Kepailitan sebagai salah satu sarana hukum pada pada hakikatnya tidak hanya bertitik tolak pada penyelesaian pembayaran utang kepada para kreditur krediturnya tetapi selain itu terdapat kewajiban kewajiban lain bagi perusahaan yang harus dilaksanakan yaitu terkait dengan para karyawan dimana perusahaan berkewajiban membayar upah .Yang dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab     kurator dalam pemberesan terhadap hak pekerja selaku kreditur preferen berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013. Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat diskritif analisis yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terkait hukum kepailitan . Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , dalam kepailitan memiliki tanggung jawab untuk     memenuhi hak karyawan , termasuk upah maupun hak hak karyawan lainnya . Setelah dinyatakan pailit, kurator sebagai pihak yang melakukan pemberesan harta pailit memiliki tanggung jawab agar selama proses pemberesan harta pailit , kedudukan karyawan sebagai kreditur preferen terlindungi hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang yang memberikan para karyawan hak istimewa untuk di dahulukan pembayaran utang-utangnya .  Bankruptcy as one of the means of law is essentially not only based on the settlement of debt payments to the creditors - creditors but in addition there are other obligations for the company that must be implemented that is related to the employees where the company is obliged to pay wages. Which is reviewed in writing this is how the responsibility of the curator in the imposition of the right of the worker as the preferred creditor based on the decision of the constitutional court number 67 of 2013. The writing of this law is an empirical legal research that is discrete in the analysis that is by reviewing and analyzing related bankruptcy law. Based on the results of research and discussion, in bankruptcy has a responsibility to fulfill the rights of employees, including wages and other employee rights. Having been declared bankrupt, the curator as the party making the bankruptcy property has the responsibility that during the process of securing the bankrupt property, the employee's position as the preferred creditor shall be protected his rights in accordance with the Law which grants the privileged employees to pre- pay the debts.

Artikel ilmiah ini membahas mengenai implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana oleh BPBD Kota Semarang dan kendala yang dialami dalam penanganan tersebut serta upaya untuk mengatasinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer yang dilakukan dengan wawancara dan didukung data sekunder, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian, menunjukan bahwa impelementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dilaksanakan melalui kegiatan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan terjadinya bencana seperti pembuatan peta bencana yaitu SEMARISK, pembetukan relawan bencana seperti kelurahan siaga bencana dan kelurahan tangguh bencana dan pembuatan EWS (Early Warning System) serta menghitung indeks risiko bencana. Adapun kendala dalam implementasinya yakni faktor Sumber Daya Manusia (SDM) berupa terbatasnya tenaga petugas penanggulangan bencana, faktor sarana dan prasarana, faktor pola pikir masyarakat, faktor keterbatasan logistik, dalam hal ini diupayakan dengan pemberdayaan masyarakat, berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah) terkait, pemberian edukasi dan sosialisasi, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak..

<p>Salah satu perkembangan yang signifikan sekarang adalah <strong>transaksi jual beli secara <em>online</em> atau</strong> <em>E-Commerce</em>. Penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka (<em>face to face</em>) untuk melakukan transaksi jual beli, melainkan hanya perlu memiliki koneksi internet yang akan mempertemukan mereka di dunia maya. Eksistensi <em>E-Commerce</em> ini penting untuk dikaji. Seiring bertambahnya para pengguna jual beli online, banyak bermunculan situs jual beli <em>online</em> palsu yang hanya memanfaatkan untuk memperoleh <em>income</em> dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu maka diperlukan sebuah perlindungan hukum baik untuk konsumen atau pemilik bisnis <em>online</em>. Kemudahan untuk melakukan transaksi jual beli <em>online </em>akan membuat banyak orang tertarik untuk ikut melakukan bisnis jual beli <em>online</em>. Dari banyaknya pebisnis jual beli <em>online</em> pasti ada yang melakukan bisnis jual beli <em>online</em> curang (palsu). Agar tidak ada pihak yang dirugikan baik dari segi konsumen ataupun dari pebisnis <em>online</em> jujur, maka diperlukan perlindungan hukum dari pemerintah. Berdasarkan   hal   ini   dapat dirumuskan permasalahan dalam   kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman  siswa MA Nurul Firdaus tentang hak dan kewajiban konsumen dalam jual beli <em>online.</em> Terkait   bila terjadi wanprestasi pihak pelaku usaha belum dapat memberikan perlindungan hukum secara optimal.bila terjadi kecurangan baik itu tentang cacat produk, informasi yang tidak jujur maupun keterlambatan pengiriman barang. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode pre test, ceramah, diskusi dan tanya jawab, pos test. Luaran dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah di jurnal KADARKUM FH dan Media massa dan HKI</p>

