The purpose of this study is to find out cases of violations of genocide crimes against humanity committed by China against ethnic Uighurs and how the law enforcement of the 1998 Rome Statute against China as a non-state party. Human rights are inherently inseparable from the history of human life. Crimes against humanity committed by the state occurred in the Xinjiang region due to China's strike hard campaign policy against the ethnic Uighur community. However, China is not a ratifying country of the 1998 Rome Statute, which causes the International Criminal Court (ICC) to be unable to assert its jurisdiction. This research uses a normative juridical approach with an element of novelty in the form of an analysis of the application of the jurisdiction of the ICC to non-state parties. The result of the research is that there are other rules in the 1998 Rome Statute that allow the ICC  to have jurisdiction over non-state parties. The real challenge lies in law enforcement because China is a member of the UNSC which has the power to use the veto right which can cancel decisions, provisions, draft regulations and laws or resolutions. It is necessary to review the rules because it does not rule out the possibility that UNSC countries can commit similar crimes in the future. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kasus pelanggaran kejahatan kemanusiaan genosida yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap etnis Uighur dan bagaimana penegakan hukum dari Statuta Roma 1998 terhadap Tiongkok sebagai negara non-state parties. Hak asasi manusia memiliki sifat inherent tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan manusia. Peristiwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara terjadi di wilayah Xinjiang dari adanya kebijakan strike hard campaign yang dilakukan Tiongkok terhadap masyarakat etnis Uighur. Namun Tiongkok tidak termasuk negara peratifikasi Statuta Roma 1998 yang menyebabkan International Criminal Court (ICC) tidak dapat menyatakan yuridiksi nya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan unsur kebaharuan berupa analisa dari penerapan yuridiksi International criminal court (ICC) terhadap non-statets parties. Hasil dari penelitian terdapat aturan lain didalam Statuta Roma 1998 yang memungkinkan ICC memiliki yuridiksi terhadap non-state parties. Tantangan sesungguhnya terletak didalam penegakan hukum dikarenakan Tiongkok merupakan anggota DK-PBB yang memiliki power dalam penggunaan hak veto yang dapat membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Perlu adanya peninjauan kembali aturan tersebut karena tidak menutup kemungkinan negara DK-PBB dapat melakukan kejahatan serupa dikemudian hari.Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Statuta Roma 1998; Tiongkok Abstract  Keywords: 

This study aims to find out the "gap" and "solution" regarding Indonesian territorial law using a case study of the Sipadan-Ligitan dispute between Indonesia and Malaysia. This later became a lesson for Indonesia to revise the country's territorial law, which is the aim of this research. Using qualitative analysis research methods with literature studies, it was found that until the last law regarding territoriality, namely Law Number 43 of 2008, there was no map image of Indonesia's territory which could be strong evidence of how Indonesia's territory should be, coupled with evidence in In the field there is no strong evidence that Indonesia has managed the two islands in historical records. Thus, the urgency to revise Indonesia's territorial law is needed to prevent similar incidents such as the Sipadan-Ligitan dispute from happening again in the future. Due to the existence of strong legal facts coupled with a strong legal basis regarding territoriality it will be very helpful in resolving territorial disputes such as Sipadan-Ligitan, so that events do not repeat where they lost the argument that led to the International Court of Justice then winning Malaysia based on the principle of effectiveness through evidence of activity administered by Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “celah” dan “solusi” mengenai hukum kewilayahan Indonesia menggunakan studi kasus sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hal ini kemudian menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk melakukan revisi undang-undang wilayah negara, yang menjadi tujuan penelitian ini. Menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dengan studi literatur, ditemukan bahwa hingga di dalam undang-undang terakhir mengenai kewilayahan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, tidak tercantum gambar peta wilayah Indonesia yang dapat menjadi bukti kuat bagaimana wilayah Indonesia yang seharusnya, ditambah dengan bukti di lapangan tidak terdapat suatu bukti yang kuat bahwa Indonesia telah mengelola kedua pulau tersebut dalam catatan historis. Urgensi untuk merevisi undang-undang wilayah negara Indonesia diperlukan untuk mencegah kejadian serupa seperti sengketa Sipadan-Ligitan terjadi lagi di masa depan. Adanya fakta hukum yang kuat ditambah dengan dasar hukum yang kuat mengenai kewilayahan akan sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa wilayah seperti Sipadan-Ligitan, hingga jangan sampai terulang peristiwa dimana kalah dalam argumentasi yang menyebabkan International Court of Justice kemudian memenangkan Malaysia berdasarkan prinsip efektivitas melalui bukti kegiatan administratif yang dilakukan Malaysia.