Inheritance in Indonesia recognizes the existence of 2 (two) legal systems, namely according to the Civil Code and Islamic Law. The two legal systems have different perspectives, especially regarding the status of illegitimate children. The Constitutional Court's decision adds complexity by recognizing the civil relationship of an illegitimate child with the biological father through scientific and technological evidence. This research aims to determine the inheritance rights of children without married parents according to the Civil Code and Islamic Law and to determine the recognition of children without married parents according to the Civil Code and Islamic Law. This research uses a type of normative research with analytical descriptive specifications with library study data collection focusing on secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results, it was concluded that the recognition of children without married parents according to the Civil Code and Islamic Law has differences in approach. The Civil Law, through articles 272 and 280, regulates the recognition of children without marriage under certain conditions. This involves marriage licenses, mutual obligations, guardianship, and inheritance rights. Meanwhile, Islamic law states that children of adultery are illegitimate and cannot be assigned to their father. Civil Law focuses more on civil status and rights, while Islamic Law emphasizes the validity of marriage and family honor in a religious context. Then the Inheritance Rights for Children without Their Parents' Marriage According to the Civil Code and Islamic Law have differences in that the Civil Code regulates children's inheritance rights in the context of kinship, with divisions based on kinship relations, bilateral principles and degrees. In contrast, Islamic law emphasizes the conditions for the validity of marriage as the basis for inheritance rights, following principles such as individual, bilateral and justice principles. AbstrakPewarisan di Indonesia mengenal adanya 2 (dua) sistem hukum yaitu menurut KUHPerdata dan Hukum Islam. Kedua sistem hukum memiliki perspektif yang berbeda terutama terhadap status anak diluar kawin. Keputusan Mahkamah Konstitusi menambah kompleksitas dengan mengakui hubungan perdata anak luar perkawinan dengan ayah biologis melalui bukti ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak waris bagi anak tanpa perkawinan orang tua menurut KUH Perdata dan Hukum Islam dan Untuk mengetahui pengakuan anak tanpa perkawinan orang tua menurut KUH Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan pengumpulan data studi kepustakaan berfokus pada data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Pengakuan anak tanpa perkawinan orang tua menurut KUH Perdata dan Hukum Islam memiliki perbedaan dalam pendekatan. Hukum Perdata, melalui pasal 272 dan 280, mengatur pengakuan anak tanpa perkawinan dengan syarat tertentu. Ini melibatkan izin kawin, kewajiban timbal balik, perwalian, dan hak waris. Sementara itu, Hukum Islam menyatakan anak zina tidak sah, tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Hukum Perdata lebih fokus pada status keperdataan dan hak-hak, sedangkan Hukum Islam menekankan keabsahan pernikahan dan kehormatan keluarga dalam konteks agama. Kemudian Hak Waris Bagi Anak tanpa Perkawinan Orang tua Menurut KUHPerdata dan Hukum Islam memiliki perbedaan dimana KUH Perdata mengatur hak waris anak dalam konteks kekerabatan, dengan pembagian berdasarkan hubungan kekerabatan, asas bilateral, dan perderajatan. Sebaliknya, Hukum Islam menegaskan syarat sahnya perkawinan sebagai dasar hak waris, mengikuti prinsip-prinsip seperti asas individual, bilateral, dan keadilan.

