Indonesia is one of the world's largest suppliers of nickel materials. Indonesia's nickel production can reach 190 thousand tons per year. Along with the development of domestic mining activities, problems arise that occur in mining activities, especially nickel. So the government issued a policy, namely limiting the export of raw nickel ore abroad to increase domestic downstream. However, nickel export activities which are part of international trade activities have led to a lawsuit filed by the European Union to the Government of Indonesia because it is considered to violate Article XI of GATT. The method used in this study is the normative juridical method. The existence of a ban on nickel exports on the grounds of domestic downstream is considered to violate the rules and the European Union in its lawsuit is considered by the World Trade Organization (WTO) Panel to be declared victorious and Indonesia must comply with the ruling by removing the ban on nickel ore exports and making changes to existing regulations and laws. The Indonesian government in its policy to deal with a lawsuit by the European Union to the WTO will depend on the specific situation that led to the lawsuit by taking steps in accordance with applicable rules. The nickel downstream policy imposed by the Government of Indonesia is inseparable from the positive and negative impacts of the policy, it is solely for the welfare of its people.AbstrakNegara Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar bahan nikel dunia. Produksi Nikel Indonesia dapat mencapai 190 ribu ton per tahun. Seiring berkembangnya aktivitas pertambangan dalam negeri, timbul adanya permasalahan yang terjadi pada aktivitas pertambangan terutama nikel. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembatasan ekspor bijih nikel mentah ke luar negeri guna meningkatkan hilirisasi dalam negeri. Namun, kegiatan ekspor nikel yang merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional ini menimbulkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada Pemerintah Indonesia karena dianggap melanggar Pasal XI GATT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adanya larangan ekspor nikel dengan alasan hilirisasi dalam negeri dianggap melanggar aturan dan Uni Eropa pada gugatannya dianggap oleh Panel World Trade Organization (WTO) dinyatakan menang dan Indonesia harus patuh pada putusan tersebut dengan langkah menghapus larangan ekspor bijih nikel dan dilakukan perubahan pada peraturan dan undang-undang yang telah ada. Pemerintah Indonesia dalam kebijakannya yang dilakukan untuk menghadapi adanya gugatan oleh Uni Eropa kepada WTO akan bergantung pada situasi spesifik yang menyebabkan adanya gugatan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan hilirisasi nikel yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan tersebut hal itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakatnya.

<p><em>Hukum tidak lagi dilihat sebagi refleksi kekuasaan semata tetapi juga memancarkan perlindungan terhadap warga negara. Produk peraturan inilah yang akan menjamin perlindungan warga negara. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan selulas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan social dan dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut data SIMPONI-PPA pada bulan Juli 2023 terjadi 14.989 dengan kasus anak sebesar 57,4 % dan didominasi oleh anak usia 13-17 tahun. Menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2023 terjadi 1.145 kasus kekerasan tertinggi di Kota Semarang dan dengan korban diusia anak 13-17 tahun sebanyak 375 kasus. Data DP3A Kota Semarang hingga Agustus 2023 ada 134 kasus kekerasan tertinggi di Kecamatan Semarang Timur dengan usia anak 6-12 tahun mencapai 30 kasus dan usia 13-18 tahun mencapai 27 kasus. Bertolak dari pemikiran dan data di atas maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat memingkatkan pemahaman petugas PKH Kota Semarang tentang “Penyelenggaraan Perlindungan </em><em>Anak” dengan </em><em>metode pre test, ceramah, diskusi, tanya jawab dan post test.</em><em> Dalam kegiatan ini, petugas PKH Kota Semarang memperoleh informasi dan pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa bertambahnya wawasan penyelenggaraan perlindungan anak, hal ini  ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 18 peserta sebesar 41,79 %.</em></p>

