The rapid development of social media has transformed digital crime patterns, enabling financial fraud, exploitation, and radicalization to spread more efficiently. In Indonesia, cybercrime cases have increased by 60% over the past five years, yet law enforcement remains ineffective due to the complexity of digital crime and limited regulatory enforcement. This study aims to analyze how social media facilitates cybercrime, the evolving modus operandi of criminals, and the effectiveness of existing legal frameworks. This research employs a netnographic approach, combining qualitative content analysis of online interactions with secondary data from law enforcement reports. Findings indicate that digital fraud cases have risen by 85% in the past three years, with cryptocurrency-related scams causing losses of IDR 5.2 trillion. Cyberbullying and defamation cases have surged by 60% since 2018, while only 22% of reported cybercrimes have been legally processed, with a conviction rate of just 6%. These figures highlight significant gaps in digital forensic capabilities and cross-sector collaboration. This study contributes to understanding the role of social media in shaping cybercrime and provides policy recommendations to enhance crime prevention strategies. Strengthening legal frameworks, improving law enforcement technology, and fostering cooperation between stakeholders are essential to addressing cybercrime in the digital era. Future research should focus on comparative legal studies and the role of artificial intelligence in cybercrime detection

Keberadaan coronavirus atau Covid-19 sebagai pandemi di Indonesia membuat perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Semua orang semakin giat untuk menjaga kesehatan tubuh mereka termasuk dengan rutin melakukan olahraga. Bersepeda termasuk olahraga yang biasa saja kemudian menjadi tren di masa pandemi ini karena banyak diminati masyarakat, terkhususnya masyarakat Surabaya. Penelitian kali ini berangkat dari fenomena tren bersepeda sebagai kebiasaan baru yang ada pada masa pandemi Covid-19 di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memaparkan latar belakang ketertarikan masyarakat dan dampak yang dirasakan setelah ikut dalam tren bersepeda, sekaligus memaparkan analisis temuan data dengan teori yang relevan. Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah aktivitas bersepeda menjadi tren baru pada masa pandemi di Kota Surabaya karena tingginya minat masyarakat yang didasari faktor internal dalam diri mereka masing-masing. Dampak yang diterima dari aktivitas ini juga bergantung pada pemikiran individu, mulai dari tubuh yang semakin sehat dan kuat juga kesenangan yang didapat saat menjalani aktivitas bersepeda.

The advancement of artificial intelligence (AI) technology has brought significant transformations across various sectors, including the judicial system. Countries such as China and the United States have adopted AI in legal decision-making, whereas Indonesia remains in the early stages of implementing this technology. While AI has the potential to enhance judicial efficiency, challenges related to regulation, transparency, and algorithmic bias raise concerns regarding the accuracy and fairness of legal rulings. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of AI utilization in Indonesia’s judicial system, identify key challenges, and propose policy recommendations. This research employs both normative and empirical approaches by examining AI-related regulations and conducting interviews with judges and technology experts in Indonesia. The findings indicate that 65% of judges in Indonesia remain skeptical about AI's role in legal decision-making. In contrast, in countries like China, AI adoption in the judiciary has improved case resolution efficiency by 30–40%. Additionally, a public survey reveals that while 55% of respondents believe AI can enhance the objectivity of legal rulings, 45% remain concerned about potential algorithmic bias. Furthermore, the study highlights that Indonesia lacks specific regulations governing AI in the legal system, which may hinder the widespread adoption of this technology. This research contributes to understanding the readiness of Indonesia’s judicial system in integrating AI and emphasizes the necessity of clear regulations and robust oversight mechanisms to ensure transparency and accountability. The findings are expected to serve as a foundation for policymakers in formulating comprehensive regulations to optimize AI implementation in the Indonesian judicial system

The Community Service (PkM) activity titled “Utilization and Management of Web Profile Information System at SDK Santo Yosep 1 Kota Kupang” involved the partnership with SDK Santo Yosep 1 Kota Kupang. The purpose of this community partnership program was to enhance information technology skills and knowledge for educators and educational staff at SDK Santo Yosep 1 located in Kota Raja sub-district. The methods used in this activity included training on managing the system that had already been developed, specifically on data entry, which would later be published as school information for the general public. Additionally, a questionnaire method was employed to assess the system's effectiveness. The results of the training showed that all 16 participants, including teachers and staff, were able to effectively understand how to operate the system and enter data accurately. Furthermore, the system functioned well (valid) according to the partner’s needs, allowing the school's web profile information system to be published for the public, providing essential information about the school to the broader community.

Many MSME participants still do not understand how important it is to preserve organized financial records and bookkeeping. In actuality, business actors can determine the health of their enterprise through bookkeeping. With the help of this Community Service Activity (PKM), participants will get an awareness of the significance of business actors (MSMEs) in financial accounting and recording, as well as the procedures involved in creating financial reports. The majority of MSME participants currently maintain records, however their financial report preparation is still subpar. Training, activity implementation, and assessment are the techniques employed. The degree of comprehension exhibited by business actors both before to and during information presentation and training serves as the basis for measuring this achievement. The service's outcomes demonstrate that.

