Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan (PUPR) Kota Bima memiliki wewenang dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang. Kota bima dalam pelaksanaannya masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun identifikasi masalahnya, bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas PUPR Kota Bima dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang? dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kota Bima dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang? Teori yang digunakan yaitu, teori kewenangan dan teori tata ruang. Metode yang digunakan yaitu, metode yuridis empiris dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber dari Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bima, dan data sekunder. Hasil penelitian, Dinas PUPR Kota Bima menjalankan kewenangannya dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, kewenangan Dinas PUPR Kota Bima diperoleh secara delegasi dan melaksanakan kewenangannya berupa pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Kegiatannya berupa penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta sosialisasi kepada masyarakat. Mereka juga bertanggung jawab atas penyusunan rencana tata ruang, koordinasi pemanfaatan ruang, penetapan zonasi, perizinan, serta pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan. Terdapat 4 faktor kendala, yaitu kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai, masih terdapat peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan, keterbatasan anggaran yang kurang mendukung penyelenggaraan tata ruang, dan masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang. Sarannya bahwa Dinas PUPR Kota Bima perlu meningkatkan sosialisasi dan sistem informasi tata ruang.

Tangerang City Regional Regulation Number 2 Year 2022 on Waste Management contains technical regulations on waste management and a prohibition on burning waste that is not in accordance with the technical requirements of waste management. This research focuses on: How is the Implementation of the Authority of the Tangerang City Environment Agency over waste management that affects pollution caused by waste burning based on Tangerang City Regional Regulation Number 2 Year 2022? How are the Obstacles and Solutions of the Tangerang City Environmental Agency in overcoming pollution caused by waste burning in Tangerang City? The theories used are Authority Theory and Law Enforcement Theory. The method used is the empirical juridical approach method so that the author uses a qualitative and descriptive type of research. The results obtained are that the Tangerang City Environmental Agency is responsible for managing waste by inviting the community to participate in the waste bank and waste alms program and supervising and enforcing the law on this waste burning case. There are obstacles, namely the difficulty of monitoring the waste burning area, illegal trash bins, lack of public awareness. The suggestion is to conduct an analysis in the implementation of the regulation, increase supervision at points where waste burning often occurs, eradicate illegal trash bins, improve waste management by cooperating with organizations regarding the development of waste banks, inviting the public to participate in socialization and conduct waste alms