The increase in air pollution in Jakarta caused by motor vehicle emissions poses a serious threat to health and the environment, prompting the need to evaluate the emission test policy as a control measure. This study aims to evaluate the effectiveness of the motor vehicle emission test policy in improving public compliance, using the perspective of utilitarianism theory. The urgency of the research lies in the low level of public awareness and participation in emission testing, even though regulations have been implemented. The results show that the emission test policy has not been fully effective, characterized by low public participation. The main inhibiting factors include a lack of socialization, limited emission test infrastructure, and weak law enforcement. Although sanction-based policies such as electronic ticketing (E-Tilang) and progressive parking tariffs have shown temporary positive impacts, their sustainability requires persuasive and incentive approaches. The novelty in this research lies in the evaluative approach based on utilitarianism theory that emphasizes the balance between collective benefits and individual compliance in the context of environmental policy. This research suggests strengthening technology, stricter law enforcement, and integration of utilitarian values in this policy. With a more comprehensive approach, it is expected that the emission testing policy can improve air quality, reduce health risks, and provide welfare for the people of Jakarta.
Peningkatan polusi udara di Jakarta yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan lingkungan, sehingga mendorong perlunya evaluasi kebijakan uji emisi sebagai upaya pengendalian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan uji emisi kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat, dengan menggunakan perspektif teori utilitarianisme. Urgensi penelitian terletak pada rendahnya kesadaran dan partisipasi publik terhadap uji emisi, meskipun regulasi telah diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan uji emisi belum sepenuhnya efektif, ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor penghambat utama meliputi kurangnya sosialisasi, terbatasnya infrastruktur uji emisi, dan lemahnya penegakan hukum. Meskipun kebijakan berbasis sanksi seperti tilang elektronik (E-Tilang) dan tarif parkir progresif telah menunjukkan dampak positif sementara, keberlanjutannya memerlukan pendekatan persuasif dan insentif. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif berbasis teori utilitarianisme yang menekankan keseimbangan antara manfaat kolektif dan kepatuhan individu dalam konteks kebijakan lingkungan. Penelitian ini menyarankan penguatan teknologi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta integrasi nilai-nilai utilitarianisme dalam kebijakan ini. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan kebijakan uji emisi dapat meningkatkan kualitas udara, mengurangi risiko kesehatan, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jakarta.