The research discusses the unclear meaning of Article 53 paragraph (2) of Law No. 1 of 2023 which states that "If in upholding law and justice as referred to in paragraph (1) there is a conflict between legal certainty and justice, judges must prioritize justice." Justice is used for judges to adjudicate cases and certain conditions are used as a benchmark for judges in making decisions. However, there are several existing definitions of justice, there are still many views. The norm in the article has a vagueness of meaning, making it difficult for judges to equate commensurate thoughts. The implication of vagueness results in disparity in the use of justice to be used by judges, this potential disparity needs to be prevented by mediating the conflict between justice and certainty and providing guidance for judges in using justice in their decisions. This research uses a normative research approach. The results showed that judges have the authority to choose justice that contains legal certainty because a just decision is a manifestation of legal certainty, justice itself is born with the freedom of judges. The formulation of Article 53 paragraph (2) of the Criminal Code needs to be interpreted correctly so that there is no disparity in decisions because justice is what the judge wants based on the law to create justice itself.

 The purpose of the research is to study and analyze the issue of the use of artificial intelligence (AI) by banks that results in losses to customers. To respond to the issue, this paper argues that banks as AI users should be held criminally liable despite the lack of mens rea in banks as corporations which are legal entities. For this reason, this paper uses the identification theory as an analytical tool for bank criminal liability. The issue is compiled on the results of normative legal research with a statute approach and conceptual approach. The results of the study show that based on the identification theory, the bank as an AI user can be held criminally liable with the public prosecutor must identify the person who committed the criminal act (actus reus) is the management as the controlling personnel (directing mind or controlling mind). The location of the AI mens rea is in the approval of the corporate controller to use AI, meaning that the approval is interpreted as the inner attitude of the controller to accept the risks arising from the use of AI. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis isu penggunaan artificial intelligence (AI) oleh bank yang berakibat pada kerugian bagi nasabah. Untuk menanggapi isu tersebut, tulisan ini berpendapat bahwa bank sebagai pengguna AI patut dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak mempunyai mens rea pada bank sebagai korporasi yang merupakan badan hukum. Untuk itu, tulisan ini menggunakan teori identifikasi sebagai pisau analisis terhadap pertanggungjawaban pidana bank. Isu tersebut disusun atas hasil penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan, berdasarkan teori identifikasi, bank sebagai pengguna AI dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan penuntut umum harus mengidentifikasi yang melakuan perbuatan pidana (actus reus) adalah pengurus sebagai personil pengendali (directing mind atau controlling mind). Letak mens rea AI ada pada persetujuan pengendali korporasi menggunakan AI, artinya sikao persetujuan tersebit dimaknai sebagai sikap batin pengali untuk menerima resiko yang timbul akibat penggunaai AI.  

Artikel ini membahas penerapan asas Lex Favor Reo dalam Pasal 3 KUHP Nasional terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya mengkualifikasikan perubahan undang-undang yang menguntungkan pelaku sebagai keadaan baru, sehingga syarat peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar bisa dapat dilakukan. Keberlakuan asas Lex Favor Reo terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri karena hukum pidana seharusnya mampu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan hukum di masyarakat. Hukum harus selalu memberikan yang mengutamakan hak dari pihak yang berperkara baik seorang pelaku kejahatan maupun korban. Hukum pidana harus sesuai dengan eksistensinya yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri sehingga terhadap suatu perubahan undang-undang yang menguntungkan pelaku dapatlah dikategorikan sebagai novum sehingga terwujud novum demi keadilan.

Artikel ini akan membahas tentang putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Magelang di Mungkid dengan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Mkd. Anak mempunyai peran penting dalam perkembangan pembangunan bangsa dan negara sehingga negara bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap anak. Permasalahan pada putusan ini adalah hakim dinilai tidak melaksanakan perlindungan bagi anak sebagaimana tujuan pembatasan ancaman pidana minimum khusus yang telah ditentukan di dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

UU KPK tidak mengatur kewenangan operasi tangkap tangan, sehingga dasar hukum dari operasi tangkap tangan sering menjadi objek Praperadilan. Isu hukum artikel ini adalah dasar hukum operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan bahwa operasi tangkap tangan merupakan bagian dari tindakan penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Operasi tangkap tangan memiliki perbedaan dilihat dari metode pelaksanaan dengan tindakan penangkapan yang dikenal sebagai tertangkap tangan. Jika tertangkap tangan dilakukan dengan spontanitas tanpa adanya rencana, maka operasi tangkap tangan diawali dengan metode penyadapan dan hasil penyadapan tersebut digunakan untuk mengetahui akan terjadinya tindak pidana. Setelah mengetahui akan terjadi tindak pidana maka KPK melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan pada saat tindak pidana itu terjadi.