Perdagangan Internasional juga dapat terjadi karena perbedaan preferensi negara negara terhadap barang dan jasa tertentu. Dalam hal ini tak luput dalam ranah perdangangan Narkoba yang masuk ke Indonesia yang saat ini menjadi permasalahan nasional. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya jenis adalah yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis. Pendekatan konseptual karena untuk menganalisis masalah dalam berkembang pesatnya perdangangan internasional; pendekatan analisis dilakukan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional yaitu mengenai penangangan perdangangan gelap narkotika internasional. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan analisa data secara kualitatif yang dinyatakan dengan kata kata atau simbol. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hal perspektif Hukum Internasional dan Nasional yaitu pihak Indonesia dalam hal ini (BNN) menjalin kerja sama dengan lembaga internasional yang bernama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kedua belah pihak dan tentunya membantu memaksimalkan kinerja serta penanganan BNN dalam memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkotika di Indonesia.Dalam penelitian ini berusaha mengkaji mengenai bagaimana cara Penanganan Perdangangan Gelap Narkotika Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional sehingga meminimalisir terjadinya peredaran gelap Narkotika Internasional yang masuk di Indonesia.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata tetapi juga memancarkan perlindungan terhadap warga negara. Produk peraturan inilah yang akan menjamin perlindungan warga negara. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan selulas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohanai, jasmani maupun social. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan social dan dalam berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA) untuk wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 957 kasus perlindungan anak terjadi dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Dari 8 klaster perlindungan anak, 4 rangking tertinggi dari terdiri dari 135 kasus anak berhadapan dengan hukum, 81 kasus keluaraga dan pengasuhan alternative, 5 kasus kesehatan dan napza dan 49 kasus pendidikan. Menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2020 terjadi kasus anak sebanyak 76<strong> </strong>kasus. Sedangkan menurut data DP3A Kota Semarang pada tahun 2019 kasus anak mencapai 5 kasus. Bertolak dari pemikiran dan data di atas maka kami selaku Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu melakukan tindakan nyata melalui kegiatan penyuluhan hukum tentang penyelenggaraan perlindungan anak di wilayah Semarang yaitu Man 1 Kota Semarang. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, MAN 1 Kota Semarang belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan Siswa MAN 1 Kota Semarang bertambah wawasan mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 35 peserta sebesar 70,59%

<p>Jual beli merupakan sarana   bagi setiap orang untuk melakukan transaksi dimana salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain menyerahkan uang, dengan kondisi   sekarang ini dan dengan berkembangnya teknologi media informasi dan komuniaksi, jual beli tidak mustahil dilakukan secara maya maksudnya disini adalah bahwa seseorang untuk melakukan jual beli atau kontrak tidak perlu lagi bertatap muka atau bertemu di suatu tempat agar dapat melakukan kontrak, tetapi dengan adanya sarana media internet, siapapun dimanapun dapat melakukan hal tersebut. Teknologi informasi di masa mendatang diyakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis maupun pemerintahan yang selama ini dan dimasa lalu lebih dijalankan di dunia nyata. Cara baru ini dipilih karena diyakini teknologi informasi yang berkarakteristik lintas batas ditingkat nasional maupun global akan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis pemerintah. Selama ini banyak peserta didik yang belum mengetahui perjanjian jual beli melalui <em>website</em>, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan mengenai perjanjian jual beli melalui <em>website</em> (<em>online</em>). Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang tentang Perjanjian Jual Beli Melalui <em>Website</em> (<em>Online</em>) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode pre test, ceramah, diskusi, tanya jawab dan post test. Dalam kegiatan ini, siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang memperoleh informasi dan pemahaman mengenai perjanjian jual beli melalui <em>website</em> (<em>online</em>). Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang bertambah wawasan mengenai perjanjian jual beli melalui <em>website</em> (<em>online</em>), hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 65 peserta sebesar 82,77%.</p>

