Tujuan peneitian ini adalah menganalisis Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan terknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teori Ripley dan Franklin dengan 3 (tiga) perspektif implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan belum berjalan dengan maksimal.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran manajemen sumber daya manusia sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Metode kepustakaan penelitian ini dengan menjadikan literatur sebagai sumber data utama. Adapun teknik pengumpuan data dalam penelitian ini yaiu melalukan identifikasi sumber melalui buku-buku, makalah dan artikel, majalah, jurnal online dan website.
Hasil penelitian ini menunjukkan peran manajemen sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penyangga daerah IKN sangatlah penting.. Hal tersebut, dibukti dengan jumlah tenaga pendidik  yang begitu banyak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan tenaga pendidik memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana kebijakan lingkungan hidup yang diterapkan oleh pemerintah Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan metode tinjauan literatur (library research). Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan yang tepat dalam pengelolaan lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Sebagai pendukung terlaksananya aturan tersebut adalah harus dilibatkan aparatur pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional. Keberaadan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Tidak cukup dengan aturan hukum, pengelolaan lingkungan hidup melalui kebijakan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.