The purpose of this study is to analyze benchmarks and case studies regarding Supreme Court Decision 3044 K/Pdt/2020 to provide an explanation of the benchmarks for fulfilling physical ownership of land through a statement of ownership of land parcels. According to the general provisions of Indonesian agrarian law, each Indonesian community has the right and can occupy land individually (individually). Through the application of registration of land rights on the basis of land tenure. It is important that there is still a benchmark for the Fulfillment of Land Tenure through a Declaration of Physical Ownership of the Land. This research method is normative juridical. The results of the study show that the statement of ownership is a letter prepared by the applicant's acknowledgment of rights to prove the existence of land ownership rights. Proof of ownership of land rights Refers to written evidence that contains all the names of the right holders and then records successively the last right holder as recorded in the registration of the basic land rights of ownership.Tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis tolak ukur serta studi kasus mengenai Putusan Mahkamah Agung 3044 K/Pdt/2020 untuk memberikan penjelasan mengenai tolak ukur pemenuhan pemilikan fisik atas tanah melalui surat pernyataan kepemilikan bidang tanah. Menurut ketentuan umum hukum agraria Indonesia tiap masyarakat Indonesia adalah berhak dan bisa menduduki tanah secara individual (perorangan). Melalui adanya prosedur pendaftaran hak atas tanah dengan dasar penguasaan tanah. Penting guna tetap adanya suatu tolak ukur terhadap pemenuhan penguasaan fisik atas tanah melalui surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Metode Penelitian ini yakni yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa surat pernyataan penguasaan secara fisik sebagai suatu surat yang disusun pemohon pengakuan hak untuk membuktikan adanya hak kepemilikan atas tanah. Bukti kepunyaan hak terhadap tanah merujuk pada bukti tertulis yang memuat nama pemegang hak dan kemudian setiap riwayat peralihannya berturut-turut sampai pemegang hak terakhir sebagaimana dibukukan dalam pendaftaran tanah menjadi dasar penentuan kepemilikan hak.                    

This study discusses the credit agreement of banking and non-banking financial institutions requiring the existence of a collateral that must be done first in order to be able to make credit. A loan agreement with a fiduciary guarantee is the procedure chosen to adapt to the growth of the business world and the needs of the community. This research explains about the transfer of fiduciary collateral objects without the collector's approval and also about the application of legal protection in the practice of fiduciary engagements to the collectors. The borrower must have good intentions to properly maintain the collateral. About Fiduciary collateral, borrowers are not allowed to exchange, loan or lease to other parties for goods that are used as objects of fiduciary collateral, if the collecting party does not agree. It is legally valid that the fiduciary giver has taken an action that diverts the object of the fiduciary collateral being carried out, if the party receiving the fiduciary does not give written consent. The practice of legal protection for creditors has not yet reached the maximum point, this is because there are still many factors that put emphasis on creditors when they want to execute collateral objects themselves.Penelitian ini membahas mengenai perjanjian kredit lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan mewajibkan dengan adanya suatu agunan yang harus dilakukan terlebih dahulu agar dapat melakukan kredit. Perikatan pinjaman dengan agunan fidusia adalah prosedur yang dipilih untuk beradaptasi dengan pertumbuhan dunia usaha serta keperluan masyarakat. Riset ini menjelaskan tentang pengalihan objek agunan fidusia tanpa persetujuan penagih dan juga mengenai penerapan proteksi hukum dalam praktik perikatan fidusia kepada pihak penagih. Peminjam harus memiliki tujuan yang baik untuk menjaga barang agunan dengan baik. Tentang jaminan fidusia peminjam tidak diperbolehkan menukar, mengagunkan maupun mengontrakkan kepada pihak lain terhadap barang yang dijadikan objek agunan fidusia, apabila pihak penagih tidak setuju. Hal tersebut secara sah bahwa pemberi fidusia telah melakukan tindakan yang mengalihkan objek agunan fidusia yang dikerjakan, apabila pihak yang menerima fidusia tidak memberikan persetujuan tertulis. Untuk praktik perlindungan hukum pada kreditur belum mencapai titik maksimal, hal tersebut dikarenakan masih banyak faktor yang menjadikan titik berat kepada kreditur saat ia ingin mengeksekusi sendiri benda jaminan.