This research aims to analyze the President's partisanship in political campaigns based on Article 281 of Law Number 7/2017 on General Elections. This issue is important because it concerns the integrity of democracy and public trust in the institution of the presidency. The urgency of this study increased after the President of the Republic of Indonesia showed a symbolic gesture of support for one of the candidate pairs and conveyed his intention to “cawe-cawe” in organizing the 2024 Election. This research uses an empirical juridical method with a literature study approach to legislation, legal literature, and content analysis of print and electronic media coverage. The novelty of this research lies in the focus of analysis on the ambiguity of Article 281 norms that have not specifically regulated the role of the president as a political actor as well as head of state in the context of the campaign. The results show that the President's actions have the potential to violate the principle of neutrality as stipulated in Article 281. On the other hand, the norm is considered multi-interpretive and potentially contradicts Article 4 of the 1945 Constitution, which places the President as the holder of government power. This study concludes that Article 281 of Law No. 7/2017 needs to be revised because it has the potential for multiple interpretations of the President's position in the constitutional system, and risks blurring the line between political authority and ethics of state office.
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberpihakan Presiden dalam kampanye politik berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Isu ini penting karena menyangkut integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan. Urgensi kajian ini meningkat setelah Presiden Republik Indonesia menunjukkan gestur simbol dukungan kepada salah satu pasangan calon serta menyampaikan niat untuk “cawe-cawe” dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis konten dari pemberitaan media cetak dan elektronik. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap ambiguitas norma Pasal 281 yang belum secara spesifik mengatur peran presiden sebagai aktor politik sekaligus kepala negara dalam konteks kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Presiden berpotensi melanggar prinsip netralitas sebagaimana diatur dalam Pasal 281. Di sisi lain, norma tersebut dinilai multitafsir dan berpotensi bertentangan dengan Pasal 4 UUD 1945 yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 perlu direvisi karena berpotensi multitafsir terhadap posisi Presiden dalam sistem ketatanegaraan, serta berisiko mengaburkan batas antara kewenangan politik dan etika jabatan kenegaraan.
 

This research aims to analyze the application of the principle of procedural justice as the basis for the judge's consideration in the case of chicken theft (Decision Number: 518/PID.B/2024/PN SMG). The background of the research is the urgency of protecting the rights of defendants in the criminal justice system, especially for perpetrators from weak economic groups. The method used is normative juridical with a qualitative approach through the study of decision documents and interviews with judges. The results showed that the judge concretely considered the rights of the defendant, including the right to self-defense, obtaining a fair trial, and upholding the investigation procedure in accordance with applicable law. Unlike previous studies that focused more on substantive justice, this research specifically explores aspects of procedural justice in minor cases with social impacts. The novelty of this research lies in the focus of analysis on the application of procedural justice in criminal cases involving defendants from economically vulnerable groups. The findings contribute to the strengthening of a fairer, more inclusive, and transparent justice system.
 
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip keadilan prosedural sebagai dasar pertimbangan hakim dalam perkara pencurian ayam (Putusan Nomor: 518/PID.B/2024/PN SMG). Latar belakang penelitian adalah urgensi perlindungan hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana, terutama bagi pelaku dari kalangan ekonomi lemah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen putusan dan wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan secara konkret hak terdakwa, termasuk hak untuk membela diri, memperoleh peradilan yang adil, serta penegakan prosedur penyidikan sesuai hukum yang berlaku. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada keadilan substantif, penelitian ini secara khusus mengupas aspek keadilan prosedural dalam perkara ringan namun berdampak sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap penerapan keadilan prosedural dalam kasus pidana yang melibatkan terdakwa dari kelompok rentan secara ekonomi. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan transparan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Polres Kudus, meliputi jenis pelanggaran, faktor penyebab, serta efektivitas sanksi yang diterapkan. Permasalahan ini di latar belakangi oleh meningkatnya kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak, seperti tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan melawan arus, yang memerlukan pendekatan khusus dalam penegakan hukum. Urgensi penelitian terletak pada pentingnya intervensi yang tepat untuk mencegah dampak negatif dari pelanggaran ini, seperti meningkatnya risiko kecelakaan fatal, hilangnya rasa disiplin berlalu lintas, dan lemahnya penegakan hukum di masyarakat. tanpa tindakan yang efektif, pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak dapat menjadi kebiasaan buruk yang terus terbawa hingga dewasa dan mengancam keselamatan mereka sendiri dengan pengguna jalan lainnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur adalah tidak menggunakan helm dengan total 3.410 kasus periode Januari-Agustus 2024. Pelanggaran ini mendominasi karena anak-anak sering kali menganggap penggunaan helm sebagai sesuatu yang tidak penting, tidak nyaman dan menganggap sebagai aksesoris saja. Disisi lain, pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur juga sering terjadi akibat kurangnya pengawasan dari orang tua dan minimnya transportasi umum. Sanksi tilang yang diterapkan sudah efektif dalam pencegahan melalui sosialisasi ke beberapa sekolah, namun sering kali tanggung jawab sanksi dialihkan kepada orang tua, sehingga anak tidak merasakan dampak langsung. Meningkatnya pelanggaran lalau lintas oleh anak di bawah umur tidak hanya mengancam keselamatan mereka, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pendekatan penegakan hukum yang belum mempertimbangkan aspek edukasi. Kesimpulannya, diperlukan sanksi alternatif seperti keterlibatan dalam program layanan masyarakat yang terkait dengan keselamatan lalu lintas, untuk memberikan efek jera sekaligus mendidik anak-anak tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penekanan aspek edukasi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak sebagai strategi baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan menggabungkan antara perspektif hukum, pendidikan, dan sosial, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas di kalangan anak-anak.