Modus operandi pelaksanaan tindak pidana illegal unreported unregulated (iuu) fishing di indonesia: Pemalsuan dokumen ; Mendaratkan ikan tidak di pelabuhan pangkalan ; Doubel flagging; Melakukan penangkapan ikan tanpa ijin ; Memodifikasi kapal; Menggunakan nahkoda dan ABK Asing ; Mendaftarkan pumboat asing sebagai kapal Indonesia dan memalsukan dokumen kependudukan ABK ; Mematikan transmitter kapal ;   Transhipment illegal di laut ; Memalsukan laporan logbook ; Pelanggaran fishing ground ; Menggunakan alat tangkap terlarang ; Tidak tidak bermitra dengan unit pengolahan ikan.Dampak negatif dari iuuf di indonesia   antara lain rendahnya kontribusi perikanan tangkap ke PDB ; berkurangnya pendapatan ekspor nasional; mengurangi potensi pemanfaatan tempat pendaratan ikan nasional dan nilai tambah pelabuhan perikanan nasional,; kerusakan ekosistem. Hilangnya nilai dari kawasan pantai; berdampak negatif pada stock ikan dan ketersediaan ikan, suatu sumber protein penting pada beberapa negara-negara, termasuk Indonesia.; mengurangi potensi ketenagakerjaan nasional dalam sektor perikanan.

<p><em>Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menjembatani antara masyarakat dengan perguruan tinggi sebagai kontribusi Tridharma perguruan tinggi. Ditengah masa pandemi yang menjadi bencana non-alam menjadikan tatanan masyarakat berubah bahkan berdampak pada kebijakan pemerintah dibidang ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya. Tingkat penularan yang tinggi dan vaksin yang belum ditemukan menjadi alasan utama pencegahan perlu dilakukan. Dinas Kesehatan dan desa berlomba-lomba untuk menjadi wadah dalam proses edukasi sebagai salah satu langkah preventif yang efektif mampu meminimalisir adanya pencegahan sejak dini. Penyebaran tentang virus covid-19 sangat cepat sehingga dibutuhkan n proses penyampaian informasi cepat dan memberikan edukasi kepada masyarakat. </em></p><p><em>Melihat kenyataan dilapangan dan pentingnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menjadikan kami yakin bahwa pengabdian ini adalah edukasi yang di butuhkan masyarakat. Termasuk komponen didalamnya diantaranya adalah bagaimana melakukan pencegahan agar siap memasuki era adaptasi kebiasaan baru.</em></p><p><em>Sasaran yang menjadi objek sosialisasi adalah warga di desa </em><em>P</em><em>ucangan </em><em>  </em><em>kecamatan </em><em>K</em><em>artasura kabupaten </em><em>S</em><em>ukoharjo</em><em> </em><em>sebagai wilayah yang di pilih sesuai domisili. Metode yang digunakan dengan konsep sosialisasi secara langsung dengan sistem tanya jawab didalamnya.</em></p>

Penelitian bertujuan menjawab: (i) argumentasi absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dalam perspektif pertanggung jawaban tindak pidana ekonomi; dan (ii) bentuk absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara. BUMN adalah perusahaan publik dimana pemerintah juga pemilik modal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Praktiknya, kegiatan usaha BUMN cenderung menjadi alat korupsi dikarenakan intervensi politik terhadap BUMN. Artinya, BUMN dapat merugi karena penugasan dan intervensi pemerintah. Ironisnya, kerugian BUMN yang belum dimasukkan sebagai kerugian negara, menjadi celah korupsi. Penelitian doktrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan: (i) argumentasi valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dikarenakan: a. terdapat kebijakan BUMN merugikan negara; b. kekayaan BUMN termasuk kekayaan negara, c. intervensi negara terhadap kegiatan usaha BUMN; (ii) bentuk valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara diwujudkan dengan: a. kerugian BUMN dimaknai kerugian negara bila negara menentukan arah kegiatan usaha, b. jika kerugian BUMN diakibatkan intervensi negara, maka menjadi kerugian negara, c. definisi kerugian BUMN sebagai kerugian negara bila kerugian berupa dana penyertaan yang digunakan direksi secara melawan hukum atau kelalaiannya dan berasal dari APBN untuk kewajiban public service, d. menambah aturan peralihan UU No. 17 Tahun 2003, bahwa ketentuan kerugian negara mengikat terhadap BUMN, e. perluasan frasa kerugian negara dalam UU Tipikor sehingga dapat menjerat direksi BUMN maupun pihak terkait.