Amid the expansion of extractive industries that threaten ecosystems and marginalize indigenous communities, the Awyu Tribe in South Papua faces increasing pressure over the ownership and protection of their customary forests. This study aims to explore the ownership conflict of Awyu customary forests, assess the effectiveness of national and international legal frameworks, and evaluate the implementation of state policies in securing indigenous rights and ecological justice. The urgency of this issue lies in the persistent neglect of the Awyu people's legal standing, where regulations often fail to reflect their lived realities and cultural values. Using a normative legal method, the research applies statutory, conceptual, comparative, and case-based approaches, relying on secondary data sourced from literature and analyzed through qualitative-descriptive techniques. Findings indicate that although both national and international law recognize indigenous rights, implementation on the ground is obstructed by bureaucratic inefficiencies and competing economic interests. The principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) is frequently disregarded, resulting in systemic land dispossession and environmental degradation. This research offers a novel perspective by integrating fragmented legal mechanisms into a cohesive approach to indigenous forest protection. As a normative recommendation, the study calls for stronger enforcement of FPIC, institutional reform to reduce regulatory bias, and the meaningful inclusion of indigenous voices in policy formulation and implementation.

Village potential greatly influences the community's economy. Management of superior village products from various sectors will influence and provide beneficial impacts for the village itself. Kemlagi Village, Mojokerto Regency has various products in the tourism sub-sector based on culture/local wisdom, agriculture and livestock whose quality is not inferior to other potential villages. To increase the potential of the village area, it is necessary to increase the village branding of any potential sub-sectors that the village has. Therefore, it is carried out in several stages; field observations, interviews, documentation and data analysis related to village economic potential. With the result that the lack of public understanding of product marketing and promotion is the main obstacle in developing local potential. The community responded to this by providing suggestions and ideas to each other so that their village could develop. Apart from that, this activity also introduces the use of social media to help branding and promotion of villages and UMKM products in Kemlagi Village, Mojokerto Regency.

Knitting craft training at the Darul Khuldi Islamic Boarding School aims to increase the creativity and independence of students in Sri Mulya Village. This activity involved 36 students divided into six groups, where they learned basic knitting techniques and made knitted products that were of marketable value. The method used is participatory, with a direct approach through training sessions and discussions. The results of the training show that students are able to understand basic knitting techniques well, improve collaboration skills and creativity. Apart from that, this training also strengthens social ties between students and gives them confidence in creating products. Even though there are challenges in the availability of raw materials and learning time, it is hoped that this program can provide initial capital for students to develop handicraft skills and contribute to the development of the local economy.

Artikel ini menganalisis pengelolaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan dalam konteks Kurikulumdeka. Melalui pendekatan ini, penulis menyoroti keberhasilan serta tantangan yang dihadapi oleh peserta dalam mengimplementasikan sistem evaluasi pembelajaran yang berbasis pada prinsip-prinsip kurikulum baru. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, evaluasi pembelajaran memiliki peran yang krusial dalam mengukur pencapaian kompetensi peserta secara holistik dan berkelanjutan. Penelitian ini secara studi pustaka untuk menyelidiki efektivitas pengelolaan evaluasi pembelajaran dalam mendung kesuksesan implementasi Kurikulum Merdeka, sambil juga mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi peserta dalam proses ini. Dengan memperhatikanpek kualitatif dan kuantitatif, artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang praktik evaluasi pembelajaran yang optimal dalam ranah Kurikulum Merdeka, serta rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul.

This research is based on some problem associated with repurchase intention at Tede Coffee. So, the purpose of this study is to investigate the Influence of Product Innovation on Repurchase Intention at Tede Coffee Padang. This research is a quantitative descriptive study with population 987 person, and the sample on this reseach is 91 respondents. And then get form purposive sampling technique the sample is consumen of Tede Coffee. The data collection method in this research uses a questionnaire with a Likert scale which has been tested for validity and reliability. The collected data was then analyzed using simple linear regression analysis with the help of SPSS (Statistical Product and Service Solution) software version 25.00. From the analysis results, it can be concluded that based on the t-test results, for innovation variables with a significant level of 0.000 < 0.05, it means that there is significant influence of product innovation on repurchase intention. According to the F-test with a significance level of 0.000 < 0.05, it means that product innovation simultaneously has a significant effect on repurchase intention. The product innovation variable influences the repurchase intention variable by 55.2%, while the remaining 44.8% is influenced by other variables.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan hukum dan eksekutorial dari pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 15/PUU-XX/2022. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum Putusan 15/PUU-XX/2022 memiliki kekuatan hukum sebagaimana putusan MK yang memiliki sifat final and binding sejak diucapkan oleh hakim karena memiliki substansi sebagai ratio decidendi bukan sebagai obiter dictum. Kekuatan eksekutorial hukum pertimbangan hakim yang dianggap menciptakan hukum baru. Urgensi adanya peraturan pelaksana dari Pasal 201 UU Pilkada guna mengantisipasi konflik kepentingan dalam penunjukan kepala daerah, yang diharapkan dapat memenuhi prinsip kedaulatan rakyat, pilkada demokratis, persamaan kedudukan dan kepastian hukum yang adil kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Manusia/ makhluk hidup merupakan makhluk konfliktif yakni makhluk yang akan selalu bertentangan dengan perbedaan, pertentangan serta persaingan baik dengan cara yang baik maupun terpaksa. hal-hal ini sangat tidak dapat di hindari dikarenakan merupakan aspek nyata di dalaam kehidupan sosial bermasyarakat. konflik pada tahapan tertentu sangat di butuhkan sebagai alat perubahan manusia sebagai anggota masyarakat supaya menjadi yang lebih baik lagi. terdapat pandangan kontemporer terhadap konflik didasarkan kepada anggapan-anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat di hilangkan sebagaimana konsekkuensi nya yang logis sebagai bahan interaksi makhluk hidup. tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah bukan bagaimana caranya supaya meredam kan koflik tetapi melainkan bagaimana cara yang ampuh untuk menangani nya secara tepat sehingga tidak akan menimbulkan hubungan yang rusak antar pribadi masing-masing bahkan juga merusak keorganisasian. seharusnya konflik bukan di jadikan bahan destruktif tetapi melainkan harus dijadikan suatu hal yang konstruktif supaya bisa dan mampu menjalani kehidupan bermasyarakat secara tertib dan teratur.

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah yang luas dan memiliki potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia yang melimpah. Hal ini dikarenakan jumlah masyarakat Indonesia yang begitu banyak. Namun sayangnya, potensi sumber daya yang melimpah ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh negara. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan lembaga swasta. PT Pertamina menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility) dengan melakukan berbagai program untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengimplementasian yang dilakukan dengan program yang diambil dari hasil keputusan rapat kerja dan pengajuan program dari luar perusahaan, lalu beberapa proses selanjutnya sampai eksekusi program dan laporan pelaksanaan. Dan ada 4 pilar yang menjadi program utama yaitu, program Pertamina Sehati, Pertamina Cerdas, Pertamina Berdikari hingga Pertamina Hijau. Program-program yang dilakukan ini tentunya memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat maupun perusahaan. Selain itu pula juga berkontribusi dalam keberlangsungan ekonomi yang berkelanjutan ataupun pembangunan berkelanjutan.