Employee performance is a benchmark for an organization or company in assessing the success of an organization. The Secretariat of the Pan Faction of the House of Representatives of the Republic of Indonesia is the main activity of the agency to evaluate the performance of employees and the board. There are problems in this study, namely errors in work, the amount of work that is overloaded because it is not supported by unbalanced human resources, then the problem of missed communication. The purpose of this study is to know and analyze how employees perform at the Secretariat of the Pan Faction of the House of Representatives. This study uses the theory of T.R. Mitchell (1978) in Sedarmayanti (2001) the indicators used in this study are service quality, communication, speed, ability, initiative. This research method uses qualitative descriptive techniques with data collection from interviews, observations and documentation. The results of this study show that the principle of service quality in employee performance pays attention to the servants provided in doing work. In the principle of communication, employees can easily carry out good communication so as to make it easy to be able to understand the goals and words given by employees, but there are still shortcomings in communication, namely missed communication. In principle, speed in doing work as a whole is good enough, where the work is carried out on a schedule that has been set in the planning. In principle, the ability of employees is able to use computer facilities well, but sometimes they are still not careful in their work, causing errors such as data input. Initiative in doing their respective jobs is quite good where employees do not procrastinate work, and help other teams in completing work.

East Ciputat District one of the government institutions that has the task of providing community services. In providing services, Ciputat Timur District still has several problems, namely that performance accountability is not yet optimal, the use of information technology has not been optimized to help the smooth running of services, and the pattern of training for officers is not yet oriented towards improving performance. The purpose of this research is to determine the current performance of employees in East Ciputat District, South Tangerang City. The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach, with data collection techniques namely observation, interviews and documentation. This research is based on the theory of Employee Performance Indicators by Bernardin (2016), and found several findings that now East Ciputat District employees have experienced an increase in their performance. This is known from the quality of employee performance which satisfies community expectations, and also from employee responsiveness in resolving problems. Apart from that, employees can also responsibly complete 3 cycles of work activities, successfully achieve predetermined performance targets, as well as being disciplined in carrying out their main duties. Apart from that, the employees are agile and have good synergy in working.

Public services in the scope of marriage have led to the digitization of public services combined with updating the information systems within them. Online-based public services related to marriage under the name SIMKAH (Marriage Management Information System) are a form of digitalization of public services. The implementation of online-based SIMKAH has generated various responses, especially among the public. This research aims to determine, describe and analyze the effectiveness of the Marriage Management Information System in South Tangerang City. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results of research on the indicators for determining the targets for the SIMKAH program are still not precise because it reaches all levels of society. In terms of indicators, the socialization program is not yet optimal because socialization is carried out only when the prospective bride and groom provide administrative documents at the KUA. In terms of program objective indicators, the aim of implementing online-based SIMKAH is not yet fully efficient due to the lack of features that can maintain the operational efficiency of online-based SIMKAH. In terms of monitoring indicators, the SIMKAH program still lacks the execution that should be carried out by the person responsible, in this case collecting information in the form of suggestions and constructive input from the community.
 
 

Pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa ihwal Aparatur Sipil Negara disebutkan sebagai profesi. Pada regulasi tersebut terdapat dua jenis pegawai Aparatus Sipil Negara, yaitu Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa kita ketahui sebagai PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengadaan dan pengangkatan PPPK ini lah yang akan dilakukan oleh pemerintah Daerah masing-masing melalui Badan Kepegawaian Daerah yang dibentuk untuk menjamin kelancaran pelaksanaan manejemen PPPK, sebelum akhirnya di proses melalui Badan Kepegawaian Daerah masing-masing setiap Instansi perlu melakukan Pendataan Non ASN melalui Bagian Kepegawaian di setiap masing-masing Instansi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Merujuk pada Surat Edaran (SE) Menteri PAN dan RB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah akan melakukan penataan pegawai Non ASN untuk memperjelas status, pekerjaan, dan tunjangan karyawan yang bersangkutan. Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa pendataan Non ASN dimaksudkan sebagai pemetaan sehingga instansi pemerintah pusat dan daerah mengetahui jumlah pegawai Non ASN kemudian nantinya pemerintah akan mencarikan solusi yang tepat untuk kejelasan status tenaga Non ASN.