Community reading parks have a role in increasing reading interest. This study measures the level of effectiveness of reading park governance, with the CIPP ( Context, Input, Process, Product ) model qualitatively. The instruments used include document studies, interviews, questionnaires, observations, and focus group discussions . Data analysis is analytical in nature.  interactive. It can be concluded that the level of effectiveness of the management of reading parks in increasing public interest in reading is classified as "sufficient", with a score of 3.56 . The budget is the main obstacle for reading parks, in addition to policy implementation and human resources. The source of funds for reading parks, it turns out, is 75% from own funds, while the book collection of less than 3,000 books reaches 85%. Therefore, the management of reading parks must be further optimized.

Outbond training ini diikuti oleh 91 peserta yakni karyawan PT Capella Medan.  Kita telah melalui Pandemi yang telah berlangsung hingga 3 tahun, dimana Hubungan antar divisi / unit yang semakin renggang sehingga Komunikasi yang semakin jauh karena dilaksanakannya pertemuan online, Kolaborasi yang tidak maksimal dan tidak menyeluruh akibatnya masih banyak Banyak divisi yang belum bisa proaktif secara optimal dalam bekerja. Dengan demikian kinerja menurun sehingga perlu ada perbaikan dengan melaksanakan  Outbond Training  agar tiap unit /divisi dapat membaur dan melebur Kembali menjadi lebih kompak dan harmonis.  Komunikasi menjadi lebih terjalin Kembali serta mesra dan harmonis sehingga kinerja semakin meningkat.. Mengoptimalkan peran serta kayawan dalam hal bekerja secara proaktif dimana dituntt bisa berubah dalam setiap kondisi, punya integritas dan inisiatif, bersinergi satu dengan yang lain serta memiliki sense of belonging yang tinggi dan akhirnya bisa menyatakannya dalam ACTION.

Pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan unntuk masyarakat ditingkat pemerintah pusat dan daerah dengan baik. Dalam melaksanakan standar pelayanan publik, para aparatur pemerintah diminta agar dapat bekerja dengan professional, efektif, dan efisien. Salah satu pelayanan publik oleh pemerintah ditingkat paling dasar adalah pemerintah kelurahan. Salah satu pelayanan pemerintah di tingkat desa adalah di Desa Gesikan kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. Artikel ini akan membahas mengenai penerapan standar pelayanan publik di Desa Gesikan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
 
 
Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa standar pelayanan publik di Desa Gesikan sudah berjalan baik yang didasarkan pada dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, produk pelayanan, biaya, waktu penyelesaian, Jumlah pelaksana, kompetensi pelaksanaan, sarana dan fasilitas, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, penanganan pengaduan saran dan masukan, pengawas internal, jaminan pelaksana, evalusai kinerja pelaksanaan.

Pandemi covid-19 yang terjadi telah melumpuhkan berbagai sektot. Salah satunya sektor ekonomi. Banyak perusahana yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Masalah penggangguran ini dapat dijumpai pada perkotaan yang banyak terdapat masyarakat migrasi. Masyarakat migrasi yang tidak mampu bersaing akan cenderung bekerja pada sektor informal seperti pengemis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Lokasi peelitian berada di Sentra Kuliner, Manukan. Subjek penelitian adalah pengemis dewasa (sudah menikah dan memiliki anak) yang membawa anggota keluarga pada saat menjalankan tindakan mengemis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi pengemis dengan sentra kuliner dikarenakan terdapat aktivitas sosial ekonomi yang menjadi ciri dalam memilih tempat mengemis. Adapun because of motive (motif sebab) diantaranya aspek pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan keluarga. Selanjutnya in order to motive (motif tujuan) adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa pandemi covid-19.

<p>Pandemi covid-19 yang terjadi telah melumpuhkan berbagai sektot. Salah satunya sektor ekonomi. Banyak perusahana yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Masalah penggangguran ini dapat dijumpai pada perkotaan yang banyak terdapat masyarakat migrasi. Masyarakat migrasi yang tidak mampu bersaing akan cenderung bekerja pada sektor informal seperti pengemis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Lokasi peelitian berada di Sentra Kuliner, Manukan. Subjek penelitian adalah pengemis dewasa (sudah menikah dan memiliki anak) yang membawa anggota keluarga pada saat menjalankan tindakan mengemis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi pengemis dengan sentra kuliner dikarenakan terdapat aktivitas sosial ekonomi yang menjadi ciri dalam memilih tempat mengemis. Adapun <em>because of motive</em> (motif sebab) diantaranya aspek pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan keluarga. Selanjutnya <em>in order to motive</em> (motif tujuan) adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa pandemi covid-19.</p>