Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 aims to realize the principle of fast, simple, and low-cost justice implementation. This article will discuss the effectiveness of the implementation of the Supreme Court Regulation in resolving divorce cases at the Class 1A Religious Court of Semarang, and the factors that influence the effectiveness of the implementation of the Supreme Court Regulation. This type of research is empirical juridical, with analytical descriptive research specifications. The sample is the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in resolving divorce cases at the Class 1A Religious Court of Semarang in 2023-2024. The data used are primary data and secondary data, which are collected through interviews, literature studies, and documentation studies. The data is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Implementation of Supreme Court Regulation Number. 7 of 2022 in resolving divorce cases at the Class 1A Religious Court of Semarang is quite effective, but not yet optimal. The factors that influence the effectiveness of the implementation of the Supreme Court Regulation are: (1) Internal factors: the availability of adequate facilities and infrastructure to support the implementation of E-Court, but there are still shortcomings in socialization, there are no pamphlets, guidebooks, brochures, visual media, and trial applications that can be accessed to practice using E-Court, (2) External factors: many people do not yet understand the procedures and benefits of E-Court, not all advocates have been able to adapt to the E-Court system, internet network access is uneven in various regions, and the background of human resources is diverse.
 
Abstrak
Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 7 Tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan prinsip pelaksanaan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Artikel ini akan membahas efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung  tersebut dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung  tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Sampelnya adalah pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 7 Tahun 2022 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang tahun 2023-2024. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara wawancara, studi Pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor. 7 Tahun 2022 dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, cukup efektif, tetapi belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung  tersebut adalah : (1) Faktor internal : tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan E-Court, namun masih ada kekurangan dalam sosialisasi, tidak ada pamflet, buku panduan, brosur, media visual, dan aplikasi percobaan yang dapat diakses untuk berlatih menggunakan E-Court, (2) Faktor eksternal :  banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan keuntungan E-Court,  para advokat belum seluruhnya bisa beradaptasi dengan sistem E-Court, akses jaringan internet yang tidak merata di berbagai daerah,  dan  latar belakang SDM yang beragam.

In the distribution of bankruptcy assets, sometimes there are creditors who are dissatisfied, giving rise to disputes. One of the disputes regarding the distribution of bankruptcy assets is the distribution of bankruptcy assets at PT. Paper Leces (Persero) which has been decided by Surabaya Commercial Court Decision Number 05/Pdt.Sus-Renvoi Procedure/PKPU/2014 PN. Commerce. Sby. Based on this, the researcher wants to analyze the decision and discuss the legal consequences. So this research is normative juridical research with a case approach, the research specifications are descriptive analytical. The data used is secondary data, which was taken by means of literature study and documentation study. The data was then analyzed qualitatively. The research results show that the Surabaya Commercial Court Decision Number 05/Pdt.Sus-Renvoi Procedure/PKPU/2014 PN. Commerce. Is correct, because in the distribution of bankruptcy assets PT. Paper Leces (Persero), the Curatorial Team provided Ex. Employees as Preferred Creditors are greater than PT. Perusahaan Pengelola Aset and PT. Waskita Karya as Separatist Creditors and Concurrent Creditors, so they have fulfilled the principles of justice as stated in the Preamble to Law Number. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. The legal consequences of this decision are that creditors must submit and accept the list of distributions made by the curator, the debtor is declared bankrupt with all the legal consequences, and the costs of the renvoi procedure are borne by the state.Abstrak Dalam pembagian harta pailit, kadang-kadang ada Kreditor yang tidak puas, sehingga menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa pembagian harta pailit tersebut adalah pembagian harta pailit pada PT. Kertas Leces (persero) yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014 PN. Niaga. Sby. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin menganalisis putusan tersebut dan membahas mengenai akibat hukumnya. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014 PN. Niaga. sudah benar, karena dalam pembagian harta pailit PT. Kertas Leces (persero), Tim Kurator memberikan bagian Ex. Karyawan selaku Kreditor Preferen lebih besar dari PT.Perusahaan Pengelola Aset dan PT.Waskita Karya selaku Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren, sehingga telah memenuhi asas keadilan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Akibat hukum dari putusan tersebut yaitu Kreditor harus tunduk dan menerima daftar pembagian yang telah dibuat oleh kurator, pihak Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan biaya renvoi prosedur ditanggung oleh negara.

