Objectives - Intellectual curiosity about Islamic entrepreneurship, Islamic finance and Sustainable Development Goals (SDGs) whose issues have increased recently in various sharia sectors. Design/Methodology/approach - Based on the scopus database, descriptive bibliometric analysis with the visualization tool VosViewer was used to assess 385 documents on Islamic entrepreneurship, Islamic Finance and SDGs, which peaked in 2024 based on the period of 2010-2024. Findings- This study found many articles on Islamic entrepreneurship, Islamic finance and the SDGs. According to this study, Malaysia is the country that publishes the most publications of this research compared to other countries. Then the University of Brunei Darussalam was the most prolific affiliate to publish articles on this. The history of article production growth that started from 2010-2024, continues to increase and peaks in 2024, with 55 documents and the lowest number of documents in 2010 with 10 published documents. This is increasing because there may be a need for sharia synergy to increase Islamic entrepreneurship in Islamic finance and sustainable development (SDGs). Romadoni, V as the most prolific writer about this research. Islamic entrepreneurship, Islamic finance and SDGs provide the potential for sustainable development and is in line with the goals of sharia, namely maqashid sharia for the benefit of the ummah, this encourages sustainable development (SDGs) through Islamic entrepreneurship and Islamic finance. Practical Implications - Research can be used as a useful research proposal for future researchers who use bibliometric methods in systematic literature review by introducing the network of various variables related to this research, then by getting to know famous authors in the field can provide opportunities to collaborate for further research. In addition, this study makes it easier for future researchers to be able to expand even more by looking at the variables obtained in this study as gaps to be researched further.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep bunga bank dalam perspektif hukum ekonomi Islam, dengan fokus pada pendekatan normatif dan implementasi di lembaga keuangan syariah. Bunga bank sering menjadi isu kontroversial dalam sistem keuangan Islam karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Artikel ini menawarkan model baru yang mampu meningkatkan inklusi keuangan melalui pengembangan produk keuangan syariah berbasis nilai-nilai Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi konsep bunga bank dapat memberikan solusi strategis untuk memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah sekaligus mendukung tujuan inklusi keuangan global yang berkelanjutan.

According to contemporary scholars, buying and selling shares is of the opinion that buying and selling shares is legally permissible and some are prohibited. Meanwhile, according to the DSN Fatwa, ensuring share buying and selling transactions are halal. Buying and selling shares from an Islamic legal perspective is an important topic in integrating modern economic practices with sharia principles. The analysis includes the definition of shares as ownership of company assets, the importance of ensuring that the company's business is halal, as well as the prohibition against usury and gharar. Differences of opinion among scholars in determining the law itself. This research aims to compare the opinions of the DSN Fatwa with Contemporary Fuqaha in determining the law on the sale and purchase of shares. The approach used in this writing is a normative juridical approach with literature studies. The results that the author can conclude are that the law on buying and selling shares is permissible and some is prohibited.

Dalam usaha menyebarkan ajaran Agama Islam di zaman milenial saat ini adalah dengan pola pengembangan dari segi ekonomi yang berbasis syari’ah Islam. Penguasaan pola ekonomi syariah dan sistem pengembangannya berwujud implementasi sistem bagi hasil (mudharabah) antara kedua belah pihak. Kegiatan menjalin bisnis saat ini menjalani pengembangan yang begitu cepat dan energik dalam konteks hukum Islam, walapun dalam kenyataannya manusia diberi kebebasan dalam melakukan transaksi (mu?amalah). keterkaitan kebebasan dalam melakukan mu’amalah adalah kebebasan dalam pintasan perkembangan model akad dan produk. Walaupun seperti itu, perkembangan tersebut harus tetap ada di jalur dan landasan hukum Islam yang jelas dalam perspektif fiqih. Pada artikel ini, akan membahas secara mendasar dan detail tentang hal-hal  yang berkaitan dengan mudharabah atau kerjasama antar kedua belah pihak yaitu antara pemilik modal dan pihak yang mengelola usaha untuk menjalankan kegiatan usaha bersama, sedangkan keuntungan yang didapat dibagi menjadi dua sesuai dengan perbandingan (nisbah) atau prosentase yang disepakati. Oleh karena itu, penerapan sistem ekonomi Islam akan dinilai menjadi lebih baik dan menarik sesuai dengan prinsip dan karakteristik yang dimilikinya bagi umat Islam secara khusus dan untuk semua masyarakat secara umum. Hal tersebut ialah harapan besar penulis untuk konsep mudharabah dapat diterapkan dan dikembangkan dalam bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Khiyar adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar’i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad. Dengan menggunakan metode kepustakaan (library research) artikel ini menganalisis konsep khiyar menurut fuqaha. Hasil dari artikel ini yaitu, menurut Mazhab Hanafi khiyar ada empat bentuk yaitu khiyar syarat, khiyar ‘aib, khiyar ar-ru’yah dan khiyar ta’yin sedangkan khiyar majlis menurut mazhab ini batil atau tidak boleh. Pendapat tersebut berbeda dengan Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa bentuk- bentuk khiyar ada dua yaitu khiyar ‘aib dan khiyar syarat sedangkan khiyar Majlis dan khiyar ta’yin tidak boleh menurut mazhab ini. Selanjutnya pendapat dari kalangan Mazhab Syafi’i yang mengatakan bahwa bentuk khiyar ada tiga yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar ‘aib, adapun khiyar ar-ru’yah dan khiyar ta’yin menurut mazhab ini tidak dibolehkan. Sedangkan Mazhab Hanbali khiyar ada empat yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar ‘aib dan khiyar ar-ru’yah, sedang mengenai khiyar ta’yin menurut mazhab Hanbali hukumnya tidak boleh.