Kepatuhan pajak dianggap sebagai salah satu isu krusial di banyak negara. Aspek sistem administrasi perpajakan (yaitu suara dan akuntabilitas, sistem perpajakan yang transparan, dan efektivitas pemerintah) memainkan peran penting dalam membentuk perilaku wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran efektivitas pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui apakah kompleksitas pajak dapat memediasi hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu skor efektivitas pemerintah, kompleksitas pajak, dan persentase upaya pajak di tingkat negara. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu indeks demokrasi, tarif pajak, dan indeks supremasi hukum. Sampel penelitian ini terdiri dari 62 negara yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Studi ini menemukan bahwa efektivitas pemerintah tidak berpengaruh terhadap kompleksitas pajak. Kompleksitas pajak juga terbukti tidak mampu memediasi pengaruh efektifitas pemerintah terhadap kepatuhan pajak

This study aims to analyze the application of taxes in several civilizations in Nusantara by using fiscal sociology perspective. This study analyzes the background of tax collection and the use of the funds, by identifying the existence of Modernization, Elite, and Militaristic backgrounds as the elements of fiscal sociology view. The literatures of taxation history were analyzed to examine the research purpose. The research comprises the identification of the traditional, colonial, independence, as well as the modern period. The result shows that the tax collection in Nusantara differ time by time, in term of the fiscal sociology perspective. Tax collection with the Elite background occurred in the traditional period, namely during the Majapahit, Ancient Mataram, and Ancient Bali kingdoms. As for the Dutch, British and Japanese colonialism, there was a change in which taxes were collected based on the Elite and Militaristic reason. Furthermore, from the Indonesian independence until now, taxation is levied against the background of Modernization Dimension.

This study aims to analyze the application of taxes in several civilizations in Nusantara by using fiscal sociology perspective. This study analyzes the background of tax collection and the use of the funds, by identifying the existence of Modernization, Elite, and Militaristic backgrounds as the elements of fiscal sociology view. The literatures of taxation history were analyzed to examine the research purpose. The research comprises the identification of the traditional, colonial, independence, as well as the modern period. The result shows that the tax collection in Nusantara differ time by time, in term of the fiscal sociology perspective. Tax collection with the Elite background occurred in the traditional period, namely during the Majapahit, Ancient Mataram, and Ancient Bali kingdoms. As for the Dutch, British and Japanese colonialism, there was a change in which taxes were collected based on the Elite and Militaristic reason. Furthermore, from the Indonesian independence until now, taxation is levied against the background of Modernization Dimension.

BUMDes diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pengembangan perekonomian masyarakat desa. Harapan tersebut harus mampu dijawab BUMDes melalui penyusunan pembukuan yang akuntabel dan terorganisir. Pengabdian Masyarakat ini dilakukan di BUMDes Maskumambang yang belum sepenuhnya mampu melakukan penyusunan pembukuan secara akuntansi. Tujuan dari pengabdian masyarakat di BUMDes Maskumambang adalah sebagai bentuk partisipasi akademisi kepada masyarakat untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat di BUMDes Maskumambang bermaksud untuk meningkatkan pemahaman atas pentingnya sistem pembukuan pada BUMDes Maskumambang. Pengabdian masyarakat dilakukan dengan membantu penyusunan template laporan keuangan, penyuluhan dan pelatihan template laporan keuangan kepada karyawan BUMDes. Hasil pengabdian masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman karyawan BUMDes atas pentingnya pembukuan yang akuntabel dan terorganisir serta identifikasi atas kebutuhan BUMDes Maskumambang.

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk berinvestasi sebagai salah satu sarana meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka  mengevaluasi keputusan investasi daerah perlu dilakukan analisis penganggaran modal. Capital Asset Pricing Model adalah metode perhitungan biaya modal dalam analisis investasi yang digunakan secara luas di dunia usaha. Penelitian ini bertujuan mengkaji aplikasi  CAPM  dalam keputusan investasi daerah. Dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dan laporan auditor hipotetis selama periode 2012-2017,  hasil penelitian menunjukkan bahwa CAPM dapat digunakan dalam pengambilan keputusan inevstasi daerah. Dengan demikian, analisis kelayakan investasi pemerintah daerah dapat menggunakan CAPM karena CAPM sebagai alat evaluasi akan memberikan obyektifitas penliaian yang diperlukan agar keputusan investasi yang diambil menjadi tepat.