This study analyzes the legal protection and responsibilities for interns in Indonesia, particularly regarding stipends and working hours based on Indonesian labor laws. The legal uncertainty surrounding the protection of interns opens the potential for exploitation, an issue that has not been widely discussed in previous studies, especially in comparison with the legal system in Australia. Employing a normative juridical study method and a comparative analysis with the Australian legal system, this study reveals a significant gap between existing regulations and practices in the fields. This comparative approach provides a new perspective in building a more progressive legal framework to protect interns in Indonesia. The study findings highlight a substantial disparity between existing regulations and practical implementation regarding the protection of interns. Ambiguities in the regulations create loopholes for unfair practices, such as excessive working hours and inadequate wages for interns. Therefore, this study urges comprehensive legal reforms to promote fairer labor practices, improve welfare, and ensure justice for all interns. Key issues discussed include the lack of clear guidelines, inconsistent implementation regarding stipend calculations, and the flexibility of working hours, which opens up opportunities for intern exploitation. The study concludes that legal updates, especially in labor laws, are necessary, including specific provisions on work hour limits and minimum stipend standards to ensure adequate protection for interns and promote fair and decent work practices.




Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum dan tanggung jawab bagi pekerja magang di Indonesia, khususnya terkait uang saku dan jam kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Ketidakpastian hukum mengenai perlindungan pekerja magang, membuka potensi eksploitasi yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, khususnya dalam perbandingan dengan sistem hukum di Australia. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan perbandingan dengan sistem hukum Australia, penelitian ini mengungkap adanya celah signifikan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Pendekatan perbandingan ini memberikan perspektif baru dalam membangun kerangka hukum yang lebih progresif untuk melindungi pekerja magang di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Ketidakjelasan dalam peraturan menciptakan celah bagi praktik-praktik yang tidak adil, seperti jam kerja yang berlebihan dan upah yang tidak layak bagi pekerja magang. Penelitian ini mendesak adanya reformasi hukum yang komprehensif untuk mendorong praktik ketenagakerjaan yang lebih adil, meningkatkan kesejahteraan, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh pekerja magang. Isu utama yang dibahas termasuk peraturan mengenai tidak adanya pedoman yang jelas serta penerapan yang tidak konsisten mengenai perhitungan uang saku, dan fleksibilitas jam kerja yang sering kali tidak jelas menyebabkan terbukanya peluang eksploitasi bagi tenaga kerja magang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan adanya pembaharuan hukum terlebih pada undang-undang ketenagakerjaan yang mencakup ketentuan spesifik tentang batasan jam kerja dan standar minimal uang saku guna memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja magang dan mendorong penerapan praktik kerja yang adil dan layak.

Peer to peer lending or online loans are online money lending services commonly known as financial technology, which currently generally take the form of applications. Online loans really help people who need fast and easy funds for both consumptive and productive purposes. This service is increasingly mushrooming in Indonesia due to interest from the community itself, resulting in the emergence of illegal online loan apllications which have a detrimental impact on consumers. The normative juridical method used in this research is conducting a literature study on secondary data. The research results show legal protection and the level of effectiveness of supervision for consumers who are harmed by illegal online loan applications.
 

The purpose of this study is to explore more deeply the role of invoices in buying and selling with the due payment method in the catering service pemasok sector or in the culinary field in the event of a default. Because it is very vulnerable to default events because the method of payment due is often experienced by business actors. Fulfillment of obligations that are late or not fulfilled at all results in losses for business actors or sellers. In carrying out buying and selling transactions, you should use proof of transaction or what is commonly called an invoice or invoice. The important role of proof of the transaction, in addition to archiving documents, information that explains the type, quantity of goods and the nominal that must be removed, can also be one of the proofs in the case of things that are not desirable as a result of buying and selling transactions carried out. That's why it should be business actors are more careful about giving trust to buyers or customers and the completeness of proof of transaction documents. thus the role of a valid transaction proof is one of the important things that should always be used. The research method that the author uses is normative juridical method. This writing will be more in-depth or specific regarding the role of invoices as evidence of a buying and selling event in the event of a default. The results of this research update are the role of invoices from the buying and selling system with the due payment method.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendalami lebih dalam mengenai peranan invoice dalam jual-beli dengan metode pembayaran tempo pada pemasok sektor jasa boga atau pada bidang kuliner apabila terjadinya peristiwa wanprestasi. Dikarenakan rentan sekali terjadi peristiwa wanprestasi karena cara pembayaran tempo seringkali dialami oleh pelaku usaha. Pemenuhan kewajiban yang terlambat maupun tidak sama sekali dipenuhi mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha atau penjual. Dalam melakukan transaksi jual beli sudah seharusnya menggunakan bukti transaksi atau yang biasa disebut faktur atau invoice. Peran penting bukti transaksi tersebut selain untuk arsip dokumen, informasi yang menerangkan jenis, jumlah barang serta nominal yang harus dibayarkan, juga dapat untuk menjadi salah satu bukti surat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat transaksi jual beli yang dilakukan.oleh sebab itu sudah seharusnya pelaku usaha lebih berhati-hati terhadap memberikan kepercayaan kepada pembeli atau customer dan kelengkapan bukti dokumen transaksi. dengan demikian peranan sebuah bukti transasi yag sah merupakan salah satu hal penting yang sudah seharusnya selalu digunakan. Metode penelitian yang penulis pakai yakni adalah metode yuridis normatif. penulisan ini akan lebih mendalam atau spesifik mengenai peranan invoice sebagai alat bukti adanya terjadi peristiwa jual-beli apabila terjadi peristiwa wanprestasi, Adapun hasil dari pembaruan penelitian ini adalah peranan invoice dari sistem jual-beli dengan metode pembayaran tempo.   

Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi terkait pembaharuan Undang-Undang Penyiaran mengenai perizinan penyiaran berbasis internet di Indonesia. Perkembangan internet yang terus berkembang memberikan pengaruh kepada industri penyiaran dengan beralihnya penyiaran secara konvensional menuju penyiaran melalui internet. Dikarenakan penyiaran internet saat ini tidak tunduk pada UU Penyiaran dan termasuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik yang tunduk pada UU Telekomunikasi, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yaitu khususnya mengenai perizinan. Adanya ketidakharmonisan regulasi mengenai perizinan   penyiaran secara konvensional dengan penyiaran menggunakan internet mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan kerugian bagi penyelenggara penyiaran konvensional. Oleh karena itu peraturan penyiaran memiliki urgensi untuk dilakukan pembaharuan mengingat perkembangan internet yang terus mendorong inovasi baru dan diharapkan dapat memberikan persamaan di dalam hukum dalam proses perizinan antara penyelenggara penyiaran baik secara konvensional maupun internet. Penelitian ini adalah jenis yuridis normatif serta pendekatan komparatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya perlakuan dalam proses perizinan yang berbeda menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi penyelenggara penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio, maka Indonesia dapat melakukan penyesuaian dari penyiaran internet di Turki yaitu melakukan pembaharuan Undang-Undang Penyiaran dengan cara memperluas ruang lingkup penyiaran dengan memasukkan penyiaran internet. Dilakukan pembaharuan peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan adanya persamaan didalam hukum mengenai perizinan penyiaran secara konvensional dengan penyiaran berbasis internet.

This study aims to analyze the impact of a legal vacuum on digital art in NFT  (Non-Fungible Token)  as a violation of intellectual property rights and find out how the current regulation regarding digital art in NFT is viewed from Intellectual Property Rights. The era is growing, presenting the development of technological sophistication which is one of the things that is most needed by humans. One form of this technological sophistication is the internet and smartphones. Humans can communicate, buy and sell transactions, and so on only through the internet. In terms of buying and selling transactions, the emergence of NFT  as a digital asset has become a trendsetter favored by many parties because the presence of NFT can be utilized in the arts, business and entertainment industries. The research method used in this research is normative juridical research with a case study approach and legislation. The results of this study conclude that due to the legal vacuum of digital art in NFT, it triggers the occurrence of violations that can harm certain individuals such as plagiarism, theft of works and even forgery and fraud. It is necessary to add regulations regarding all activities within the NFT itself, including the legal sanctions. This study seeks to explain all the possibilities of criminal acts that may occur and their settlements based on the Law relating to Intellectual Property Rights.  Tujuan studi ini yaitu menganalisa kekosongan hukum atas seni digital dalam NFT (Non-Fungible Token) sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual dan mengetahui bagaimana pengaturan saat ini mengenai seni digital dalam NFT ditinjau dari Hak Kekayaan Intelektual. Zaman yang semakin berkembang, menghadirkan perkembangan kecanggihan teknologi yang menjadi salah satu hal yan paling dibutuhkan oleh manusia. Salah satu bentuk dari kecanggihan teknologi ini adalah internet dan smartphone. Manusia dapat melakukan komunikasi, transaksi jual beli, dan lain sebagainya hanya lewat internet saja. Dalam hal transaksi jual beli, kemunculan NFT sebagai sebuah aset digital menjadi trendsetter yang digemari banyak pihak karena kehadiran NFT dapat dimanfaatkan dalam industri seni, bisnis dan hiburan. Studi ini menggunakan Metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan undang-undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya karena adanya kekosongan hukum terhadap seni digital dalam NFT, memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan oknum-oknum tertentu seperti plagiarisme, pencurian karya bahkan pemalsuan dan penipuan. Sehingga perlulah penambahan peraturan mengenai segala aktivitas di dalam NFT itu sendiri termasuk sanksi hukumnya. Kajian ini berupaya menjelaskan segala kemungkinan-kemungkinan tindak pidana yang mungkin terjadi beserta penyelesaiannya berdasarkan pada regulasi terkait Hak Kekayaan Intelektual.    

