Salah satu sektor utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan adalah konstruksi perumahan. Namun banyak permasalahan yang ada di perumahan diantaranya dari faktor lingkungan, sosial, ekonomi dan tahap pembangunan. Hal ini dapat menyulitkan pengembang dalam mengimplementasikan proyek perumahan berkelanjutan yang memenuhi standar yang ditetapkan. Perlu adanya suatu standar bagi pengembang dalam membangun perumahan baru, dan standar tersebut diterapkan ketika pengembang akan mulai melaksanakan pembangunan perumahan. Banyak indikator dan kerangka kerja penilaian keberlanjutan telah dirumuskan untuk menyediakan proses pengambilan keputusan terkait keberlanjutan, namun hanya terbatas pada lingkungan, sosial dan ekonomi saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator-indikator dari pembangunan perumahan berkelanjutan yang kemudian akan diberi urutan ranking sebagai standar pada tahap pembangunan perumahan. Metode pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode AHP (Analysis Hierarchy Process). Hasil dari penelitian ada 12 indikator yang berpengaruh terhadap pembangunan perumahan berkelanjutan dengan peringkat paling tinggi adalah ketersediaan sumber daya air, lokasi, pengelolaan sampah, jarak, aksesbilitas, sistem energi terbarukan, keamanan, material, RTH, harga rumah dan status kepemilikan.

Evaluasi biaya struktur penting dilakukan dalam rangka memungkinkan perencanaan struktur yang optimal. Evaluasi biaya direncanakan berdasarkan Analisis Perhitungan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Kota Semarang Semester I 2015 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang No 44 Tahun 2015. Penulisan ini bertujuan untuk melakukan studi perbandingan biaya konstruksi pada gedung beton bertulang yang direncanakan berdasarkan Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa (SRPMB) dan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM), sesuai SNI 1726-2012. Evaluasi biaya menunjukkan bahwa perbedaan biaya antara model struktur yang direncanakan berdasarkan SRPMB dan SRPMM kurang dari 1%.

<p align="justify"><em>Mosques are one the public facilities that have a role as houses of worship for muslims. In addition, the mosque also functions as a center for community activities such as a place for celebrating big days, discussions, studies, seminars, lectures, and training as a center for religious learning for the community. To increase the role and function of the mosque as well as an effort to increase the capacity or capacity of worshippers, the mosque prosperity council (DKM) plans to renovate the construction of mosque. The existing condition of the mosque currently has supporting facilities, but it is considered inadequate with a limited capacity of worshippers. In addition, physically the existing mosque building is quite simple, so carrying out renovations requires careful planning. The purpose of this community service (PkM) of Faculty of Engineering of Universitas Semarang</em> <em>is to assist DKM in making a renovation plan design for the construction of the As-Syuhada Mosque. The output of this mentoring activity is in the form of submitting design drawings of the 2 floors mosque building including detailed structural drawings, as well as 3D drawings and calculation of the cost budget plan (RAB). The drawings and RAB of the renovation work for the construction of the As-Shahada Mosque that had been approved were then used as guidelines for carrying out work in the field.</em></p>

<p>Dalam rangka mewujudkan bangunan gedung yang tertib secara administrasi atau teknis, maka setiap daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan Sertifkat Laik Fungsi (SLF). Meskipun merupakan kebijakan baru namun wajib untuk dilaksanakan mengingat fungsi dari bangunan gedung adalah menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi penghuninya sesuai dengan UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan UU tersebut dipertegas lagi dalam PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan UU diatas, namun sifatnya masih dalam standart peraturan gedung secara umum belum spesifik mengarah pada Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung. Kemudian pada tahun 2007 munculah peraturan yang dibuat oleh Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, secara spesifik. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan yang lebih baru ialah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 27 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung. Yang disambut dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No.5 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Walikota No.38 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penerbitan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang mendasari bahwa penerapan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung harus dilaksanakan di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keandalan suatu bangunan gedung sebagai bukti keandalan bangunan gedung maka akan diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh pemerintah kota /kabupaten.</p>