The official residence owned by PT KAI (Persero) is a non-railway asset that functions as a residence for its employees. However, in fact, there are occupants of official houses who are not PT KAI employees, including occupants of PT KAI official houses on Jl. Veteran Semarang which then caused disputes. Based on this, this research will discuss the dispute resolution of PT KAI official house tenure on Jalan Veteran Semarang City, the obstacles faced in dispute resolution, and efforts to overcome them. This type of research is juridical sociological, the research specifications are descriptive analytical, the data used are primary and secondary data, which are taken by interview, literature study and documentation study. The data is then analyzed qualitatively. The results showed that the resolution of the dispute over the control of PT KAI's official house on Jalan Veteran Semarang City was carried out by non-litigation and litigation. Non-litigation resolution is divided into 3 stages, namely: socialization, negotiation, and binding through a lease agreement. Not all official house disputes in Jalan Veteran Semarang City were successfully resolved through non-litigation, so they had to be resolved through the litigation process. The process was carried out by filing a lawsuit to the Semarang District Court which ended up at the appeal and cassation levels. The verdicts were all won by the PT KAI, so the occupants who controlled the PT KAI official house had to leave it. The obstacles encountered were that the occupants were adamant about not moving, the occupants did not come during the negotiation process, and the occupants kept asking for time to think/discuss, causing the negotiation process to be repeated. These obstacles are overcome by conducting family deliberations, namely by visiting residents door to door, issuing warning letters to vacate company houses, and the last effort is mediation.AbstrakRumah dinas milik PT KAI (Persero) adalah aset non-railway yang berfungsi sebagai hunian bagi pegawainya. Namun faktanya, terdapat penghuni rumah dinas yang bukan pegawai PT KAI, antara lain penghuni rumah dinas PT KAI di Jl. Veteran Semarang yang kemudian menimbulkan sengketa. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan membahas mengenai penyelesaian sengketa penguasaan rumah dinas PT KAI di Jalan Veteran Kota Semarang, kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa, serta upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, data yang dipakai adalah data primer dan sekunder, yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa penguasaan rumah dinas PT KAI di Jalan Veteran Kota Semarang dilakukan dengan cara non litigasi dan litigasi. Penyelesaian secara non litigasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu : sosialisasi, negosiasi, dan melakukan perikatan melalui perjanjian sewa-menyewa. Tidak semua sengketa rumah dinas di Jalan Veteran Kota Semarang berhasil diselesaikan secara non-litigasi, sehingga terpaksa diselesaikan melalui proses litigasi. Proses tersebut dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang yang berakhir di tingkat banding dan kasasi. Isi putusan tersebut semua dimenangkan oleh PT KAI, sehingga penghuni yang menguasai rumah dinas PT KAI harus meninggalkannya. Kendala yang dihadapi ialah penghuni rumah bersikukuh tidak pindah, penghuni rumah tidak datang saat proses negosiasi, serta penghuni rumah terus meminta waktu untuk berpikir/berdiskusi sehingga menyebabkan proses negosiasi dilakukan secara berulang. Kendala tersebut diatasi dengan melakukan musyawarah kekeluargaan yaitu dengan mendatangi penghuni secara door to door, mengeluarkan surat peringatan pengosongan rumah perusahaan, dan upaya terakhir adalah mediasi.

Wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian biasanya disebabkan karena salah satu pihak    tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian tersebut, demikian juga yang terjadi dalam perjanjian  sewa menyewa busana dan dekorasi di Sanggar Hanny Semarang,  sehingga menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan.  Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mengkaji cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa busana dan dekorasi di Sanggar Hanny Semarang, kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi tersebut dan upaya mengatasinya. Jenis/tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis.    Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah  penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa busana dan dekorasi  pada  Sanggar Hanny Semarang  tahun 2021.    Sampel tersebut diambil dengan cara  purpsive. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa busana dan dekorasi di Sanggar Hanny Semarang dilakukan dengan cara kekeluargaan secara musyawarah dan mufakat dengan meminta pertanggungjawaban dari pihak penyewa karena perbuatan yang dilakukan pihak penyewa menimbulkan kerugian materiil dengan jumlah ganti rugi yang harus dibayaroleh pihak penyewa busana dan dekorasi Sanggar Hanny Semarang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi tersebut adalah  1) kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai kekuatan hukum pada perjanjian tidak tertulis, 2) penyewa masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana hak dan kewajibannya, 3) sulitnya beracara meminta pergantian kerugian sewa menyewa di pengadilan.  Kendala tersebut diatasi dengan cara 1) melakukan pendekatan persuasif melalui media massa (media elektronik dan jejaring media sosial) mengenai persoalan hukum khususnya yang terkait dengan perjanjian 2) menjelaskan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam KUHPerdata dan UUPK, 3) membantu proses aduan, klaim kerugian dan pembayarannya dalam menyelesaikan pemberian ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab dari wanprestasi yang telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dengan mengutamakan penyelesaian secara damai dan cepat tanpa harus melalui proses pengadilan.

The purpose of this study is to find the benefits of polygamous marriage in Islamic law which will be associated with legal protection of women. In principle, Indonesian marriage law allows a husband to have more than one wife (polygamy) but the rules regarding the wife's consent are not strictly regulated in Islamic law. However, the state through legislation regulates that the wife's consent is a condition that must exist, this is a guarantee of protection for women. The difference between this research and previous research is that this research will focus on explaining the benefits of polygamy in Islamic law, providing a critical analysis of the problem of polygamy itself, discussing the impact of polygamy from a social, psychological, or economic perspective on women and children. This research method is normative legal research with a legislative approach. The result of this research is that polygamy is allowed with certain exceptions and conditions. It is not easy to be polygamous because justice is an absolute requirement and most importantly must be with the consent of the wife. The Compilation of Islamic Law also regulates the provisions and conditions for polygamy for Muslims. The provisions contained in the Marriage Law are in principle in line with the provisions of Islamic law. The purpose of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law provides provisions and requirements for polygamy.Tujuan penelitian ini untuk menemukan kemaslahatan perkawinan poligami dalam syariat islam yang akan dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada prinsipnya hukum perkawinan di Indonesia memperbolehkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) tetapi aturan mengenai persetujuan istri tidak diatur secara tegas dalam hukum islam. Namun, negara melalui peraturan perundang-undangan mengatur bahwa persetujuan isteri merupakan syarat yang harus ada, hal ini sebagai jaminan perlindungan terhadap perempuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini akan fokus menjelaskan mengenai kemaslahatan poligami dalam syariat Islam, memberikan analisis kritis tentang masalah poligami itu senditi, membahas dampak poligami dari sisi sosial, psikologis, atau ekonomi terhadap perempuan maupun anak-anak. Metode Penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa poligami diperbolehkan dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Tidak mudah untuk berpoligami karena keadilan adalah syarat mutlak dan yang terpenting harus dengan persetujuan istri. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur ketentuan dan syarat untuk berpoligami bagi umat Islam. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya selaras dengan ketentuan hukum islam. Tujuan dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan dan persyaratan terhadap seorang suami untuk menikah lagi agar tidak terjadi sikap sewenang-wenang dari suami terhadap istri-istri (perempuan) demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan baik bagi suami, terutama bagi isteri ketika dilakukannya perkawinan poligami.    

Posbakum merupakan layanan pemberian bantuan hukum yang dilakukan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin di dalam mencari keadilan di pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma diharapkan dapat memberikan jaminan dan kesamaan terhadap masyarakat miskin untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan yang tidak adil. Penelitian ini akan mengkaji implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB, kendala yang dihadapi  dalam implementasi pemberian bantuan hukum tersebut, dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB tahun 2014 sampai 2022. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB terdiri dari pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan dalam penyelesaian kasus perceraian, itsbat nikah, permohonan wali afdhol, hibah, waris, perwalian anak, dan harta bersama. Kendala yang dihadapi  dalam implementasi pemberian bantuan hukum tersebut adalah : (1) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum di Posbakum, (2) Masyarakat saat meminta bantuan hukum di Posbakum merasa takut, sehingga kurang terbuka dalam memberikan keterangan, berbelit-belit dan kadang-kadang tidak jujur mengenai duduk perkara yang sedang dialami. Kendala tersebut diatasi dengan cara (1) melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai bantuan hukum di Posbakum, (2) melakukan pendekatan kepada masyarakat agar tidak takut, sehingga petugas dapat menggali lebih dalam terhadap kasus yang dihadapinya.

