This study aims to describe the role of local communities in the development of community-based tourism at Danau Kaolin tourist site, identify supporting and inhibiting factors of community involvement, and analyze its impact on tourism sustainability. The research employs a qualitative method with a descriptive phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document studies involving 40 participants including local community members, tourism managers, community leaders, and local government officials. Data analysis was conducted thematically through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that local communities play a central role in managing and developing tourism, especially in providing tourism services and environmental conservation. The shift in livelihoods from traditional sectors to tourism services positively impacts the community’s economic and social conditions. However, limited access to training, infrastructure, and minimal participation in decision-making are major obstacles. The novelty of this research lies in its contextual focus on Danau Kaolin as a post-mining tourism destination with unique characteristics, and the use of a phenomenological approach to deeply explore community experiences. The study implies the importance of comprehensive community empowerment and inclusive policy support to enhance the strategic role of local communities in sustainable tourism development.

This research aims to examine the effectiveness of the implementation of administrative sanctions on the compliance level of fishery business actors in the Fishery Management Area (WPP) 711 and its socio-economic impacts. The background of the research is based on the high level of administrative violations, weak supervision, and economic losses due to non-compliant fishing practices. The urgency of this research lies in the pressing need to formulate a fair, efficient, and sustainable monitoring strategy to support national fisheries governance. The method used is a socio-legal approach with primary data. The research results indicate that the compliance level is still low, with a repeat violation rate reaching 38%, influenced by high cost burdens, procedural complexity, and low understanding of regulations. The novelty of this research lies in the empirical identification of structural barriers, such as overlapping authorities and an inadequate supervisor-to-operator ratio, as well as the impact of sanctions on business efficiency and operator adaptation. In conclusion, administrative sanctions have not fully created a deterrent effect and require a more integrated approach. The main recommendations include simplifying technology-based procedures, drafting proportional sanction SOPs, enhancing the capacity of supervisory human resources, and establishing an integrated information system to support effective, fair, and socially-economic sustainable coastal community oversight.
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 serta dampak sosial-ekonominya. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya tingkat pelanggaran administratif, lemahnya pengawasan, serta kerugian ekonomi akibat praktik perikanan yang tidak sesuai aturan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan strategi pengawasan yang adil, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola perikanan nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan socio-legal dengan pengumpulan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih rendah dengan angka pelanggaran berulang mencapai 38%, dipengaruhi oleh tingginya beban biaya, kompleksitas prosedur, dan rendahnya pemahaman terhadap regulasi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada identifikasi empiris hambatan struktural, seperti tumpang tindih kewenangan dan rasio pengawas yang tidak ideal, serta pengaruh sanksi terhadap efisiensi usaha dan adaptasi pelaku. Kesimpulannya, sanksi administrasi belum sepenuhnya menciptakan efek jera dan membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi. Rekomendasi utama mencakup penyederhanaan prosedur berbasis teknologi, penyusunan SOP sanksi proporsional, peningkatan kapasitas SDM pengawas, dan pembentukan sistem informasi terpadu untuk mendukung pengawasan yang efektif, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Desa Tumpakoyot merupakan desa yang terletak di bagian paling selatan Kabupaten Blitar tepatnya di Kecamatan Bakung. Desa Tumpakoyot memiliki 11 aparatur pemerintah desa, dimana terdapat 4 aparatur pemerintah desa yang akan memasuki masa purna tugas. Pemerintah desa merasa mengalami kesulitan untuk mencari pengganti yang mumpuni untuk mengantikan aparatur desa yang akan purna tugas. Tim pengabdi mengusulkan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada pengembangan SDM aparatur pemerintah desa. Program yang diusulkan adalah pelatihan Microsoft Office dan OpenSID untuk mendukung proses bisnis Desa Tumpakoyot. Pelatihan Microsoft Office dilakukan untuk meningkatkan kempuan Desa Tumpakoyot untuk melakukan pengolahan administrasi dan juga pengolahan data, khususnya dana desa. Selanjutnya, pelatihan OpenSID merupakan pelatihan terkait dengan administrasi aplikasi web desa yang dimiliki oleh Desa Tumpakoyot. Pengabdi berharap dengan adanya program pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah Desa Tumpakoyot sehingga mencapai misi yang telah digagas oleh pemerintahan desa.