Kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal sebagai upaya perlindungan konsumen telah dilimpahkan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang telah melaksanakan kegiatan metrologi legal secara mandiri sejak 14 Februari 2019. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian di wilayah Kabupaten Semarang. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah meliputi urgensi pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kabupaten Semarang, faktor penghambat, serta solusi dalam mengatasi faktor- faktor tersebut sebagai upaya mewujudkan daerah tertib ukur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka dan studi kasus di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengawasan metrologi legal di Kabupaten Semarang sangatlah penting. Kendala yang dihadapi oleh UPTD Metrologi Legal berupa belum tersedianya SDM Pengawas Kemetrologian, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP), serta kurangnya sarana dan prasarana. Pelaksanaan pengawasan metrologi legal sebagai bentuk perlindungan konsumen berperan penting dalam penilaian Daerah Tertib Ukur.