The purpose of this research study is to discuss the legal protection of workers in the form of work agreements, working hours, overtime mechanisms and wages, company facilities that are the rights of workers, and the safety and health of workers in implementing a remote working system based on labor law in Indonesia. The background of this research stems from technology that continues to develop, workers can do many of their activities only with internet channels that do not require them to be in the office, especially with flexible working hours. This is very important to discuss considering that the remote working system is one of the work systems used by several companies for their workers and is mostly used as a work system in carrying out their business activities after the Covid-19 Pandemic. The research method used is a normative juridical research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach supported by primary, secondary and tertiary legal materials. With this research, there are research results that show that there is a need for special regulations that regulate and accommodate the rights of workers in the implementation of the remote woking system which can be formed by referring to the rules in other countries.  Tujuan dari penelitian ini untuk membahas perlindungan hukum pekerja berupa perjanjian kerja, jam kerja, mekanisme dan upah lembur, fasilitas perusahaan yang menjadi hak pekerja, serta keselamatan dan kesehatan pekerja dalam penerapan sistem remote working berdasarkan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berawal dari teknologi yang terus berkembang, pekerja dapat melakukan banyak kegiatan mereka hanya dengan saluran internet yang tidak mengharuskan mereka untuk berada di kantor, terlebih dengan waktu kerja yang fleksibel. Hal ini sangatlah penting untuk dibahas mengingat sistem remote working menjadi salah satu sistem kerja yang digunakan oleh beberapa perusahaan terhadap para pekerjanya dan lebih banyak digunakan sebagai sistem kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya setelah adanya Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan Pendekatan komparatif yang didukung bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adanya penelitian ini terdapat hasil penelitian yang menunjukan bahwa perlu adanya peraturan khusus yang mengatur dan mengakomodir terkait hak-hak bagi para pekerja dalam penerapan sistem remote woking yang dapat dibentuk dengan mengacu pada aturan di negara-negara lain.  

The purpose of this study is to inform the management of what actions can be carried out and what legal consequences arise after the management determines their attitude towards the difference in the value of claims submitted by creditors and debtors at the stage of matching PKPU receivables in the case of PKPU PT. NET Satu Indonesia (In PKPU). This study also aims to complement previous writings, so that this paper will explain more specifically about the verification stages in the PKPU process and the role of the management in these stages and the legal consequences that arise afterwards by making the PT NET Satu Indonesia PKPU case (In PKPU ) as the study material. By using empirical juridical research methods and taking a case approach with primary data sources, from this research it is known that the actions that can be taken by the management include an overall rebuttal, being admitted in its entirety, and refuting half the claims submitted by creditors. And the legal consequences that arise after the management determines their attitude, namely for creditors whose claims are completely denied means that the bills will be included in the list of denied claims and the consequence is that the creditors will not receive any payment for the bills that have been submitted, and vice versa for creditors whose claims are recognized.  Tujuan penelitian ini yaitu menginformasikan tindakan apa saja yang bisa dijalankan pengurus dan akibat hukum apa yang timbul setelah pengurus menentukan sikapnya terhadap perbedaan nilai tagihan yang diajukan oleh kreditur dan debitur pada tahap pencocokan piutang PKPU dalam kasus PKPU PT. NET Satu Indonesia (Dalam PKPU). Penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi penulisan-penulisan terdahulu, sehingga pada penulisan ini akan menjelaskan dengan lebih spesifik mengenai tahapan verifikasi dalam proses PKPU beserta peranan pengurus di dalam tahapan tersebut beserta akibat hukum yang timbul setelahnya dengan menjadikan kasus PKPU PT NET Satu Indonesia (Dalam PKPU) sebagai bahan studinya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan melakukan pendekatan kasus dengan sumber data yang bersifat primer, maka dari penelitian ini diketahui bahwa tindakan yang dapat dilakukan oleh pengurus diantaranya dapat berupa bantahan secara keseluruhan, diakui secara keseluruhan, dan membantah setengah tagihan yang diajukan oleh kreditur. Dan akibat hukum yang timbul setelah pengurus menentukan sikapnya yaitu bagi kreditur yang tagihannya dibantah seluruhnya berarti tagihannya tersebut akan dimasukan kedalam daftar tagihan yang dibantah dan konsekuensinya adalah kreditur tidak akan mendapat pembayaran apapun atas tagihan yang telah diajukan, begitu pula sebaliknya bagi kreditur yang tagihannya diakui.