The purpose of the study is to review and analyze the legal policy of parking management in Baubau City and the opportunities for implementing E-parking so that the E-parking model is integrated in Baubau City. This is based on the need to increase efficiency and transparency in parking management. Baubau City faces challenges in the form of revenue leakage from the parking sector caused by a weak manual system, as well as unclear transaction reporting. Therefore, it is important to conduct in-depth research. The research method used is socio-legal. The results of the study show that the E-Parking Model can reduce the potential for revenue leakage in Baubau City. Each transaction is automatically recorded in the system, facilitating supervision and auditing by the authorities while increasing public trust. In addition, E-parking aims to facilitate the public in the parking payment process through a non-cash system, thereby reducing dependence on physical money and speeding up transactions. The digital application used also makes it easier for the public to find parking locations, optimize the use of parking lots available in the city, and the latest E-parking model, which is different from other cities. In the long term, this model is designed to increase regional income and support Baubau's transformation into a smart city. This research has novelties related to legal policies and E-parking integration models. The Baubau City Government in order to regulate E-parking, must make changes to the Parking Regulation so that it can be implemented as soon as possible.
 
Tujuan penelitian untuk mengakaji dan menganalisis kebijakan hukum pengelolaan parkir di Kota Baubau dan peluang penerapan E-parkir sehingga model E-parkir terintegrasi di Kota Baubau.  Hal ini didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan parkir. Kota Baubau menghadapi tantangan berupa kebocoran pendapatan dari sektor parkir yang diakibatkan oleh lemahnya sistem manual, serta ketidakjelasan dalam pelaporan transaksi. Maka dengan demikian penting untuk dilakukan penelitian secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan ialah sosio legal, Hasil penelitian bahwa model E-parkir dapat mengurangi potensi kebocoran pendapatan Kota Baubau. Setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem, memudahkan pengawasan dan audit oleh pihak berwenang, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, E-parkir bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran parkir melalui sistem nontunai, sehingga mengurangi ketergantungan pada uang fisik dan mempercepat transaksi. Aplikasi digital yang digunakan juga memudahkan masyarakat dalam menemukan lokasi parkir, mengoptimalkan penggunaan lahan parkir yang tersedia di kota dan model E-parkir yang terbaru dan berbeda dengan kota lain. Dalam jangka panjang, model ini dirancang untuk tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk mendukung transformasi Baubau menuju kota cerdas (smart city) dan penelitian ini memiliki kebaharuan terkait kabijakan hukum dan model integrasi E-parkir. Pemkot Baubau agar dapat mengatur E-parkir, maka harus melakukan perubahan pada Perda Parkir. Sehingga dapat berlaku secepatnya.
 

The purpose of this research is to examine the model of protection for women as witnesses and victims in community-based sexual violence cases. This research is important considering the increasing number of sexual violence cases experienced by women, which further exacerbates and makes women more vulnerable. Sexual violence is a serious social issue, and the poor services for witnesses and victims to access legal protection have become a major problem. As experienced by witnesses and victims of sexual violence in South Buton Regency, the presence of witnesses and victims at the Police, Prosecutor's Office, and Court levels is often accompanied by parents or even alone. Thus, there is a potential for witnesses and victims to experience threats and violence, both psychologically and physically. This research method is a socio-legal research. The research results indicate that the protection of women as witnesses and victims of sexual violence cases is still not effective. This is due to law enforcement agencies not being aware of and not understanding the Sexual Violence Crime Act, as well as difficulties in interpreting the articles. As for the community-based protection model, the proposed concept is the Witness and Victim Community (SSK). The community is a partner of LPSK that serves as a solution in reaching and fulfilling the rights of women as witnesses and victims in South Buton.SSK's recommendations must be integrated into the criminal justice system.
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji model perlindungan perempuan sebagai saksi dan korban dalam kasus kekerasan seksual yang berbasi komunitas. penelitian ini penting mengingat  maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, semakin memperburuk dan rentannya perempuan. Kekerasan seksual merupakan permasalahan sosial yang serius dan buruknya layanan saksi dan korban untuk mengakses perlindungan hukum, menjadi masalah utama. Seperti halnya yang dialami oleh saksi dan korban Kekerasan seksual di Kabupaten Buton Selatan, kehadiran saksi dan korban baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan hanya didampingi oleh orangtua bahkan hanya sendirian saja. Sehingga berpotensi saksi dan korban mengalami ancaman dan kekerasan baik secara psikis maupun fisik. Metode penelitian ini merupakan penelitian socio-legal research. Hasil penelitian menunjukan perlindungan perempuan sebagai saksi dan korban kasus kekerasan seksual masih belum berjalan efektif, hal ini disebabkan oleh lembaga penegak hukum belum mengetahui dan belum memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain itu kesulitan untuk menafsir pasal perpasal. Adapun model perlindungan berbasis komunitas, konsep yang diusulkan ialah Komunitas Saksi dan Korban  (SSK). Komunitas merupakan mitra LPSK yang menjadi solusi dalam menjangkau dan memenuhi hak-hak perempuan sebagai saksi dan korban di Buton Selatan. Saran SSK harus terintegrasi dalam sistem peradilan pidana.