Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian tidak bernama (innominaat) yang diakui keberadaannya di Indonesia. Dibuatnya perjanjian tersebut memiliki kedudukan sebagai pra-perjanjian. Adapun yang menjadi fokus Penulis dalam artikel ini adalah mengenai dibatalkannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh hakim, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penulisan ini menggunakan kajian normatif, yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis menyimpulkan bahwa, Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat tersebut tidak memenuhi unsur objektif dalam perjanjian. Oleh karena tidak terpenuhinya unsur objektif tersebut, maka memiliki akibat hukum kepada perjanjiannya, yaitu perjanjian menjadi batal demi hukum atau tidak dianggap tidak pernah ada.

Eksistensi gereja di tengah kehidupan memilik 2 sistem yang pertama sistem kerajaan ALLAH yang mengedapankan nilai-nilai Kristus disatu sisi dan sistem sosial dan sistem bernegara yang tetap juga memiliki entitas hukum,ekonomi,dan budaya disisi yang lain. Dalam sistem bernegara maka gereja sebagai subyek hukum memiliki hak, kewajiban  dan kewenangan melakukan perbuatan hukum serta memikul tanggung jawab hukum.  Gereja memiliki kekayaan yang terpisah /terlepas dari pendiri atau pemilik serta pengurus yang harus dikelola dengan tepat.  Perbuatan hukum gereja  di bidang keperdataan salah satunya adalah pengelolaan harta gereja, pengurusan hak atas tanah/tanah dan bangunan, pembuatan perikatan dengan pihak ketiga seperti pemborong bangunan, pengadaan barang dan jasa, serta  sewa-menyewa.  
Berdasarkan hal di atas, maka penting dilakukan kegiatan untuk memperkuat peranan gereja guna menjawab tantangan gereja.
Metode adalah melalui sosialosasi, dengan menggunakan aplikasi google meet. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat di lingkup Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST).

Tulisan ini membahas rumah sakit berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit), merupakan suatu pertentangan dengan nilai kemanusiaan dan fungsi sosial di dalam UU Rumah Sakit. Pasal 21 UU Rumah Sakit merumuskan bahwa rumah sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Hal ini berbeda dengan pengaturan Pasal 2 UU Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Penulis berpendapat bahwa terdapat perbedaan nilai dalam UU Rumah Sakit yaitu di satu sisi rumah sakit akan tunduk pada nilai kemanusiaan dan fungsi sosial sedangkan di sisi lain lebih kepada prinsip mencari keuntungan.

Perkembangan teknologi dari berbagai aspek yang tengah berjalan di masyarakat merupakan kenyataan dan hukum harus mampu mengatur perubahan tersebut. Perkembangan teknologi juga terjadi pada bentuk layanan kesehatan, dari yang konvensional menjadi telemedicine. Telemedicine merupakan bentuk layanan kesehatan berbasis elektronik sehingga dokter dan pasien tidak bertemu secara langsung. Ditengah pandemi COVID-19 layanan telemedicine menjadi alternatif bagi pasien untuk berkonsultasi dengan dokternya. Artikel ini menjelaskan mengenai hubungan hukum dan tanggung jawab hukum dalam telemedicine. Hubungan hukum antara dokter dan pasien tercipta melalui perjanjian baku dalam hal ini adalah perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik tetap terjadi meskipun dokter dan pasien tidak saling berhadapan secara langsung. Terkait dengan bentuk pertanggungjawaban, dalam telemedicine dikenal tanggung jawab mutlak dari dokter atas pasiennya. Pada akhirnya, perlu disadari bahwa masih banyak kelemahan bagi dokter maupun pasien serta penyelenggara dalam layanan telemedicine.

Seiring dengan perkembangan jaman, Rumah Sakit tidak hanya dapat dikelola oleh suatu yayasan yang hanya bertujuan sosial namun dikelola oleh suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan perumahsakitan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit dapat dikelola oleh suatu badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta. Pendirian oleh swasta dapat berbentuk yayasan atau Perseroan Terbatas dalam mengelola Rumah Sakit. Penyelenggaraan Rumah Sakit yang dikelola yayasan berbeda dengan Perseroan Terbatas. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari filosofi yayasan yang kegiatan usahanya mengedepankan charity dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam Perseroan Terbatas keuntungan suatu perusahaan menjadi tujuan utama dalam pelayanan kesehatan. Artikel ini hendak menguraikan karekteristik badan hukum rumah sakit swasta di Indonesia. 
Along with the changing times, hospitals can not only be managed by a foundation that only has a social purpose but is managed by a company in the form of a limited liability company in carrying out hospital activities. Based on Article 7 paragraph (4) of Law Number 44 the Year 2009 concerning Hospitals that a Hospital can be managed by a legal entity whose business activities are only engaged in the field of hospitals. Hospitals can be established by the Government, Local Government, or the private sector. Establishment by the private sector can be in the form of a foundation or limited company in managing hospitals. The organization of hospitals managed by the Foundation is different from limited companies. This difference can be seen from the philosophy of the Foundation whose business activities prioritize charity in providing health services to the community. In a Limited Liability Company, the profit of a company becomes the main goal in health services. This article intends to describe the characteristics of legal entities in private hospitals in Indonesia.

Ruislag merupakan tindakan hukum yang kerap dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), salah satunya dengan cara tukar-menukar. Pada praktiknya, ruislag melibatkan subyek hukum Yayasan sebagai pihak yang memiliki aset untuk ditukarkan dengan BMD tersebut, yang mana aset tersebut dapat berupa tanah milik Yayasan. Tulisan ini hendak mempreskripsi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Yayasan dalam melakukan ruislag. Terdapat dua poin penting yang dikaji dalam tulisan ini yakni terkait organisasi Yayasan sebagai Pemohon ruislag serta kelengkapan dokumen tanah milik Yayasan dimana asal tanah tersebut merupakan hibah. Tulisan ini menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan dalam analisisnya.