In the distribution of bankruptcy assets, sometimes there are creditors who are dissatisfied, giving rise to disputes. One of the disputes regarding the distribution of bankruptcy assets is the distribution of bankruptcy assets at PT. Paper Leces (Persero) which has been decided by Surabaya Commercial Court Decision Number 05/Pdt.Sus-Renvoi Procedure/PKPU/2014 PN. Commerce. Sby. Based on this, the researcher wants to analyze the decision and discuss the legal consequences. So this research is normative juridical research with a case approach, the research specifications are descriptive analytical. The data used is secondary data, which was taken by means of literature study and documentation study. The data was then analyzed qualitatively. The research results show that the Surabaya Commercial Court Decision Number 05/Pdt.Sus-Renvoi Procedure/PKPU/2014 PN. Commerce. Is correct, because in the distribution of bankruptcy assets PT. Paper Leces (Persero), the Curatorial Team provided Ex. Employees as Preferred Creditors are greater than PT. Perusahaan Pengelola Aset and PT. Waskita Karya as Separatist Creditors and Concurrent Creditors, so they have fulfilled the principles of justice as stated in the Preamble to Law Number. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. The legal consequences of this decision are that creditors must submit and accept the list of distributions made by the curator, the debtor is declared bankrupt with all the legal consequences, and the costs of the renvoi procedure are borne by the state.Abstrak Dalam pembagian harta pailit, kadang-kadang ada Kreditor yang tidak puas, sehingga menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa pembagian harta pailit tersebut adalah pembagian harta pailit pada PT. Kertas Leces (persero) yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014 PN. Niaga. Sby. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin menganalisis putusan tersebut dan membahas mengenai akibat hukumnya. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/PKPU/2014 PN. Niaga. sudah benar, karena dalam pembagian harta pailit PT. Kertas Leces (persero), Tim Kurator memberikan bagian Ex. Karyawan selaku Kreditor Preferen lebih besar dari PT.Perusahaan Pengelola Aset dan PT.Waskita Karya selaku Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren, sehingga telah memenuhi asas keadilan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Akibat hukum dari putusan tersebut yaitu Kreditor harus tunduk dan menerima daftar pembagian yang telah dibuat oleh kurator, pihak Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan biaya renvoi prosedur ditanggung oleh negara.

<p>Jual beli merupakan sarana   bagi setiap orang untuk melakukan transaksi dimana salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain menyerahkan uang, dengan kondisi   sekarang ini dan dengan berkembangnya teknologi media informasi dan komuniaksi, jual beli tidak mustahil dilakukan secara maya maksudnya disini adalah bahwa seseorang untuk melakukan jual beli atau kontrak tidak perlu lagi bertatap muka atau bertemu di suatu tempat agar dapat melakukan kontrak, tetapi dengan adanya sarana media internet, siapapun dimanapun dapat melakukan hal tersebut. Teknologi informasi di masa mendatang diyakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis maupun pemerintahan yang selama ini dan dimasa lalu lebih dijalankan di dunia nyata. Cara baru ini dipilih karena diyakini teknologi informasi yang berkarakteristik lintas batas ditingkat nasional maupun global akan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis pemerintah. Selama ini banyak peserta didik yang belum mengetahui perjanjian jual beli melalui <em>website</em>, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan mengenai perjanjian jual beli melalui <em>website</em> (<em>online</em>). Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang tentang Perjanjian Jual Beli Melalui <em>Website</em> (<em>Online</em>) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode pre test, ceramah, diskusi, tanya jawab dan post test. Dalam kegiatan ini, siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang memperoleh informasi dan pemahaman mengenai perjanjian jual beli melalui <em>website</em> (<em>online</em>). Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang bertambah wawasan mengenai perjanjian jual beli melalui <em>website</em> (<em>online</em>), hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 65 peserta sebesar 82,77%.</p>

<p>Berdasarkan UU  Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal-hal yang harus diperhatikan dalm berkendara adalah menghormati pesepeda dan pejalan kaki, tidak boleh menaikan motor ke trotoar, harus berkonsentrasi dalam berkendara, mengetahui hak pejalan kaki, kalau mau berbelok, berbalik arah wajib menyalakan lampu isyarat, memasang plat nomer, mengenakan helm dan wajib memiliki SIM. Bagi anak di bawah umur sulit memenuhi aturan tersebut terutama dalam hal kepemilikan SIM, karena mencari SIM harus 17 tahun. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kelabilan anak sehingga sering menyebabkan kecelakaan. Berdasarkan data dari Korlantas Polri pada periode trimester ketiga 2015 terjadi pelanggaran sebanyak 28.544 kasus, sebagian besar dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak di bawah umur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dapat dikenai pertanggunjawaban pidana. Bagi anak berusia 12 hingga 14 dikenai sanksi tindakan dan usia 14 ke atas dikenai sanksi ½ hukuman orang dewasa. Berdasarkan fenomena ini, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang perlu melakukan sosialisasi dengan mengangkat permasalahan tentang peningkatan pemahaman terhadap Siswa SMA Negeri 1 Boja mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan Tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan.   Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman pemahaman Siswa SMA Negeri 1 Boja   mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, menunjukkan adanya peningkatan 21,6%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari para siswa mengenai pentingnya peningkatan   pemahaman mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.</p>