<p><em>Covid-19 is a zoonosis, an animal disease that transmits to humans, the emergence of a marker of problems between humans and the environment, therefore it is important to reconcile human relations with the environment that has been damaged for centuries, due to the development of an understanding that is maintained by law due to cultural influences, religion, economic system and so on. The Community Service Team will disseminate the weaknesses of current environmental regulations that are not based on the virtues of all components of life, this is to encourage students who are policy actors to be interested and strive to create justice for all components of life, including during and after the Covid-19 pandemic through changes to existing laws. The activity was carried out at MA Al Azkar, given the lack of understanding of MA Al Adzkar students regarding the urgency of law in building relationships between humans and the environment during the Covid-19 pandemic. This community service activity is carried out through the pre-test, lecture, question and answer method, and post-test. The results of community service activities have a good impact on students because they can increase students' understanding of the urgency of the law in building relationships between humans and the environment during the Covid-19 pandemic or 64.72%. </em></p>

<p>Korupsi di Indonesia sampai sekarang belum dapat diberantas secara tuntas hal ini tidak lepas dari moralitas para pelaku. Dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi di masa mendatang sangat penting para generasi muda diberikan pendidikan anti korupsi agar para generasi uda pada masa mendatang tidak berbuat korup dalam semua bidang. Para siswa sangat perlu diberikan pemahaman terhadap pendidikan anti korupsi karena para siswa pada umumnya belum memahami adanya pendidikan anti korupsi. Adapun tujuan diadakan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman dan penanaman pendidikan anti korupsi kepada siswa sebaga bentuk upaya pencegahan terjadinya korupsi dimasa mendatang. Solusi yan diberikan adalah dengan memberikan ceramah atau sosialisasi pendidikan anti korupsi kepada siswa. Metode yang digunakan adalah meliputi tahap persiapan , tahap pelaksaaan dan tahap evaluasi. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi siswa menunjukan bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang pendidikan anti korupsi. Hal ini dapat diihat dari data pengolahan kusioner peserta terhadap perbandingan sebelum dengan sesudah diberikan ceramah atau sosialisasi terhadap komponen pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Sebelumnya menyatakan tidak tahu sebanyak 54,4% menjadi 5,9%, kemudian menyatakan kurang tahu sebelumya 30,8% menjadi 14,7% dan yang menyatakan tahu sebelumnya 14,7% meningkat menjadi 82,3%.. Dengan demikian diharapkan para siswa dapat memahami arti pentingnya pendidikan anti korupsi sehingga siswa terhindar dari perilaku yang digolongkan korupsi.</p>

<p>Untuk kepentingan terbaik bagi anak, negara melakukan pembaharuan hukum di antaranya pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak yaitu disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini termasuk masih kurang disosialisasikan karena undang-undang ini tergolong baru dan baru berlaku tahun 2014 yaitu setelah dua tahun diundangkan pada tahun 2012. Berkaitan dengan penyuluhan   mengenai sistem peradilan pidana anak, Tim Pengabdian dari Universitas Semarang melakukan penyuluhan di SMAN 1 Godong. Metode yang digunakan dalam PkM ini adalah yang pertama pemberian kuesioner kepada peserta penyuluhan, untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta selama ini mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan proses peradilan pidana anak. Metode yang kedua adalah penyuluhan mengenai sistem peradilan pidana anak, selanjutnya dilakukan   tanya jawab. Metode terakhir dilakukan dengan memberikan kuesioner lagi setelah dilakukan penyuluhan dan tanya jawab. Pemahaman peserta didik SMA 1 Godong mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dan proses peradilan pidana anak, setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat   melalui penyuluhan meningkat sebesar 37,17 %.</p>

<p>Kegiatan surat-menyurat dalam masyarakat, terutama di instansi, departemen atau lembaga dipergunakan ragam surat dinas yang sesuai dengan pedoman. Dalam pelaksanaannya, penulis surat sering mengabaikan hal-hal yang terkait dengan syarat surat yang baik. Pengabaian tersebut bisa menyebabkan informasi yang disampaikan tidak sampai kepada penerima pesan dengan tepat. Kesalahan ini terjadi, biasanya, karena pengonsep surat dinas atau bahkan juga pejabat/pemimpin yang menandatangani surat tersebut kurang memahami kaidah bahasa baku. Dari analisis tersebut dilakukan pelatihan membuat surat dinas dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan menulis surat dinas yang benar. Sasaran adalah para pengurus PKK dan pejabat kelurahan di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang.  Metode yang digunakan adalah dengan pelatihan, diskusi, dan praktik membuat surat resmi. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan <em>pretest </em>dan <em>postest.</em>  Hasilnya bahwa terjadi peningkatan pemahaman para pengurus PKK dan pegawai Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang berkaitan dengan surat-menyurat dinas. Rata-rata peningkatannya adalah 45,973%. Sementara<em>, </em>hasil praktik peserta dalam menulis surat dinas adalah bahwa sebagian besar peserta mampu menulis surat dinas yang baik.</p>

Wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian biasanya disebabkan karena salah satu pihak    tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian tersebut, demikian juga yang terjadi dalam perjanjian  sewa menyewa busana dan dekorasi di Sanggar Hanny Semarang,  sehingga menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan.  Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mengkaji cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa busana dan dekorasi di Sanggar Hanny Semarang, kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi tersebut dan upaya mengatasinya. Jenis/tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis.    Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah  penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa busana dan dekorasi  pada  Sanggar Hanny Semarang  tahun 2021.    Sampel tersebut diambil dengan cara  purpsive. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa busana dan dekorasi di Sanggar Hanny Semarang dilakukan dengan cara kekeluargaan secara musyawarah dan mufakat dengan meminta pertanggungjawaban dari pihak penyewa karena perbuatan yang dilakukan pihak penyewa menimbulkan kerugian materiil dengan jumlah ganti rugi yang harus dibayaroleh pihak penyewa busana dan dekorasi Sanggar Hanny Semarang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi tersebut adalah  1) kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai kekuatan hukum pada perjanjian tidak tertulis, 2) penyewa masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana hak dan kewajibannya, 3) sulitnya beracara meminta pergantian kerugian sewa menyewa di pengadilan.  Kendala tersebut diatasi dengan cara 1) melakukan pendekatan persuasif melalui media massa (media elektronik dan jejaring media sosial) mengenai persoalan hukum khususnya yang terkait dengan perjanjian 2) menjelaskan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam KUHPerdata dan UUPK, 3) membantu proses aduan, klaim kerugian dan pembayarannya dalam menyelesaikan pemberian ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab dari wanprestasi yang telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dengan mengutamakan penyelesaian secara damai dan cepat tanpa harus melalui proses pengadilan.

Kemajuan perekonomian yang sangat pesat ini membawa beberapa dampak yang negatif maupun positif bagi para pengusaha. Perkembangan perekonomian ini membuat para pengusaha berlomba-lomba dalam meningkatkan usahanya. Yang sering dilakukan untuk dapat meningkatkan usaha adalah salah satunya dengan cara penambahan modal. Penambahan modal tersebut biasanya dilakukan dengan cara meminjam sejumlah uang dari Bank maupun perorangan. Namun karena ketatnya persaingan dalam usaha, terlihat beberapa perusahaan yang gulung tikar karena tidak kuat menghadapi perkembangan perekonomian. Penyebab perusahaan tersebut gulung tikar salah satunya karena terlilit utang dan kemudian di pailitkan oleh kreditornya. Kepailitan ini tidak hanya berlaku bagi suatu perusahaan saja, namun juga bisa terjadi pada perseorangan. Ketika kepailitan tersebut jatuh pada perseorangan maka akan timbul permasalahan bagaimanakah dampaknya kepailitan tersebut bagi ahli waris serta harta warisan debitor pailit tersebut. Maka dari itu penulis disini melakukan suatu penelitian dengan metode normatif, dengan cara melakukan pengkajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan melalui KUH Perdata, terhadap akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris dan mengenai pertanggungjawaban ahli waris debitor pailit tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris tidak terlalu diatur secara detail di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, begitu pula dengan tanggung jawab ahli waris. Kesimpulannya secara normatif, sesuai dengan kasus bahwa akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris adalah dipisahkannya harta pailit dan harta pribadi dari ahli waris, dan ahli waris tidak wajib bertanggung jawab atas tindakan dari debitor pailit tersebut.

Tanah merupakan elemen penting dalam menunjang kehidupan manusia. Kehidupan Manusia tidakdapat dilepaskan dengan keberadaan tanah, karena dalam melakukan aktivitas sehari hari. Manusia selalu berhubungan dengan tanah baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang menyebabkan tanah menjadi suatu komoditi yang bernilai ekonomis. Pelepasan Hak adalah pelepasan hubungan Hukum antara sebidang tanah dengan pemiliknya, dan muara kewenangan Pelepasan Hak dalam pengeluaran Akta Tanah adalah pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun perumusan masalah yang saya ambil adalah, implementasi Pemberlakuan Asas Rechtverwerking dan Proses Pelepasan Hak PT Pringapus Jaya Bersama di BPN Kabupaten Semarang. Jenis Penelitian yuridis Normatif,dengan spesifikasi Deskriptif Analitis, serta metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian berkaitan dengan penerapan Asas Rechtvewerking PT. Pringapus Jaya Bersama dengan adanya asas kesepakatan dalam pengaturan pengadaan tanah diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah dan pemberlakukan lembaga hukum konsiyasi ganti rugi, selanjutnya mengenai proses pelepasan hak tersebut tidak ada kendala dan disahkan melalui Notaris PPAT Sari Darmawati,SE.,SH. dengan perijinan yang mendukung dan sesuai prosedur yang ada.