This research aims to examine the effectiveness of the implementation of administrative sanctions on the compliance level of fishery business actors in the Fishery Management Area (WPP) 711 and its socio-economic impacts. The background of the research is based on the high level of administrative violations, weak supervision, and economic losses due to non-compliant fishing practices. The urgency of this research lies in the pressing need to formulate a fair, efficient, and sustainable monitoring strategy to support national fisheries governance. The method used is a socio-legal approach with primary data. The research results indicate that the compliance level is still low, with a repeat violation rate reaching 38%, influenced by high cost burdens, procedural complexity, and low understanding of regulations. The novelty of this research lies in the empirical identification of structural barriers, such as overlapping authorities and an inadequate supervisor-to-operator ratio, as well as the impact of sanctions on business efficiency and operator adaptation. In conclusion, administrative sanctions have not fully created a deterrent effect and require a more integrated approach. The main recommendations include simplifying technology-based procedures, drafting proportional sanction SOPs, enhancing the capacity of supervisory human resources, and establishing an integrated information system to support effective, fair, and socially-economic sustainable coastal community oversight.
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 serta dampak sosial-ekonominya. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya tingkat pelanggaran administratif, lemahnya pengawasan, serta kerugian ekonomi akibat praktik perikanan yang tidak sesuai aturan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan strategi pengawasan yang adil, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola perikanan nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan socio-legal dengan pengumpulan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih rendah dengan angka pelanggaran berulang mencapai 38%, dipengaruhi oleh tingginya beban biaya, kompleksitas prosedur, dan rendahnya pemahaman terhadap regulasi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada identifikasi empiris hambatan struktural, seperti tumpang tindih kewenangan dan rasio pengawas yang tidak ideal, serta pengaruh sanksi terhadap efisiensi usaha dan adaptasi pelaku. Kesimpulannya, sanksi administrasi belum sepenuhnya menciptakan efek jera dan membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi. Rekomendasi utama mencakup penyederhanaan prosedur berbasis teknologi, penyusunan SOP sanksi proporsional, peningkatan kapasitas SDM pengawas, dan pembentukan sistem informasi terpadu untuk mendukung pengawasan yang efektif, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.