Artikel  ilmiah  ini  membahas  tentang penyelesaian  sengketa  wanprestasi ekonomisyariah dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas: 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms, Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasipenelitiannya deskripstif analitis. Metode pengumpulan datanya studi kepustakaan dandokumentasi, data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dalam artikel    ilmiah            ini            bahwa    putusan    Pengadilan    Agama    Banyumas    Nomor1794/Pdt.G/2018/PA.Bms  sudah sesuai dengan Hukum Islam. Islam menekankan kepadaumatnya agar memenuhi akad-akadnya berdasarkan pada Al-Qur an Surah Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, Pengadilan Agama Banyumas telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan ajaran Islam dalam Surah Al-Hujurat 9-10. Dan Putusan Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan kesepakatan damai tanggal 25 Maret 2019 yang berarti kedua belah pihak menyetujui isi dari kesepakatan tersebut.  

Di Indonesia banyak kasus mengenai perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang tersandung permasalahan tentang harta benda dalam perkawinan. Salah satu kasus tersebut sudak diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian dalam jurnal ini akan membahas mengenai implikasi perjanjian perkawinan campuran sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda. Berdasarkan hal tersebut, maka jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi perjanjian perkawinan campuran sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda adalah harus dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan sesuai dengan Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Perkawinan.  implikasi perjanjian perkawinan campuran sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda adalah telah mengubah norma berlakunya pembuatan perjanjian perkawinan terhadap waktu pembuatan perjanjian kawin yaitu dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, pada saat perkawinan dilangsungkan dan setelah atau selama dalam masa perkawinan.

ABSTRACT               Homologation is the ratification of reconciliation by the judge on the agreement between the debtor and creditor to end bankruptcy. Bankruptcy is one way to resolve debt disputes that smother a debtor, where the debtor no longer has the ability to pay his debts to his creditors. One of the bankruptcy decisions that will be studied in this research is the Semarang District Court Decision Number 2/Pdt.sus-Pailit/2020/PN.Smg.  Regarding the request for cancellation of homologation, by discussing the problem of analyzing the judge's consideration in the decision of the Semarang District Court No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg regarding the Request for Cancellation of Homologation and its legal consequences. Based on this, the type of this research is normative juridical with a case approach, the research specification is descriptive and analytical. The data used is secondary data, which is taken by means of literature study and documentation study. The data is then analyzed qualitatively. From the results of this study, it can be concluded that the consideration of the Panel of Judges to grant the Petitioner's request in the Decision of the Semarang District Court No.13/Pdt.Sus-PKPU/2018.PN.Smg is correct because the Respondent was proven negligent/default in fulfilling the contents of the Homologation agreement agreed between PT.BMI TBK and PT.TS in their arrangement there are achievements that must be fulfilled by PT.TS,  namely the payment of debt of 82% (eighty two percent) of the total principal debt of the Respondent to the Petitioner or the equivalent of Rp.106,604,576,766, - (one hundred six billion six hundred four million five hundred seventy six thousand seven hundred and sixty six Rupiah) no later than 6 (six months) from the date of the Homologation Decision This is in accordance with the contents of Article 170 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004. Legal consequences from the Semarang District Court Decision No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg PT.TS must be Bankrupt with all the legal consequences this is in accordance with Article 291 paragraph (2) of the Bankruptcy Law and PKPU.  Keywords : Decision, Court, Cancellation, Homologation.

Putusnya perkawinan akibat suatu putusan pengadilan akan menimbulkan akibat   hukum tentang harta kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama suami   istri maupun harta pribadi dan atau harta bawaan. Adanya percampuran harta bersama dengan harta bawaan bisa terjadi selama perkawinan berlangsung. Percampuran harta bawaan dengan harta bersama pada saat perceraian seringkali menimbulkan masalah/sengketa. Hal ini terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg., oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan analisis yuridis terhadap putusan tersebut dan melihat putusan tersebut dalam perspektif   keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual, data yang digunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya adalah    analisis kualitatif.