Penelitian ini membahas implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Provinsi Kalimantan Timur dalam konteks era globalisasi yang menuntut perusahaan untuk berkontribusi tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pembangunan sosial dan lingkungan. CSR diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan interaksi dengan pemangku kepentingan.
Di Indonesia, penerapan CSR berkembang pesat didorong oleh peraturan pemerintah, tekanan masyarakat, dan kesadaran perusahaan akan manfaat CSR bagi reputasi dan daya saing. Kalimantan Timur, dengan potensi sumber daya alamnya, menarik banyak perusahaan yang aktivitasnya berdampak pada sosial dan lingkungan, sehingga penerapan CSR menjadi penting. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021, tujuan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kalimantan Timur adalah untuk mensinergikan program prioritas dengan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong peran serta perusahaan, dan menyediakan rumah layak huni serta kawasan permukiman yang lebih baik.
Penelitian ini menyoroti pentingnya Program Rumah Layak Huni sebagai bagian dari TJSL, didukung oleh kebijakan dan badan pengelola yang dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ini.

Konsep pembangunan infrastruktur melibatkan pembuatan, perbaikan, dan pengembangan fasilitas fisik untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan masyarakat. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan revitalisasi infrastruktur Citra Niaga Kota Samarinda terhadap pertumbuhan ekonomi sektor UMKM dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menggunakan teori Marxisme, penelitian ini menemukan bahwa revitalisasi memiliki dampak positif dan negatif bagi UMKM. Sisi positifnya, revitalisasi meningkatkan estetika dan daya tarik Citra Niaga, menarik pengunjung, dan membuka peluang usaha baru.
Namun, sisi negatifnya, revitalisasi menyebabkan gentrifikasi, menekan UMKM kecil dan menengah, serta meningkatkan sewa dan biaya operasional. Kesimpulannya, kebijakan revitalisasi belum sepenuhnya mendukung UMKM, dengan ketimpangan kelas dan akses sumber daya sebagai hambatan utama. Kebijakan yang lebih pro-UMKM dan partisipasi aktif berbagai pihak diperlukan agar revitalisasi bermanfaat bagi semua pelaku usaha.