This study aims to analyze the position of the Constitutional Court's decision in the formation of laws and to examine the legal implications if the laws formed are in conflict with the Constitutional Court's decision. This study is important to conduct considering the polemic of alleged non-compliance of state administrators with the Constitutional Court's decision, especially in the formation of laws. This study is different from several previous studies because it examines the position of the Constitutional Court's decision and the legal implications of laws formed in conflict with the Constitutional Court's decision. Using a normative legal research method. The results obtained from this study are that the Constitutional Court's decision is a source of law in the formation of laws as stipulated in Article 10 paragraph (1) letter d of Law No. 12 of 2011, that one of the materials that must be included in the law is the follow-up to the Constitutional Court's decision. The legal implications of the formation of laws that are in conflict with the Constitutional Court's decision are that it will cause legal uncertainty, can harm human rights, and the law can be submitted for judicial review to the Constitutional Court. The Constitutional Court's decision is the official interpretation of the 1945 Constitution. Therefore, the DPR and the President are obliged to follow up on it in the formation of laws, so that the resulting laws can provide justice, benefits, and legal certainty as well as protection of human rights.
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang serta mengkaji implikasi hukum apabila undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini penting dilakukan mengingat adanya polemik dugaan ketidakpatuhan penyelenggara negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam pembentukan undang-undang. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya karena mengakaji kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasi hukum undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.  Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai sumber hukum dalam pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan pada Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2011, bahwa salah satu materi yang wajib dimuat dalam undang-undang adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Implikasi hukum pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yakni akan menimbulkan ketidakpastian hukum; dapat merugikan hak asasi manusia; dan undang-undang tersebut dapat diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Kontitusi merupakan penafsiran resmi UUD 1945. Oleh karena itu, DPR dan Presiden wajib menindaklanjutinya dalam pembentukan undang-undang, agar undang-undang yang dihasilkan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. 
 

The purpose of this study was to find out the legal implications for village heads who did not carry out the decisions of the state administrative court in dismissing village officials. This research is very important given the existence of polemics about the appointment and dismissal of village officials and the village head's non-compliance in carrying out the decisions of the state administrative court. This study uses normative legal research methods. The results of this study are that the village head in carrying out appointments and dismissal of village officials must consult and obtain recommendations from the camat. The decision of the state administrative court has executorial power so that all parties are obliged to carry it out either voluntarily or by force. The legal consequences for villages that do not implement the decisions of the state administrative court are subject to moderate administrative sanctions as referred to in Article 80 paragraph (2) jo. Article 72 paragraph (1) Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration. Whereas in the event that the village head takes an action contrary to the decision of the state administrative court which has legal force, it will still be subject to severe administrative sanctions as referred to in Article 80 paragraph (3) jo. Article 17 Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi hukum terhadap kepala desa yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara dalam pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini sangat penting mengingat adanya polemik tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta ketidakpatuan kepala desa melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu kepala desa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa wajib berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi camat. Putusan pengadilan tata usaha negara mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga semua pihak wajib melaksanakannya baik dilakukan secara sukarela maupun dengan upaya paksa. Akibat hukum terhadap kepada desa yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara dikenai sanksi administrasi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 72 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan dalam hal kepala desa melakukan tindakan bertentangan dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi adminstrasi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.