Tradisi merupakan sesuatu fenomena kebudayaan, karena tradisi adalah praktek kebudayaan dari suatu komunitas. Praktek kebudayaan memperlihatkan makna dari nilai-nilai sesuatu kebudayaan, dimana nilai-nilai kebudayaan merupakan tujuan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tradisi yang masih melekat secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih populer di minangkabau hingga masa sekarang. Tujuan penelitian fokus untuk mengatahui bagaimana pandangan Hukum Islam dari segi Urf terhadap larangan pernikahan sasuku yang ada diminangkabau terkhusus di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok. Kajian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara dengan pemuka adat istiadat sedangkan data sekunder dari buku-buku dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan mamangkeh dan maasok gombak yang sudah menjadi adat di Nagari Batu Bajanjang Kabupaten Solok, tidak bertentangan atau berlawanan dengan hukum Islam, karena memotong rambut tidak ada terdapat larangannya dalam hukum Islam sebelum melaksanakan akad pernikahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi mamangkeh dan maasok gombak hukumnya mubah (boleh). Selain itu, tradisi ini mengandung maslahah atau kebaikan bagi calon yang akan melaksanakan suatu pernikahan, seperti memberikan atau mengumpulkan berupa penggalangan dana (uang) pada saat pelaksanaan acara mamangkeh dan maasok gombak, yang dapat membantu secara ekonomi untuk melangsungkan acara resepsi perkawinan, disamping itu, kedua mempelai mendapatkan nasehat dan siraman rohani yang berkenaan dengan perkawinan, tanggung jawab serta hak dan kewajiban satu sama lain agar lebih siap untuk menempuh hidup berumah tangga.

Penelitian ini mengkaji penerapan Internet of Things (IoT) dalam sistem monitoring kesehatan melalui tinjauan literatur yang mendalam. Inovasi dalam perangkat wearable, platform cloud, dan algoritma analitik memungkinkan pengumpulan data fisiologis secara real-time, pemantauan jarak jauh, dan deteksi dini anomali kesehatan. Implementasi teknologi ini telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, seperti akurasi tinggi dalam pengukuran parameter kesehatan, efektivitas dalam mendeteksi kondisi kritis, dan peningkatan akses terhadap perawatan kesehatan untuk populasi yang kurang terlayani. Namun, adopsi sistem monitoring kesehatan berbasis IoT menghadapi beberapa tantangan, termasuk keamanan data, interoperabilitas, dan validasi klinis. Untuk memaksimalkan potensi teknologi ini, penelitian masa depan perlu difokuskan pada penguatan keamanan dan privasi data pasien. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), dan integrasi Electronic Health Records (EHR), sistem monitoring ke6sehatan berbasis IoT dapat mencapai potensi penuh mereka dalam mentransformasi perawatan kesehatan dan memberdayakan individu untuk mengambil peran proaktif dalam mengelola kesehatan.
 
Kata kunci: Catatan Kesehatan Elektronik, Internet of Things, Kecerdasan Buatan, Pembelajaran Mesin, Sistem Pemantauan Kesehatan.

The purpose of this writing is to discuss the issue of Legal Regulation and achievements and obstacles in the implementation of the Village Infrastructure Program (PSPK) as a form of public service implementation in Bengkong District. This is due to the overlap of regulations in the implementation of the Village Infrastructure Program activities, so it is necessary to know how the implementation of Batam City Regional Regulation Number 6 of 2021 concerning Community Empowerment-Based Development in Urban Villages and Batam Mayor Regulation Number 46 of 2022 concerning Guidelines for the Implementation of Facilities and Infrastructure Development Activities and Community Empowerment. To answer this problem, the author uses a methodology through a normative-empirical law research approach (applied law research), with data collection methods through observation and questionnaires Using a normative-empirical legal case study in the form of a legal behavior product, the subject of the study is the implementation or implementation of positive legal provisions, the results of this study show that the implementation of the Village Infrastructure Program (PSPK) in Bengkong District has not been implemented optimally, as well as many factors that hinder the implementation process, such as the lack of coordination between vertical agencies, resulting in overlapping regulations in its implementation. The implications are a). So that the Bengkong District Government re-socializes the Village Infrastructure Program (PSPK) to the community b). In order for the sub-district government to further improve coordination with vertical agencies regarding the implementation of Village Infrastructure Program (PSPK) activities. c). For the Bengkong District Government to make a proposal for an agreement with vertical agencies in proposing development through one sub-district door so that there is no overlap of rugals and budget waste.