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata tetapi juga memancarkan perlindungan terhadap warga negara. Produk peraturan inilah yang akan menjamin perlindungan warga negara. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan selulas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohanai, jasmani maupun social. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan social dan dalam berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA) untuk wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 957 kasus perlindungan anak terjadi dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Dari 8 klaster perlindungan anak, 4 rangking tertinggi dari terdiri dari 135 kasus anak berhadapan dengan hukum, 81 kasus keluaraga dan pengasuhan alternative, 5 kasus kesehatan dan napza dan 49 kasus pendidikan. Menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2020 terjadi kasus anak sebanyak 76<strong> </strong>kasus. Sedangkan menurut data DP3A Kota Semarang pada tahun 2019 kasus anak mencapai 5 kasus. Bertolak dari pemikiran dan data di atas maka kami selaku Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu melakukan tindakan nyata melalui kegiatan penyuluhan hukum tentang penyelenggaraan perlindungan anak di wilayah Semarang yaitu Man 1 Kota Semarang. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, MAN 1 Kota Semarang belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan Siswa MAN 1 Kota Semarang bertambah wawasan mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 35 peserta sebesar 70,59%

Poligami dalam hukum Islam dibenarkan dan diberikan tempat khusus yang diatur dalam peraturan perundangan. Dengan adanya poligami tersebut tentu dipertanyakan juga tentang pembagian harta bersama sebagai wujud dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penelitian ini mengulas tentang pelaksanaan poligami serta pengaruh poligami terhadap harta bersama dalam hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, pengumpulan menggunakan data sekunder dan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pelaksanaan poligami menurut hukum islam berdasarkan surat an-Nisa’ ayat (3) sebagai dasar berpoligami karena ayat tersebut membolehkan berpoligami hanya dengan syarat berlaku adil sedangkan dalam hukum positif berdasakan Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Pengaruh poligami terhadap harta bersama dalam hukum islam yaitu bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama.

Layanan Jasa Keuangan (digital financial technology) merupakan layanan keuangan yang mengandalkan teknologi digital untuk penyampaian dan penggunaanya oleh konsumen. Keuangan digital mencakup semua produk, layanan, teknologi, infrastruktur yang memungkinkan individu atau perusahaan memiliki akses ke pembayaran, tabungan, fasilitas kredit secara daring tanpa perlu mengunjungi cabang bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam jasa layanan keuangan (digital financial technology) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengetahui upaya-upaya yang ditetapkan pemerintah terkait dengan perjanjian pinjaman online yang illegal. Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, spefikasi penelitian deskriptif analitis, penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu. Jenis data yang digunakan data sekunder, dari perundang-undangan, buku, jurnal, tesis, artikel ilmiah, terkait dengan penulisan penelitian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya untuk mengungkap makna dari data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam layanan jasa keuangan (digital financial technology) ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999, tersirat dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 44 ayat (2) sampai dengan ayat (3), sebenarnya untuk perlindungan konsumen layanan jasa keuangan ada pada UUOJK No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Pasal 28, 29, dan 30. Upaya yang ditetapkan pemerintah terkait dengan pinjaman online illegal ditangani oleh satuan tugas waspada investasi (satgas waspada investasi) merupakan tempat melakukan koordinasi dengan lembaga sesama regulator, penegak hukum, instansi pengawas dan pihak lain yang tergabung.

