Juvenile criminal justice in Indonesia is an important aspect of the justice system that focuses on protecting the rights of children in conflict with the law. One of the efforts regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) is diversity, which aims to prevent children from the judicial process that can harm their future. This study aims to analyze the protection of children's rights in the criminal justice process, as well as the implementation of diversity in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The method used in this study is a qualitative approach with descriptive analysis, through literature studies and interviews with various related parties, such as judges, prosecutors, and community counselors. The results of the study indicate that although there are efforts to protect children's rights in criminal justice, the implementation of diversity still faces a number of challenges, including a lack of understanding among law enforcement officers, limited facilities, and a mismatch between policies and practices in the field. This study suggests the need to increase the capacity of law enforcement officers and other stakeholders in understanding and implementing diversity efforts optimally, as well as the need for policy evaluation to improve the effectiveness of child protection in criminal justice.

By measuring the village development index, this study aims to determine how accounting and information systems affect village development. The village development index comprises of three measurements, specifically the social, financial  and environmental resilience index. Utilizing quantitative strategies and cross-sectional data from 1,842 towns in Central Sulawesi territory in 2021. The study's conclusions demonstrate that while the information system significantly influences village development, the accounting system has no impact on village development. These findings show that the use of information and communication innovation has an impact on village improvement. This disclosure found that cell phones have an impact on village development including social, financial and environmental and internet signals have an influence on village development including economic and social but not the environment.  

Kegiatan PKM ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis pada calon guru pamong sekolah mitra berkenaan dengan pelaksanaan PPL berbasis lesson study. Metode penyampaian bimbingan berupa ceramah dan praktik secara langsung dengan menampilkan pemateri yang sudah berpengalaman dan berkompeten dalam hal ini. Selama bimbingan, calon guru pamong diberikan bekal pemahaman yang mendalam tentang konsep PPL berbasis lesson study. Kegiatan PKM dilaksanakan di Kampus 2 FKIP yang beralamat di Jalan Karya Bakti Pontianak. Peserta bimbingan  berjumlah 20 orang.  Kegiatan PKM dengan fokus bimbingan teknis pelaksanaan PPL berbasis lesson study memberikan hal positif terhadap pemahaman calon guru pamong sekolah mitra berkenaan dengan konsep pelaksanaan PPL berbasis lesson study dengan harapan dapat dapat diterapkan peserta bimbingan saat membimbing mahasiswa melaksanakan PPL di sekolah masing-masing.

Tujuan dari Studi Potensi Ekonomi Kreatif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pemalang adalah mengidentifikasikan potensi 15 subsektor industri kreatif dan berbagai faktor yang menjadi komponen dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Pemalang. Kolabrori dari pemerintah, cendekiawan, dan bisnis memiliki peranan yang besar dan prasyarat mendasar untuk merealisasikan ekonomi kreatif. Selain itu berperan sebagai penggerak faktor pencapaian sasaran ekonomi kreatif dalam 15 subsektor industri kreatif. Jumlah pelaku industri kreatif di Kabupaten Pemalang sebesar 6.764 usaha, maka besarnya sampel minimal adalah sebesar 98,54 rumah tangga. Dengan mempertimbangkan menurunkan toleransi kesalahan pengambilan sampel maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 150 pelaku usaha industri kreatif. Potensi industri kreatif di Kabupaten Pemalang cukup besar, tercatat lebih dari 6.479 pelaku usaha atau UMKM yang bergerak di industri ini. Dari 15 subsektor industri kreatif, 12 subsektor diantaranya telah telah teridentifikasi keberadaannya dan berkembang cukup baik di Kabupaten Pemalang. Sedangkan 3 subsektor diantaranya yaitu periklanan, percetakan dan penerbitan dan pasar barang seni masih belum digeluti oleh masyarakat. Kinerja rantai nilai industri kreatif menunjukan bahwa terdapat 7 subsektor industri kreatif di Kabupaten Pemalang yang dikategorikan cukup berkembang dalam proses penciptaan nilai produk/jasa yang dihasilkan. Sementara 5 subsektor industri kreatif lainya dikategorikan kurang berkembang dalam proses penciptaan nilainya.
 

This study examines the implementation of imposing sanctions on companies that do not employ workers with disabilities and the factors that influence its implementation, especially in the city of Semarang. Persons with disabilities have the same rights and opportunities as other Indonesian citizens to get a job. Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 stipulates that private companies are required to employ workers with disabilities, if they do not do so they can be subject to sanctions. The approach method used is approachempirical juridical. Research specifications areanalytical descriptive. The data collection method was carried out by interviewing and literature study. The analytical method used is analytical methodqualitative. Drawing conclusions using the deductive method. The results of the study show that until now no company has been sanctioned for not employing workers with disabilities. There are 2 categories of factors that influence the non-juridical factors, namely juridical factors and non-juridical factors. The juridical factor is the weak regulation of sanctions at the central and regional levels. The non-juridical factors include labor inspection that has not been maximized, data reporting on workers with disabilities has not been integrated, and the Committee for the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities has not been formed. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya khususnya di Kota Semarang. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagaimana warga negara Indonesia lainnya untuk mendapatkan pekerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menentukan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, apabila tidak dilakukan maka dapat dikenai sanksi.  Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penarikan simpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada perusahaan yang diberikan sanksi karena tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Terdapat 2 kategori faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya sanksi tersebut, yaitu faktor yuridis dan faktor nonyuridis. Faktor yuridis adalah lemahnya pengaturan sanksi di tingkat pusat maupun daerah. Adapun faktor nonyuridis meliputi pengawasan ketenagakerjaan yang belum maksimal, pelaporan data tenaga kerja penyandang disabilitas belum terintegrasi, dan belum terbentuknya Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.   

Persoalan tata kelola hutan merupakan salah satu permasalahan yang kerap membawa serta masyarakat kedalam konflik tenurial. Dalam mengatasi persoalan tenurial yang begitu besar di Indonesia, skema kemitraan koservasi coba untuk disusun oleh Kementrian KLHK. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan satu evaluasi kritis terkait implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Papua dan bagaimana seharusnya kebijakan ini dijalankan. Data dikumpulkan dengan mengunakan studi dokumen atau literature riview. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan sebuah sarana evaluatif dalam mempercepat proses penyelesaian konflik tenurial dengan mengedepankan konsep kemitraan konservasi. Selanjutnya, diharapkan juga agar Papua menjadi satu basis implementasi kemitraan konservasi utamanya dalam menjaga masa depan hutan Papua. penguatan yang diharapkan adalah dengan menguatkan peran lembaga adat dan menjadikan konsep kemitraan konsevasi dengan menjadikan hutan sebagai salah satu tujuan wisata.