This research aims to analyse the legal force of authentic deeds made through electronic media (cyber notary) in the Indonesian legal system and examine the limits of notary authority in digital notarial practices. The urgency of this research lies in the need for legal reform to ensure the legality and effectiveness of cyber notary implementation without ignoring the principle of authenticity of the deed. The method used is normative juridical with a statutory approach and legal doctrine to assess the conformity between positive legal norms and community practice. The results show that the practice of cyber notary can be legally recognised as long as all formal and material elements are fulfilled in accordance with the provisions of Article 1868 of the Civil Code. However, the absence of a special regulation that explicitly regulates the procedure for making deeds electronically creates a legal vacuum and potential disharmony between the Notary Office Law and electronic transaction regulations. This research recommends a regulatory update with the addition of special provisions in the Notary Office Law regarding the concept, scope, and implementation mechanism of cyber notary. The contribution of this research lies in offering a normative solution to the legitimisation of electronic authentic deeds in the national legal system.
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum akta autentik yang dibuat melalui media elektronik (cyber notary) dalam sistem hukum Indonesia serta menelaah batas kewenangan Notaris dalam praktik kenotariatan digital. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan pembaruan hukum untuk menjamin legalitas dan efektivitas implementasi cyber notary tanpa mengabaikan prinsip keautentikan akta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk menilai kesesuaian antara norma hukum positif dengan praktik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cyber notary dapat diakui secara hukum sepanjang seluruh unsur formil dan materiil terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Namun, belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur prosedur pembuatan akta secara elektronik menimbulkan kekosongan hukum dan potensi disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan regulasi transaksi elektronik. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi dengan penambahan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai konsep, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaan cyber notary. Kontribusi penelitian ini terletak pada tawaran solusi normatif terhadap legitimasi akta autentik elektronik dalam sistem hukum nasional.