Kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal sebagai upaya perlindungan konsumen telah dilimpahkan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang telah melaksanakan kegiatan metrologi legal secara mandiri sejak 14 Februari 2019. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian di wilayah Kabupaten Semarang. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah meliputi urgensi pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kabupaten Semarang, faktor penghambat, serta solusi dalam mengatasi faktor- faktor tersebut sebagai upaya mewujudkan daerah tertib ukur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka dan studi kasus di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengawasan metrologi legal di Kabupaten Semarang sangatlah penting. Kendala yang dihadapi oleh UPTD Metrologi Legal berupa belum tersedianya SDM Pengawas Kemetrologian, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP), serta kurangnya sarana dan prasarana. Pelaksanaan pengawasan metrologi legal sebagai bentuk perlindungan konsumen berperan penting dalam penilaian Daerah Tertib Ukur.

Kesalahan massa konvensional hasil pengujian anak timbangan yang digunakan sebagai standar untuk pelayanan tera/tera harus berada pada rentang Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) sesuai rekomendasi internasional OIML R111-1 Tahun 2004, sementara ketidakpastian yang diperluas tidak boleh bernilai lebih besar dari 1/3 dari BKD nominal anak timbangan tersebut. Analisis hasil verifikasi mandiri anak timbangan uji kelas M1 meliputi parameter massa konvensional serta ketidakpastian, sehingga dapat digunakan untuk pelayanan tera/tera ulang. Metode yang digunakan dalam verifikasi anak timbangan kelas M1 adalah perbandingan langsung. Metode perbandingan langsung bertujuan membandingkan massa anak timbangan uji (UUT) dengan massa anak timbangan standar (ATS) yang memiliki akurasi satu tingkat lebih tinggi. Pada penelitian ini digunakan anak timbangan kelas M1 muatan 1 g – 1000 g sebagai UUT dan anak timbangan kelas F2 sebagai ATS. Proses pengujian dalam verifikasi anak timbangan kelas M1 menggunakan skema ABBA, di mana A merupakan anak timbangan standar dan B merupakan anak timbangan uji. Dari proses verifikasi, diketahui bahwa kontribusi nilai ketidakpastian terbesar berasal dari standar massa yang digunakan. Hasil verifikasi menyatakan bahwa kesalahan dan ketidakpastian seluruh unit muatan berada dalam rentang Batas Kesalahan yang Diizinkan oleh OIML dan Syarat Teknis. Hal tersebut menunjukkan anak timbangan uji memiliki kondisi baik dan dapat digunakan untuk pelayanan tera/tera ulang.

Pelayanan tera dan tera ulang dilakukan untuk menjamin kepastian nilai pengukuran Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam rangka memperkuat daya saing produk di Kabupaten Semarang. Pelayanan tera/tera ulang dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Metrologi Legal yang didirikan pada tahun 2018. Namun, hingga saat ini belum terdapat parameter untuk mengukur perkembangan pelayanan tera/tera ulang UPTD Metrologi Legal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan tingkat efektivitas, efisiensi dan capaian UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis komparatif dengan perhitungan CPI (Charge Performance Index) dan CCER (Cost of Collection Efficiency Ratio). Nilai rasio efektivitas pada tahun 2019 sebesar 240,47 % yang berarti pelayanan tera/tera ulang pada tahun tersebut sangat efektif. Nilai efisiensi pada tahun 2018 dan 2019 berturut-turut adalah 1.882,82 % dan 713,66 % yang menunjukkan pelayanan tidak efisien karena realisasi penerimaan lebih kecil dari biaya operasional. UTTP yang telah ditera pada tahun 2018 mencapai 2559 unit, sedangkan tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 10.578 unit. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelayanan tera/tera ulang di UPTD Metrologi Legal sudah efektif namun belum efisien. Capaian pelayanan UTTP meningkat secara pesat, namun belum dapat mencakup keseluruhan potensi UTTP Kabupaten Semarang.