<p><em>Kekerasan sering terjadi terhadap anak yang berakibat dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Anak kerap kali mendapat tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial yang kerap kali tidak disadari sebagai bagian dari ekploitasi. Kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, social dan perlindungan dari kemungkinan adanya bahaya</em><em>. Berdasarkan data dari KPA untuk wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 957 kasus perlindungan anak terjadi dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Dari 8 klaster perlindungan anak, 4 rangking tertinggi dari terdiri dari 135 kasus anak berhadapan dengan hukum, 81 kasus keluarga dan pengasuhan alternative, 5 kasus kesehatan dan napza dan 49 kasus pendidikan. Menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2020 terjadi kasus anak sebanyak 76 kasus. Sedangkan menurut data DP3A Kota Semarang pada tahun 2019 kasus anak mencapai 5 kasus. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang </em><em>Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA)</em><em> </em><em> </em><em>ini dilakukan dengan metode </em><em>pre test, </em><em>ceramah, diskusi</em><em>, </em><em>tanya jawab</em><em> dan post test</em><em>.</em><em> </em><em>Dalam kegiatan ini, siswa SMK 3 memperoleh informasi dan pemahaman   mengenai KEPPSA. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, siswa SMK 3 belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan siswa SMK 3 bertambah wawasan mengenai KEPPSA, hal ini   ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 26 peserta sebesar 53.85 %.</em><em></em></p>

<p><em>The law is basically a reflection of human rights that is no longer seen as a mere defense but also a protection of citizens. This regulatory product will protect citizens. In fact, children cannot protect themselves from various words of loss, mental and social and in various lives. Based on KPA data for regions in Central Java Province as many as 957 cases of child protection occurred in the period 2011-2016. Of the 8 child protection clusters, the 4 highest rankings consist of 135 cases of advanced children with the law, 81 cases of family and alternative education, 5 cases of health and napza and 49 cases of education. According to dp3akb data of Central Java Province in August 2020 there were 76 cases of children. Meanwhile, data on DP3A in Semarang in 2019 reached 5 cases. Based on the above thoughts and data, we as a Community Development Team feel that there needs to be real action through legal counseling activities on child protection in the Semarang area, namely SMK 3 Semarang City. Berbed this can be formulated problems in this community loving activity is to raise students smk 3 Semarang about "Child Protection City". This Community Detractor activity is conducted by pre-test method, lectures, discussions, Q&amp;amp;A and post test. In this activity, smk 3 students obtain information and information about child protection. The results of this activity have, before the activity, smk 3 students have not understood and understood, and after counseling smk 3 students increased insights on child protection services, it is terbib he well understood from the general 40 participants by 53.07%.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><strong><em>Organizing, Protection, Children</em></strong><strong><em>.</em></strong><strong><em></em></strong></p>

<p><em>The embodiment of the mandate for the protection of human rights (human rights) as the constitutional rights of citizens that strengthen human rights has also been carried out through a number of Laws, including the ratification of a number of international human rights instruments so as to become national law. Cases against women are one form of human rights violations experienced by men. The vast majority of cases of violence experienced are sexual violence that occurs as a result of social construction placing certain gender relationship positions more dominant in society against others resulting in actions that result in physical, mental, and sexual harm, including threats, coercion, and deprivation of liberty. Women in subordinate relationship positions versus dominant males are often stereotyped, as well as acts of violence with a form of control even with the intent of protection, which eliminates physical and mental integrity resulting in loss of persaman, connoisseur and basic freedom as a human being. The core legal protection against women victims of sexual violence in DUHAM respects everyone's humanity because she was born a human being. Courtship violence is part of violence against women. Cases of domestic violence not only afflict adult women but can unwittingly also afflict teenagers who are in courtship, so based on this can be formulated the problem in this Community Service activity is the lack of understanding ma Al-Adzkar Mranggen, Demak on "Legal Protection for YoungWomen". This   Community Service activity is conducted by method of   lectures,   discussions and q&amp;A. In this Community Service activity, MA Al Adzkar students gained information and understanding about the legal   protection of   young   women. The results of this activity showed that,   siswi prior to the implementation of the activity, MA Al   Adzkar students did not understand and understand, and after the counseling of MA Al   Adzkar students increased the insight into the legal needs for young   women,this was shown by an increase in the average generalunderstanding of 15   participants by 77.33%.   </em></p>