Persoalan tata kelola hutan merupakan salah satu permasalahan yang kerap membawa serta masyarakat kedalam konflik tenurial. Dalam mengatasi persoalan tenurial yang begitu besar di Indonesia, skema kemitraan koservasi coba untuk disusun oleh Kementrian KLHK. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan satu evaluasi kritis terkait implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Papua dan bagaimana seharusnya kebijakan ini dijalankan. Data dikumpulkan dengan mengunakan studi dokumen atau literature riview. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan sebuah sarana evaluatif dalam mempercepat proses penyelesaian konflik tenurial dengan mengedepankan konsep kemitraan konservasi. Selanjutnya, diharapkan juga agar Papua menjadi satu basis implementasi kemitraan konservasi utamanya dalam menjaga masa depan hutan Papua. penguatan yang diharapkan adalah dengan menguatkan peran lembaga adat dan menjadikan konsep kemitraan konsevasi dengan menjadikan hutan sebagai salah satu tujuan wisata.
