This research aims to analyze the legal impact of certificates not in the name of the debtor which are made as credit collateral at the Bank and to analyze efforts to resolve loans of debtors who are in default while certificates not in the name of the debtor are made as credit collateral. The urgency of this research is so that the public gets legal certainty regarding certificates not in the debtor's name which are used as collateral for credit at the bank and debtors experience default so that the public is more careful in lending their certificates to other people to be used as collateral at the bank. This type of research is known as normative jurisprudence. The results of the research show that involving third parties in the process of debt contracts against credit is not prohibited. However, the regulation does not explicitly regulate the rights and obligations of third parties, so it cannot provide explicit legal protection to the third party as the guarantor in cases where he feels injured either by the debtor or the creditor of the credit. Consequently, the legal impact arising from the availability of collateral certificates of debt borrowers.




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum sertifikat bukan atas nama debitur yang dibuat sebagai jaminan kredit di Bank dan untuk menganalisa upaya penyelesaian pinjaman debitur yang mengalami wanprestasi sedang sertifikat bukan atas nama debitur yang dibuat sebagai jaminan kredit. Urgensi penelitian ini adalah agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum tentang sertifikat bukan atas nama debitur yang dijadikan jaminan kredit di bank dan debitur mengalami wanprestasi agar masyarakat lebih berhati-hati dalam meminjamkan sertifikatnya kepada orang lain untuk dijadikan jaminan di bank. Jenis penelitian ini dikenal sebagai yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melibatkan pihak ketiga dalam proses perjanjian utang piutang terhadap kredit tidak dilarang. Namun, peraturan tersebut tidak secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban pihak ketiga, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pihak ketiga sebagai pemilik jaminan dalam kasus di mana ia merasa dirugikan baik terhadap debitur maupun kreditur kredit tersebut. Akibatnya, dampak hukum yang timbul dari adanya jaminan sertifikat hutang piutang

The purpose of this research is to examine the legal consequences of unilaterally withdrawing a report of a general criminal offense by the complainant at the Pati Police Resort (Polres Pati). The urgency of this research is that filing a complaint is the right of the victim to initiate or not initiate prosecution because it concerns the interests of the victim. Therefore, in criminal cases involving complaints, a specific period for withdrawing the complaint is provided for in Article 75 of the Criminal Code. The research method used is normative juridical. The results of this study indicate that the withdrawal of a report in criminal law is primarily regulated in Article 75 of the Criminal Code. The application of Article 75 of the Criminal Code, in its developmental context, is limited to extraordinary cases and does not extend to ordinary criminal offenses. The legal impact of unilaterally withdrawing a report of a general criminal offense by the complainant at the Pati Police Resort (Polres Pati) is generally allowed in the context of ongoing investigations but does not hinder the continuation of the investigation.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang dampak hukum pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polres Pati. Urgensi penelitian ini Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan pengaduan yang diatur dalam Pasal 75 KUHP. Metode penelitian ini adalah yiridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa pencabutan laporan dalam hukum pidana pada dasarnya diatur dalam Pasal 75 KUHP. Penerapan Pasal 75 KUHP dalam konteks perkembangannya hanya terbatas pada perkara luar biasa dan tidak meluas pada tindak pidana biasa. Pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polresta Pati pada prinsipnya diperbolehkan dalam rangka penyidikan yang sedang berlangsung, namun tidak menghalangi kelanjutan penyidikan.

Social innovation is often considered to have great potential to encourage sustainable development and transformation towards more sustainable economic practices. Many companies in preparing community empowerment programs with an orientation that is simply considered good at the start, even just to meet the interests of certain parties, but do not plan what benefits are targeted so that they quickly become obsolete. In order not to be left behind, companies must form a business model, embrace many parties, create sustainable programs from year to year, and prepare an exit strategy carefully. This article discusses social innovation practices in the PT PLN UIK Tanjung Jati B TJSL program based on the social innovation process model and empirical practice. This article contributes to improving the concept of social innovation, how social innovation succeeds and what factors encourage its emergence and growth.
 
 
 

This study aims to analyze the settlement of bad loans with a non-litigation process and to analyze the effectiveness of the settlement of non-litigation bad loans. Litigation. The legal research method used is juridical empirical, which examines the application of law to the working of law by conducting studies through approaches namely the statutory approach or statute approach, case approach or cash approach, historical approach or historical approach, comparative approach or comparative approach, and conceptual approach or conceptual approach. The results of this study reveal that in practice resolving bad loans through non-litigation methods at Bumdesma Sayung Mulyo by rescheduling, loan restructuring, reducing liabilities, compensation, legal/litigation aspects (specifically for misuse of funds).