Theft of bank customer money through the mode of duplicating ATM cards (skimming) is one of the banking crimes. This paper is the result of research focusing on the study of legal protection for bank customers due to skimming crimes. This research was conducted with a normative juridical approach using data collection methods through literature studies conducted on secondary data. Secondary data is obtained through various laws and regulations, books, internet media, and scientific journals in order to obtain results of studies regarding the crime of ATM card skimming and legal protection for bank customers who are harmed by skimming crimes. Furthermore, the data analysis method uses descriptive analysis. Meanwhile, the urgency of this research is expected to be a source of reference for banking institutions to carry out legal protection efforts as well as for law enforcement officials in carrying out efforts to combat skimming crimes as a concrete form of legal protection for bank customers who are harmed by skimming crimes.Thus, the juridical-normative approach in this study is used to analyze issues related to legal protection of bank customers due to skimming crimes. Based on the analysis, it was identified that the crime of stealing customer money using the skimming method is one of the crimes with a high-tech dimension (cyber crime) in the banking sector. This action is included in the criminal act of information and electronic transactions which prohibits everyone intentionally and without rights or unlawfully accessing computers and or electronic systems in any way with the aim of obtaining electronic information and or electronic documents as stipulated in Article 30 paragraph (2) Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law). Protection of customers who are victims of skimming crimes can be carried out in the context of criminal law enforcement and civil law enforcement. Pencurian uang nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM (skimming) merupakan salah satu kejahatan perbankan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan memfokuskan pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank akibat kejahatan skimming.  Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka yang dilakukan terhadap data sekunder. Selanjutnya metode analisis data menggunakan analisis deskriptif analitis. Sementara itu urgensi penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi lembaga perbankan untuk melakukan upaya perlindungan hukum sekaligus bagi aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan skimming sebagai wujud konkret perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan skimming, Berdasarkan analisis, diidentifikasikan bahwa kejahatan pembobolan uang nasabah dengan metode skimming merupakan salah satu  kejahatan  berdimensi  high-tech (cyber  crime) di bidang perbankan. Perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  30  ayat  (2) Undang-Undang Nomor  19   Tahun   2016 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Perlindungan terhadap nasabah korban kejahatan skimming dapat dilakukan dalam konteks penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Kejahatan Skimming; Nasabah Bank; Perlindungan Hukum  

ABSTRAKKredit merupakan fasilitas yang diberikan bank untuk membantu pengusaha mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Dalam pemberian kredit maka bank akan meminta/memperjanjikan suatu benda yang dapat dipakai sebagai jaminan terhadap kredit yang diberikannya. Namun pada pelaksanaannya sering terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit, dimana merupakan suatu keadaan ketidak mampuan pihak debitur untuk membayar suatu kewajiban yang telah disepakati bersama oleh pihak kreditur sehingga kerugian pada pihak kreditur seperti yang terjadi pada PT. BPR Nusamba Pecangaan Kabupaten Jepara.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat tanah oleh pengrajin meubel dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat tanah oleh pengrajin meubel pada PT BPR Nusamba Pecangaan. Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan permohonan kredit dengan jaminan sertifikat tanah oleh pengusaha meubel di PT. BPR Nusamba Pecangaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, kemudian pihak bank melakukan analisa kredit sebagai pertimbangan pengambilan keputusan atas permohonan kredit. Penyelesaian wanprestasi dilakukan pendekatan-pendekatan dengan sistem kekeluargaan, tetapi apabila upaya pendekatan tidak berhasil, maka pihak bank melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan untuk menutup hutang yang dimiliki oleh nasabah.Kata Kunci : Kredit, Pelaksanaan Kredit, Penyelesaian WanprestasiABSTRACTCredit is a facility provided by banks to help entrepreneurs get capital to develop their businesses. In granting credit, the bank will request/agree on an object that can be used as collateral for the credit it provides. However, in practice, default often occurs in a credit agreement, which is a condition of the debtor's inability to pay an obligation that has been mutually agreed upon by the creditor so that the loss to the creditor as happened to PT. BPR Nusamba Pecangaan, Jepara Regency. This study aims to determine the implementation of granting credit with guaranteed land certificates by furniture craftsmen and how to resolve them in the event of default in the implementation of granting loans with guaranteed land certificates by furniture craftsmen at PT BPR Nusamba Pecangaan. Based on this, this type of research is normative juridical with a statutory approach, the research specification is descriptive and analytical. The data used is secondary data, which is taken by means of literature study. The data is then analyzed qualitatively. The results showed that the implementation of credit applications with land certificate guarantees by furniture entrepreneurs at PT. BPR Nusamba Pecangaan must meet the specified requirements, then the bank performs a credit analysis as a consideration for making decisions on credit applications. The settlement of defaults is carried out by approaches with a family system, but if the approach is not successful, the bank will resolve the dispute through the courts to cover the debts owned by the customer.Keywords: Credit, Credit Implementation, Default Settlement                          

Notaris Sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi dalam pembuatan akta autentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perudang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta autentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, peran notaris sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di tengah-tengah masyarakat dalam hukum privat atau perjanjian. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana peran notaris terhadap kreditur dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara online, 2) apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi notaris dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara online. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa 1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pendaftaran jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, bagi pemberi fidusia dan bagi penerima fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum, 2) Karena di syaratkan bahwa dalam maksimal 30 hari dari akta notaris nomerin wajib dipasangkan fidusia dan akta bukan dari perjanjian pokok.