Pada umumnya penyandang disabilitas sering kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Mereka dianggap sebagai sosok yang lemah atau kurang beruntung. Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas berdampak pada kemampuan berpatisipasi ditengah masyarakat dan mengalami kesulitan saat mengakses pendidikan ataupun layanan publik lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan atau permasalahan sosial di Kota Tangerang. Terkait dengan jumlah penyandang disabilitas di Kota Tangerang yang terbilang tidak sedikit. Hal ini dibuktikan dari data terpilah Badan Pusat Statistik Kota Tangerang yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah penyandang disabilitas, yaitu tahun 2017 berjumlah 29. 750 orang dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 3.580 orang. Meninjau permasalahan tersebut, pemberdayaan penyandang disabilitas pada bidang wirausaha sosial melalui warung miebowl ini hadir guna memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk berkembang sesuai dengan minat bakat yang dimiliki. Warung ini serupa dengan Warmindo, namun pelayanannya bersifat self-service sehingga hal ini dapat memudahkan penyandang disabilitas dalam melayani pelanggan. Konsep dari warung ini, pelanggan dapat memilih dan mengambil sendiri mie, topping dan minuman yang mereka inginkan. Kemudian, pelanggan menuju kasir untuk memberikan pesanan dan membayarnya. Pesanan yang diberikan kepada pelayan lalu akan dimasak, dibuat dan kemudian diberikan kepada pelanggan.

Kota Sukabumi merupakan salah satu kota penyumbang peningkatan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Barat yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat, rendahnya modal yang dimiliki, tingkat pendidikan yang tergolong rendah, dan kondisi sosial budaya yang kurang mendukung. Jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan di Kota Sukabumi berjumlah 25.420 jiwa pada tahun 2020 lalu. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 3.550 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 21.870 jiwa. Kemiskinan ini masih ditemukan di Kelurahan Sudajaya Hilir, khususnya pada keluarga penerima manfaat. Pada proses verifikasi dan validasi data kami menemukan bahwa maraknya keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang terlilit hutang serta hanya bertumpu pada bantuan sosial pemerintah, dikarenakan tidak adanya sumber penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana ditemukan pada keluarga penerima manfaat bansos Kelurahan Sudajaya Hilir. Wadah Keluarga (WARUGA) hadir untuk menjembatani peluang dan potensi yang tersedia di Kelurahan Sudajaya hilir. Pada program Wadah Keluarga (WARUGA) ini memiliki sebuah tujuan  memaksimalkan potensi yang ada baik dari sisi Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia, membentuk masyarakat yang produktif, membentuk masyarakat yang mandiri, menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat, dan mendorong angka kesejahteraan masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Dengan adanya program tersebut diharapkan keluarga penerima manfaat Sudajaya Hilir sebagai kelompok sasaran program menjadi berdaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedisiplinan merupakan hal yang penting didalam segala hal, terutama didalam suatu organisasi ataupun dalam pekerjaan, disiplin yang tinggi akan mempercepat untuk menuju keberhasilan yang inigin dituju. Dari segalamacam tindakan yang  tidak mencerminkan disiplin, salah satunya adalah mangkir. Mangkir bisa diartikan tidak datangnya seseorang ke suatu tempat yang diharuskan untuk didatangi, bisa dikatakan sebagai absen. Mangkir merupakan sebuah hal yang tidak dapat di benarkan sehingga harus mendapatkan sanksi, dalam penanganan pekerja mangkir dapat di temukan di Undang-Undang sebagai acuan bagi sektor publik maupun swasta dalam menetapkan aturannya dalam menangani pekerja yang mangkir. Di dalam tulisan ini akan membahas mengenai mangkir dan sanksi yang akan didapatkan oleh pekerja yang mangkir khusunya PT Kilang Pertamina Internasional dalam memberi penanganan kepada pekerjanya.
 

Penelitian dengan judul Analisis Gaya Kepemimpinan Demokratis pada Subbagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan demokratis Kasubbag Kepegawaian serta untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Kasubbag. Personil dalam memimpin organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dengan cara observasi langsung dan wawancara dengan pimpinan dan 3 (tiga) orang staf Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gaya kepemimpinan pada Subbagian Kepegawaian mengarah pada kepemimpinan yang demokratis. Dalam memimpin organisasi, Kepala Subbagian Kepegawaian memiliki kelebihan dan kekurangan dalam memimpin yang dipengaruhi oleh kepribadian pemimpinnya.