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kredit macet dengan non litigasi dan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian kredit macet non litigasi. Urgensi penelitian ini adalah Sebagai acuhan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama tentang penyelesaian kredit macet non litigasi Adapun metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris, yang meneliti penerapan hukum bekerjanya hukum dengan melakukan kajian melalui pendekatan yaitu pendekatan undang-undang atau statute approach, pendekatan kasus atau cash approach, pendekatan historis atau historical approach, pendekatan perbandingan atau comparative approach, dan pendekatan konseptual atau conseptual offroach. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Dalam praktek penyelesaian kredit macet melalui non litigasi di Bumdesma Sayung Mulyo dengan cara Penjadwalan Ulang, Restrukturisasi Pinjaman, Pengurangan Kewajiban, Kompensasi, Aspek hukum/litigasi (khusus untuk penyalahgunaan dana).

The study aims to analyze the validity and legal protection of partnership agreements in construction services. A construction service job will require legality in the form of an agreement between the parties, namely the employer and the service provider. This research provides information on how to Arrange a construction services partnership agreement. This research uses normative juridical research methods. The result of this study is that to avoid deviations in the process of drafting a partnership agreement, it should be necessary to involve the opinions of experts in the hukkum profession such as Notaries or Advocates. The existence of a partnership agreement as an effort to protect the law. The validity of the construction services partnership agreement that the necessity of the partnership agreement must be made in writing and not contrary to the applicable rules. The ideal partnership  agreement is a balanced agreement in containing the rights and obligations of the parties. The form of partnership agreement that is often used in construction services is in the form of sub-contract and join operating cooperation (KSO).Penelitian bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan dan perlindungan hukum perjanjian kemitraan di jasa konstruksi. Suatu pekerjaan jasa konstruksi akan membutuhkan legalitas berupa perjanjian daiantara para pihak yaitu pemberi kerja dan penyeida jasa. Penelktian ini memberikan informasi tentang bagaimana Menyusun suatu perjanjain kemitraan jasa konstruksi. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa untuk menghindari adanya penyimpangan dalam proses penyusunan perjanjian kemitraan sebaiknya perlu melibatkan pendapat dari para ahli profesi hukkum seperti Notaris atau Advokat. Adanya perjanjian kemitraan sebagai upaya perlindungan hukum. Keabsahan perjanjian kemitraan jasa konstruksi bahwa keharusan perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Perjanjian kemitraan yang ideal adalah perjanjian seimbang dalam memuat hak dan keawajiban para pihak. Bentuk perjanjian kemitraan yang sering digunakan di jasa konstruksi yaitu yang berbentuk sub kontrak dan kerja sama operasi (KSO).   

This study has purposes to find out how the mechanism of land procurement for the public interest in local governments, find out the obstacles and solve the problem of land procurement for the public interest on a small scale. Land procurement by the local government sometimes always collides with the stages of land procurement which is a very long process, but the land is needed immediately to support development. Small-scale land procurement is carried out on an area of no more than 5 hectares. Land procurement on a small scale for the public interest can be carried out without going through the determination of the location. The legal consequences are not being able to deposit compensation in court. This study uses a sociological juridical method, namely the discussion based on the provisions of the legislation. The results of this study are that the mechanism for land procurement for the public interest is carried out with accurate research and socialization so that the community understands the positive impact of development for the public interest and counseling so that the community understands the benefits of the project and participates in the success of project development for the public interest. Another obstacle in the implementation of land procurement is the existence of incomplete land ownership data or documents or no land ownership rights, the bureaucracy that guarantees legal certainty that the settlement of these obstacles is carried out with the active role of agencies that require land.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa konsep ideal dalam penerapan iktikad baik dalam hukum perjanjian. Pengaturan itikad baik sebaiknya dirumuskan sebagai sikap atau perilaku berpegang teguh pada perjanjian untuk memberikan kepada lawan janji apa yang menjadi haknya dan tidak mencari-cari celah untuk melepaskan diri dari apa yang telah diperjanjikan berdasarkan kepatutan dan kerasionalan. Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Perilaku para pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut. Fungsi itikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa para pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa itikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan.  

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji dan menganalisa konsep ideal dalam penerapan iktikad baik dalam hukum perjanjian. Pengaturan iktikad baik sebaiknya dirumuskan sebagai “sikap atau perilaku berpegang teguh pada perjanjian untuk memberikan kepada lawan janji apa yang menjadi haknya dan tidak mencari-cari celah untuk melepaskan diri dari apa yang telah diperjanjikan berdasarkan kepatutan dan kerasionalan. Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Perilaku para pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut. Fungsi iktikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa para pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa iktikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan.</p>