This research aims to analyze the distribution of joint property in decision number No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, marking the first case of its kind in Indonesia involving royalties as an asset for joint property division. Divorce leads to the division of joint property. This study will center on discussing joint property derived from copyright, where the royalties from creative works owned by the creator are considered joint property and are requested by the spouse for division. The primary aim of this research is to explain that intangible movable property, in the form of copyright royalties, can be divided if it becomes joint property. This study uses A normative legal approach with a descriptive-analytical specification. It provides an analysis of the decision that serves as the basis for both parties in dividing copyright royalties as joint property under any applicable marriage law, whether it is customary law, Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Civil Code, or the Compilation of Islamic Law. All legal frameworks will yield the same result, which is that each party receives half of the joint property, showing consistency across all regulations concerning joint property. The results of this study show that, in the event of divorce, copyright royalties can be divided as joint property. However, this is not an absolute requirement of such a division, as seen in Decision No. 1622/Pdt.G/2023/PA. Intellectual Property Rights (IPR) acquired during marriage, obtained and created or registered by one spouse during marriage are regarded as joint property. This is because even though the spouse may not be the holder of the rights, they have played a role in the creation of the IPR and are entitled to a share of this property in the event of divorce.
Copyright; Joint Property; Royalties



Tujuan penelitian ini mengupas pembagian pada sengketa perceraian kekayaan bersama pada putusan dengan nomor 1622/Pdt.G/2023PA.JB merupakan kasus pertama di Indonesia dengan royalti sebagai objek pembagian harta kekayaan bersama. Putusnya perkawinan berakibat pembagian harta gono-gini. Hal yang dibahas pada penelitian kali ini hendak diperkecil ruang lingkupnya mengenai kekayaan bersama yang diperolah dari hak cipta yang dimana royalti hasil dari karya cipta milik pencipta yang menjadi kekayaan bersama diinginkan oleh pasangan kawinnya untuk dilakukan pembagian. Urgensi penelitian ini yakni menjelaskan bahwa benda bergerak tidak berwujud berupa royalti hasil karya cipta dapat dilakukan pembagian apabila menjadi sebuah kekayaan bersama. Metode yang diterapkan yakni yuridis normatif serta deskriptif analitis sebagai spesifikasi penelitian. Penelitian ini menjelaskan mengenai analisis putusan yang menjadi landasan bagi pihak terkait dalam melakukan pembagian royalti hak cipta sebagai kekayaan bersama menggunakan hukum perkawinan apapun, baik berupa Hukum Adat, Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata, dan KHI akan mendapatkan hasil yang sama yakni masing-masing memperoleh separuh dari kekayaan bersama, terdapat konsistensi dalam seluruh pengaturan mengenai kekayaan bersama. Hasil riset ini memperlihatkan bahwa pembagian royalti hasil karya cipta sebagai kekayaan bersama akibat adanya perceraian secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan pembagian royalti dapat terjadi seperti dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB Hak Kekayaan Intelektual yang didaftarkan serta didapat dari salah seorang sepanjang perkawinan menjadi kekayaan bersama, karena suami atau istri meskipun bukan pemegang hak akan tetapi turut bersumbangsih terwujudnya HKI tersebut, dan berhak mendapatkan harta tersebut apabila menemui perceraian.
Hak Cipta; Kekayaan bersama; Royalti.

The purpose of this study is to analyze the restorative justice approach as an alternative to solving corruption by returning state financial losses which are efforts to recover from perpetrators of corruption. The restorative justice approach is a popular approach in recent years, it is possible that this approach can be implemented in corruption crimes. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The results of this study indicate that the indicator of restorative justice here is the return of state financial losses. Meanwhile, Article 4 of the PTPK Law regulates the recovery of these losses does not eliminate the punishment of perpetrators of corruption which can be interpreted that Article 4 does not provide loopholes in the application of restorative justice. The application of restorative justice is interpreted not to erase the punishment of the perpetrator but rather to return state finances so that it does not conflict with Article 4, because it will be considered by the judge in imposing a sentence as a mitigating factor. Based on the research results, it is possible to have a restorative justice approach to solve corruption crimes based on SEJA. However, there are several requirements that have been regulated in the SEJA with the criteria of considering small losses, a sense of public awareness that returns state financial losses, and not being continuous. Restorative justice aims at recovering state finances so that the judicial process can stop and can also be followed up. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang merupakan upaya pemulihan dari pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator adanya keadilan restoratif disini adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Sedangkan, Pasal 4 UU PTPK mengatur pengembalian kerugian tersebut tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diartikan bahwa Pasal 4 tidak memberikan celah dalam penerapan keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif dimaknai tidak menghapus dipidananya pelaku tetapi lebih kepada pengembalian keuangan negara sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 4, karena akan menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman sebagai faktor yang meringankan. Berdasarkan hasil penelitian dimungkinkan adanya pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaiakan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada SEJA. Namun terdapat beberapa persyaratan yang telah diatur dalam SEJA tersebut dengan kriteria yaitu mempertimbangkan kerugian kecil, adanya rasa kesadaran masyarakat yang mengembalikan kerugian keuangan negara, dan tidak bersifat terus menerus. Keadilan restoratif bertujuan sebagai pemulihan keuangan negara sehingga proses peradilan dapat berhenti dan dapat pula ditindaklanjuti.