This research aims to analyze the characteristics, legal protection, application of principles between copyright and trademarks, and the potential disputes that arise. The urgency of this research lies in the need for harmonization between the declarative principle in copyright and the first-to-file principle in trademarks to address the potential legal conflicts that often arise due to the overlapping protection of these two intellectual property rights. This research method uses a normative juridical type of research with secondary data as the main data. The research results indicate that differences in protection principles can trigger legal disputes, especially when elements of copyrighted works are used as trademarks without permission. The novelty of this research is the recommendation for the implementation of cross-database mechanisms and policies for the cancellation of trademark registrations that violate copyright to prevent conflicts. The novelty of this research is to examine the legal relationship between copyright and trademark more holistically, providing an approach based on the Economic Analysis of Law (EAL) to assess the effectiveness of legal protection. The recommendation of this research is that cross-database mechanisms and policies for the cancellation of trademark registrations that violate copyright should be implemented to prevent disputes. In conclusion, the harmonization of the declarative principle and the first-to-file principle can be achieved through enhanced synergy among relevant institutions, education for creators and entrepreneurs, and strengthened regulations to ensure fairness, legal certainty, and balanced protection of economic rights.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis karakterisitik, perlindungan hukum, penerapan prinsip antara hak cipta dan merek serta potensi sengketa yang terjadi. Urgensi penelitian terletak pada perlunya harmonisasi antara prinsip deklaratif dalam hak cipta dan asas first to file dalam hak merek untuk mengatasi potensi konflik hukum yang sering terjadi akibat tumpang tindih perlindungan kedua hak kekayaan intelektual ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatf dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan prinsip perlindungan dapat memicu sengketa hukum, terutama ketika elemen karya cipta digunakan sebagai merek tanpa izin. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji hubungan hukum antara hak cipta dan hak merek secara lebih holistik, memberikan pendekatan berbasis Economic Analysis of Law (EAL) untuk menilai efektivitas perlindungan hukum. Rekomendasi penelitian ini bahwa implementasi mekanisme lintas basis data dan kebijakan pembatalan pendaftaran merek yang melanggar hak cipta untuk mencegah sengketa. Kesimpulannya, harmonisasi prinsip deklaratif dan asas first to file dapat dicapai melalui peningkatan sinergi antara lembaga terkait, edukasi kepada para pencipta dan pelaku usaha, serta penguatan regulasi untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak ekonomi yang seimbang.

This research aims to analyze the distribution of joint property in decision number No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, marking the first case of its kind in Indonesia involving royalties as an asset for joint property division. Divorce leads to the division of joint property. This study will center on discussing joint property derived from copyright, where the royalties from creative works owned by the creator are considered joint property and are requested by the spouse for division. The primary aim of this research is to explain that intangible movable property, in the form of copyright royalties, can be divided if it becomes joint property. This study uses A normative legal approach with a descriptive-analytical specification. It provides an analysis of the decision that serves as the basis for both parties in dividing copyright royalties as joint property under any applicable marriage law, whether it is customary law, Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Civil Code, or the Compilation of Islamic Law. All legal frameworks will yield the same result, which is that each party receives half of the joint property, showing consistency across all regulations concerning joint property. The results of this study show that, in the event of divorce, copyright royalties can be divided as joint property. However, this is not an absolute requirement of such a division, as seen in Decision No. 1622/Pdt.G/2023/PA. Intellectual Property Rights (IPR) acquired during marriage, obtained and created or registered by one spouse during marriage are regarded as joint property. This is because even though the spouse may not be the holder of the rights, they have played a role in the creation of the IPR and are entitled to a share of this property in the event of divorce.
Copyright; Joint Property; Royalties



Tujuan penelitian ini mengupas pembagian pada sengketa perceraian kekayaan bersama pada putusan dengan nomor 1622/Pdt.G/2023PA.JB merupakan kasus pertama di Indonesia dengan royalti sebagai objek pembagian harta kekayaan bersama. Putusnya perkawinan berakibat pembagian harta gono-gini. Hal yang dibahas pada penelitian kali ini hendak diperkecil ruang lingkupnya mengenai kekayaan bersama yang diperolah dari hak cipta yang dimana royalti hasil dari karya cipta milik pencipta yang menjadi kekayaan bersama diinginkan oleh pasangan kawinnya untuk dilakukan pembagian. Urgensi penelitian ini yakni menjelaskan bahwa benda bergerak tidak berwujud berupa royalti hasil karya cipta dapat dilakukan pembagian apabila menjadi sebuah kekayaan bersama. Metode yang diterapkan yakni yuridis normatif serta deskriptif analitis sebagai spesifikasi penelitian. Penelitian ini menjelaskan mengenai analisis putusan yang menjadi landasan bagi pihak terkait dalam melakukan pembagian royalti hak cipta sebagai kekayaan bersama menggunakan hukum perkawinan apapun, baik berupa Hukum Adat, Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata, dan KHI akan mendapatkan hasil yang sama yakni masing-masing memperoleh separuh dari kekayaan bersama, terdapat konsistensi dalam seluruh pengaturan mengenai kekayaan bersama. Hasil riset ini memperlihatkan bahwa pembagian royalti hasil karya cipta sebagai kekayaan bersama akibat adanya perceraian secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan pembagian royalti dapat terjadi seperti dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB Hak Kekayaan Intelektual yang didaftarkan serta didapat dari salah seorang sepanjang perkawinan menjadi kekayaan bersama, karena suami atau istri meskipun bukan pemegang hak akan tetapi turut bersumbangsih terwujudnya HKI tersebut, dan berhak mendapatkan harta tersebut apabila menemui perceraian.
Hak Cipta; Kekayaan bersama; Royalti.

Di tengah pentingnya kerja sama global untuk mengembangkan obat untuk mengatasi virus corona atau  Covid-19, produsen vaksin di dalam negeri masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan. Salah satu tantangan utama adalah hak paten. Ancaman paten terhadap kesehatan publik, terutama di negara-negara terbelakang, bukanlah isu baru. Hal ini selalu menjadi topik hangat yang diperdebatkan di tingkat internasional. Perlindungan paten obat yang telah disepakati secara bulat oleh negara-negara WTO untuk dimasukkan ke dalam agenda WTO, merupakan sebuah topik yang masih menyisakan kontroversi di negara-negara berkembang dan terbelakang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan paten obat berdasarkan ketentuan perjanjian TRIPS dan mekanisme pengajuan hak paten obat virus corona saat kondisi darurat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat empat pasal pelindung TRIPS yang dapat digunakan untuk mengatasi dampak negatif perlindungan paten obat, yaitu impor paralel, bolar provision, lisensi wajib dan penggunaan paten oleh pemerintah. Untuk di Indonesia, pelaksanaan paten oleh pemerintah telah diatur UU Paten No 13 Tahun 2016. Pemerintah dapat melaksanakan paten tanpa izin dari pemegang paten dalam situasi yang mendesak.