Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the drivers of the Indonesian economy that have great potential to improve the economy and community welfare. The development of MSMEs, which has so far taken the form of training, technical guidance and entrepreneurship workshops attended by ASIPA members and general MSMEs in the ASIPA Community of South Tangerang City, has had a positive effect on several actors, although not all of them have been able to implement what has been given during the training. This research aims to discuss how the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Development Policy is implemented in the ASIPA South Tangerang Community, using a qualitative approach with descriptive methods. This research analysis uses the theory put forward by Edward III (1980) with four indicators, namely: (1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition, (4) Bureaucratic Structure. The data analyzed is the result of interviews, observations and documentation in the ASIPA South Tangerang Community. The results of research on the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Development Policy in the South Tangerang ASIPA Community from four indicators are that (1) Lack of understanding in promotion to improve the business of MSME actors (2) In providing services, guidance and security for MSME actors in terms of quality, there are still administrators and members who lack competence. Apart from that, in terms of quantity, the number of administrators and members is still minimal to carry out improvement activities in innovation (3) There is still a lack of facilities and training activities as well as proposals for security equipment and others, not all of which can be fulfilled because limited budget resources (4) The administrators and members have carried out their duties in accordance with the SOP that has been regulated, however the performance of the administrators and members has not been optimal because there are still administrators and members who carry out concurrent work in other fields.
 
 

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pra Bencana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pengawasan terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik agar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana perlunya pengawasan dalam rangka mencegah potensi terjadinya maladministrasi
 Maka dari itu Ombudsman mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal sebagai tolak ukur penyelenggaraan pelayanan dan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Saat melaksanakan magang di PT Pertani (Persero) dari Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) yang diselenggarakan oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI), mengalami penggabungan dengan PT Sang Hyang Seri pada bulan November 2021 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai output magang yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi selama magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT SHS dalam menerapi core value AKHLAK sudah dijalankan dan terlaksana dengan baik walau terkadang anggaran untuk bisa memenuhi kegiatan kantor terhambat. Prosedur yang digunakan sebagai dasar dari bertingkah laku dan bersikap sehari-hari menggunakan melaksanakan beberapa kegiatan dalam menerapi core value AKHLAK adalah Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-nilai Utama SDM BUMN.