III (1980) with four indicators, namely: (1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition, (4) Bureaucratic Structure. The data analyzed is the result of interviews, observations and documentation in the ASIPA South Tangerang Community. The results of research on the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Development Policy in the South Tangerang ASIPA Community from four indicators are that (1) Lack of understanding in promotion to improve the business of MSME actors (2) In providing services, guidance and security for MSME actors in terms of quality, there are still administrators and members who lack competence. Apart from that, in terms of quantity, the number of administrators and members is still minimal to carry out improvement activities in innovation (3) There is still a lack of facilities and training activities as well as proposals for security equipment and others, not all of which can be fulfilled because limited budget resources (4) The administrators and members have carried out their duties in accordance with the SOP that has been regulated, however the performance of the administrators and members has not been optimal because there are still administrators and members who carry out concurrent work in other fields.
 
 

Potensi pengembangan wisata terpadu di desa Petungsewu masih sangat tinggi, namun fasilitas umum yang menarik bagi para wisatawan belum tersedia. Dengan memanfaatkan kondisi topograsi di lokasi perlindungan udara yang berkontur, pemanfaatan area disekitar tempat perlindungan udara sebagai sentra kolam renang terpadu yang terdiri dari kolam renang anak, kolam ikan, pedagang buah dan restoran merupakan salah satu solusi yang tepat guna untuk rest area. Daerah Petungsewu memiliki tanah desa yang belum dilakukan pemberdayaan terhadap aset yang dimiliki. Luas tanah yang belum digarap sekitar 3500 m2. Hal ini perlu perencanaan lokasi perencanaan terutama daerah rest area agar dapat merencanakan pembangunannya secara bertahap. Penduduk Desa Petungsewu ingin memberdayakan tanah untuk menarik wisatawan berkunjung dengan merencanakan kolam renang kolam ikan, tempat mengingat merupakan daerah yang sejuk dan dilalui oleh wisatawan dari Kota Batu.

Desa Wonokerso yang terletak di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang merupakan sebuah desa dengan topografi yang relative datar. Wilayah desa yang relative datar membuat sebagian lahan desa digunakan sebagai lahan pertanian padi. Dengan letak yang strategis, yang dilalui jalan utama penghubung ke Kepanjen, Desa Wonokerso menjadi area yang cocok untuk pengembangan taman hiburan atau rest area. Peningkatan potensi wisata Desa Wonokerso dengan pembuatan master plan rest area ini telah dimulai oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Akan tetapi pengembangan taman rekreasi masih diperlukan, terutama di penambahan kolam renang anak. Oleh karena itu dalam pengabdian wilayah mitra ini, solusi yang ditawarkan adalah pelaksanaan re-desain master plan rest area atau taman hiburan dengan penambahan kolam renang anak. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masayarakat adalah membuat desain master plan rest area dan kolam renang. Metode yang digunakan adalah model pendampingan partisipatif akan dilakukan dalam proses desain master plan. Warga desa, Bumdes, dan perangkat desa secara aktif dilibatkan dalam proses desain, agar kebutuhan warga terwadahi dengan tepat di dalam desain. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan master plan yang menjadi pedoman oleh masyarakat desa. Selain itu warga, Bumdes maupun perangkat desa menyatakan puas dengan hasil desain master plan taman rekreasi di Desa Wonokerso. 

This study is conducted with the purpose to find out the legal protection of child perpetrators who participate in the criminal persecution and the determination of the role of participation in the criminal persecution by AG (case study of persecution by child of employee in Directorate General of Taxes). This study is based on the legal protection of child in conflict with the law that is not well implemented. This study uses a juridicial normative legal method. The novelty in this study is to explain the legal protection of child as a participant in the criminal persecution. The findings produced in this study are that the SPPA Law regulates the legal protection of child, namely in Article 3, Article 79 paragraph (2), and Article 81 paragraph (6) of the SPPA Law. Based on these regulations, child who participate in the criminal persecution can be treated specially in the procedural law, receive different criminal penalties compared to adults, and get the fulfillment of child rights. In the case of persecution by child of employee in Directorate General of Taxes, the role of AG as a child who participated in the criminal persecution was correct, but the decision decided by the Judge was not appropriate. AG should be subject to the lex specialis principle of Article 76 C jo Article 80 paragraph (2) of the Child Protection Law.  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan dan penentuan peran turut serta tindak pidana penganiayaan oleh AG (studi kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum yang belum terimplementasi dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan. Temuan dalam penelitian ini adalah UU SPPA mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak, yaitu pada Pasal 3, Pasal 79 ayat (2), dan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan dalam menjalankan proses hukum dapat diperlakukan secara khusus pada hukum acara, menerima ancaman pidana yang berbeda apabila dibandingkan dengan orang dewasa, dan mendapatkan pemenuhan hak anak. Pada kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak, peran AG sebagai anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan sudah tepat, tetapi putusan yang diputuskan oleh Hakim dirasa kurang tepat. Seharusnya AG dapat dikenakan asas lex specialis Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak.